Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulis melakukan tinjauan pada perkara No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR.Terdapat dua hal yang menjadi titik tekan dalam tesis ini, yaitu identifikasi terhadapfaktor faktor pertimbangan majelis hakim dalam proses pengambilan keputusan padatindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama sama, serta bagaimana majelishakim melakukan penerapan unsur-unsur pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. Yangdigunakan sebagai alat analisis adalah Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysisof Law. Sumber utama dari data dalam penelitian ini adalah vonis majelis hakimuntuk perkara yang sedang diteliti, ditambah dengan data hasil wawancara terhadapbeberapa nara sumber yang relevan serta analisis dokumen sebagai pelengkap danbahan konfirmasi dari wawancara yang dilakukan. Data yang diperoleh selanjutnyadianalisis menggunakan Teori Ratio Decidendi dan Economic Analysis of Lawsebagai tahapan dalam menguji hipotesis yang penulis ajukan. Hasil analisisberdasarkan data dan temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa majelis hakimtelah menerapkan unsur unsur pada pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dalammenjatuhkan vonis terhadap terdakwa pada perkara No.1675/Pid.B/2013/PN.JAKBAR. Hasil lainnya pun menunjukkan bahwa majelismenjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor nonyuridis, serta beberapa hal yang meringankan dan memberatkan dari diri terdakwa.

---

The author conducted a review on the case No. 1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. There are two points of emphasis on this thesis, namely the identification of the judge's consideration factors in the decision making process of the crime of murder committed together, and how the judges apply the elements of article 340 jo article 55 paragraph 1 number 1. Used as an analytical tool is Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law. The main source of data in this study is the judge 39 sverdict for the case under investigation, plus the interview data on some relevant sources and document analysis as a complement and confirmation material from the interview. The data obtained then analyzed using Decidendi Ratio Theory and Economic Analysis of Law as the stages in testing the hypothesis that the authors propose. The results of the analysis based on the data and findings obtained show that the judges have applied elements in Article 340 jo Article 55 paragraph 1 to the 1 inthe sentence against the defendant in the Case No.1675/PID.B/2013/PN.JAKBAR. Other results also indicate that the council handed down the punishment by considering juridical and non juridical factors, as well as some of the mitigating and incriminating matters of the defendant's self.

Abstrak :
Berdasarkan data statistika terkait banyaknya tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa yang terjadi di Indonesia, masyarakat kerap kali menjadi korban tindak pidana berupa kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang merasa dirinya sedang terancam akan tindak pidana yang mungkin menimpanya, maka orang tersebut tentu akan berusaha untuk membela diri. Pembelaan ini disebut dengan pembelaan terpaksa (noodweer) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lantas, dalam praktiknya tidak terdapat kejelasan terkait batasan yang menjadi tolok ukur dalam unsur-unsur pada perbuatan pembelaan terpaksa dan menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima ataupun menolak upaya pembelaan terpaksa yang mengakibatkan kematian dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) yang menyebabkan kematian berdasarkan hukum positif Indonesia dalam beberapa putusan dengan amar putusan yang berbeda. Hasil penelitian ini adalah hakim-hakim pada pengadilan tingkat pertama mayoritas tidak memuat batasan pembelaan terpaksa terhadap kejahatan tubuh dan nyawa yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan yang tertuang dalam putusan. ......Based on statistical data regarding the number of crimes against bodies and lives that have occurred in Indonesia, people often become victims of crimes in the form of crimes committed by other people in everyday life. When a person feels that he is being threatened by a crime that might happen to him, then that person will certainly try to defend himself. This defense is called forced defense (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. Then, in practice there is no clarity regarding the boundaries that become benchmarks in the elements of forced defense and raises questions regarding how the judge considers in accepting or rejecting forced defense efforts that result in death in court decisions. This research was conducted using a normative juridical approach, which analyzed the application of forced defense (noodweer) which caused death based on Indonesian positive law in several decisions with different verdicts. The results of this study are that the majority of judges at the court of first instance do not include limitations on forced defense against crimes of body and life resulting in death in the considerations contained in the decision.

Abstrak :
Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian. ......Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods. Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle of the road, the consumer must refuse and can report it to the police.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan melihat ditemukan banyak putusan pengadilan yang menolak permohonan restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak ada standar baku mengenai penghitungan penilaian ganti kerugian untuk restitusi. Penuntut umum juga tidak memiliki keseragaman cara pandang dalam pengajuan restitusiyang akan dimasukkan dalam surat tuntutan. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenaipertimbangan hakim dalam menentukan permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum ditinjau dari pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang dengan studi putusan pengadilan. Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa penuntutumum memiliki kewenangan mengajukan permohonan restitusi dengan melampirkan penghitungan restitusi dalamtuntutan pidananya. Namun dalam praktiknya, putusan perkara tindak pidana perdagangan orang jarangmengabulkan restitusi. Hal ini dipengaruhi oleh kurang maksimalnya pembuktian yang dilakukan penuntut umum terhadap kerugian korban tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak menimbulkan keyakinanhakim. Tidak ada pedoman penghitungan restitusi yang baku. Faktor lainnya yaitu belum jelasnya prosedurpengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Diperlukan upaya pembentukan pedomanpelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing- masing lembaga penegak hukum, pembuatan pengaturan penilaian terkait penghitungan restitusi, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang disertai denganpermohonan restitusi. Maka, diharapkan tuntutan restitusi semakin banyak dikabulkan dengan mekanisme dan pengaturan yang seragam. ......This research was conducted by observing that there were many court decisions that rejected requests for restitution for victims of trafficking in persons. There is no standard standard regarding the calculation of theassessment of compensation for restitution. Public prosecutors also do not have a uniform viewpoint in filing forrestitution that will be included in the lawsuit. By looking at these circumstances, this study discusses the considerations of judges in determining requests for restitution submitted by public prosecutors in terms offulfilling the rights of victims of the crime of trafficking in persons with a study of court decisions. This research is a normative juridical research using data collection techniques in the form of literature studies and supported by interviews. Based on the results of research and discussion, it is known that public prosecutors have the authority to submit requests for restitution by attaching restitution calculations to their criminal charges. However, inpractice, decisions on cases of trafficking in persons rarely grant restitution. This is influenced by the lack of maximum evidence by the public prosecutor against the loss of victims of the crime of trafficking in persons so that it does not give rise to the judge's conviction. There are no standard guidelines for calculating restitution.Another factor is the unclear procedure for filing restitution for victims of the crime of trafficking in persons.Efforts are needed to establish implementing guidelines regarding procedures for filing restitution by each law enforcement agency, making assessment arrangements related to calculating restitution, increasing awareness of law enforcement officials, and evaluating court decisions handling cases of criminal acts of trafficking in persons accompanied by requests for restitution. Thus, it is hoped that more and more demands for restitution will begranted with a uniform mechanism and arrangement.