Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kapal tanker merupakan salah satu jenis kapal barang yang mengangkut muatan cair berbentuk curah yang sangat berbahaya. Tanggung jawab pengangkutan barang melalui laut, menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan harus dibebankan. Tanggung jawab pada hakikatnya terdiri atas dua aspek, yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability) kepada pihak yang dirugikan. Salah satu tugas Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) adalah menyalurkan minyak dan hasil produksi minyak ke seluruh Indonesia. Guna menjamin kelancaran penyediaan dan distribusi produk-produk tersebut keseluruh pelosok tanah air, Pertamina mempergunakan kapal tanker milik ataupun carter. Tanggung jawab dalam pengangkutan kapal tanker merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah tanggung jawab pengangkut sebagai pemilik kapal tanker serta tanggung jawab pengangkut sebagai pencarter kapal tanker terhadap pemilik kapal tanker. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengatur tanggung jawab pengangkut di dalam Pasal 86. Sementara itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pengangkutan barang dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Buku II Bab Va, Pasal 466 sampai dengan Pasal 520. Tanggung jawab pengusaha tanker menjadi semakin berat terutama tanggung jawabnya terhadap pencemaran laut yang disebabkan tumpahnya minyak ke laut. Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah dalam hal pencegahan pencemaran dengan meratifikasi dan memberlakukan konvensi-konvensi internasional seperti Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 yang meratifikasi Konvensi Marpol 73/78 Anex I tentang Minyak dan Anex II tentang Bahan Cair Beracun yang diangkut dalam bentuk curah (noxious liquid substances carried in bulk). Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab VI Pasal 20 dan 21 mengatur ganti rugi dan biaya pemulihan karena kerusakan/pencemaran lingkungan, sedangkan Bab VII Pasal 22 mengatur mengenai ketentuan pidananya. Undang-Undang RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran mengatur pula usaha Pencegahan Pencemaran dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 dan Pasal 119 sampai dengan Pasal 121. Dalam pertemuan internasional di Brussels tahun 1969, 29 negara telah menandatangani International Convention on Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (konvensi CLC 1969). Dalam Konvensi tersebut telah ditetapkan peraturan dan prosedur internasional yang seragam untuk menentukan pertanggungjawaban dan penyediaan dana kompensasi kepada yang menderita kerusakan karena pencemaran minyak yang berasal dari kapal. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu penandatangan konvensi telah meratifikasi konvensi CLC 1969 dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978 dan penerapannya diikuti dengan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 M.4/AL.1003/PHB.82 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. DKU 64/7/10-1982 tanggal 14 Juli 1982 tentang Keharusan Memiliki Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Laut bagi kapal-kapal yang mengangkut minyak sebagai muatan curah dalam jumlah lebih dari 2000 ton. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Laut (iCertificate of Insurance or Other Financial Security in Respect o f Civil Liability for Oil Pollution Damage) dikeluarkan oleh Pemerintah negara di tempat kapal tersebut didaftarkan, setelah pemilik/operator kapal membuktikan bahwa mereka telah mengasuransikan tanggung jawabnya, biasanya melalui Protection and lndemnity Club (P & I) terhadap kerugian yang tercantum dalam artikel VII konvensi CLC 1969. Sementara itu, Pasal 121 Undang-Undang RI No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran menegaskan bahwa pemilik atau operator kapal yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Abstrak :
Oksigen, panas dan bahan bakar merupakan unsur penyebab terjadinya reaksi pembakaran. Pada komposisi dan titik nyala (Flash Point) tertentu reaksi ketiga unsur tersebut dapat melangsungkan reaksi pembakaran. Permasalahannya adalah keterbatasan mengidentifikasi suatu aktivitas, proses yang dapat membuat bahan bakar, oksigen dan panas dapat melangsungkan reaksi pembakaran. Perencanaan sistem pemadaman kebakaran akan dititikberatkan pada sistem pemipaan untuk menghasilkan aliran CO2 dan Foam yang cukup dalam mengatasi kebakaran secara cepat dan efektif. Sistem jaringan pipa CO2 pada ruang mesin dan pompa akan membutuhkan diameter pipa tertentu untuk menghasilkan discharge pressure yang cukup besar, sehingga dengan Total Flooding System konsentrasi CO2 mampu mampu melemahkan reaksi pembakaran. Sistem jaringan pipa Foam pada Main Deck dan Poop Deck direncanakan akan mampu menyelimuti ruang tangki minyak dan seluruh panjang kapal dengan memeperhitungkan kebutuhan Discharge Pressure yang sampai ke masing-masing Hose Box dengan laju aliran yang cukup. Perencanaan sistem pemadaman kebakaran kapal tanker disesuaikan dengan aturan-aturan Nippon Kaiji Kyokai yang mengacu NFPA (National Fire Protection Association) dan SOLAS (Safety Of Life at Sea) yang telah diakui kapabilitas dan kredibilitasnya.

Abstrak :
Pertalite merupakan produk minyak yang diidentifikasi sebagai cairan yang dapat menyala lalu memicu kilatan api (flash fire) atau ledakan. PT X, sebuah perusahaan distribusi, menggunakan jalur maritim dan kapal tanker untuk mendistribusikan produk minyak ini. Salah satu jenis kapal tanker yang digunakan adalah Self Propelled Oil Barge (SPOB). Risiko tinggi bahaya kebakaran dan ledakan pada kapal tanker berasal dari produk minyak yang tergolong extremely flammable liquid. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pemodelan kuantitatif yang menggunakan data sekunder perusahaan, studi literatur, serta wawancara pekerja. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Areal Locations Of Hazardous Atmosphere (ALOHA) berdasarkan skenario terburuk. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konsekuensi kebakaran dan ledakan dari kebocoran tangki berupa jangkauan radiasi termal dari skenario kebakaran pool fire dan overpressure threat zone dari skenario ledakan vapor cloud explosion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangkauan konsekuensi kebakaran pool fire mencapai 95 meter, sementara ledakan vapor cloud explosion mencapai 558 meter. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi kebakaran dan ledakan ini, mempertahankan sistem keselamatan kebakaran dan tanggap darurat yang sudah ada, serta melakukan sosialisasi mengenai konsekuensi kebakaran dan ledakan kepada pekerja, masyarakat, serta pihak dermaga. ......Pertalite is an oil product identified as a flammable liquid that can ignite and cause flash fires or explosions. PT X, a company involved in oil distribution to transport this oil product. One of the tanker types used is the SPOB. The high risk of fire and explosion hazards on tankers arises from the presence of extremely flammable liquids onboard. This research is a descriptive study that utilizes quantitative modeling, including company secondary data, literature reviews, and employee interviews. The data are then analyzed using the ALOHA software based on worst-case scenarios. The aim of this study is to analyze the consequences of fire and explosion resulting from tank leaks, focusing on the thermal radiation coverage from pool fire scenarios and the overpressure threat zones from vapor cloud explosion scenarios. The results of this study indicate that the range of consequences for pool fires reaches up to 95 meters, while vapor cloud explosions can extend up to 558 meters. Therefore, it is crucial for the company to consider the consequences of fire and explosion, maintain the existing fire safety and emergency response systems, and raise awareness among employees, the local community, and the dockyard about the potential risks.

Abstrak :
Jadwal pengiriman memainkan peranan penting dalam setiap rantai pasokan minyak bumi, karena faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penjadwalan yang meminimalkan biaya transportasi. Dalam skripsi ini, akan dipelajari model optimasi taktis untuk distribusi minyak mentah oleh 2 jenis kapal tanker. Adapun masalah yang akan dibahas adalah penjadwalan pengiriman melalui rute yang menghubungkan platform (tempat produksi minyak mentah) dan terminal (tempat pengolahan minyak mentah), dengan tujuan untuk mengirimkan produk dari platform ke terminal dengan biaya transportasi minimum dalam perencanaan waktu tertentu. Untuk setiap tempat, tingkat persediaan harus terletak antara batas bawah dan batas atas. Hal tersebut untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan produk. Pada setiap tempat, pengiriman diproses untuk keseluruhan perencanaan yang telah ditentukan. Proses penjadwalan akan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan convex hull dari knapsack dua variabel dengan menggunakan metode branch and bound untuk memecahkan masalah knapsack. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa masalah penjadwalan tanker dapat dimodelkan dalam bentuk permasalahan knapsack, dengan hasil berupa jadwal pengiriman tanker beserta asal dan tujuannya. ......Shipment schedule plays a fundamental role in every petroleum supply chain, because this factor has a considerable influence in financing. Hence, it takes a schedule that minimizes transportation cost. In this paper, we study a tactical optimization model for crude oil distribution by 2 types of tankers. The problem consists of scheduling the shipments through routes linking platforms (crude oil production sites) and terminals (crude oil processing sites). The objective is to ship the products from the platforms to supply the terminals with minimum transportation cost for a finite planning horizon. For each site, the inventory levels must lie between a lower and an upper bound to avoid the lack or excess of product. At each site, shipments are processed for the whole planning horizon. Scheduling process will be carried out based on the result of convex hulls calculation of a knapsack two variables with using the branch and bound method to solve the knapsack problem The conclusion is that the tanker scheduling problem can be modeled in the form of knapsack problem, with the results in the form of shipments schedule with source and destination of a tankers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban perdata dan pembebanannya dalam hal terjadi pencemaran laut yang bersumber dari pembuangan (dumping) limbah minyak dari kapal tanker ke laut, yang ditinjau dari berbagai instrumen hukum yang terkait baik konvensi internasional dan protokol turunannya maupun produk hukum nasional. Skripsi ini melalui penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji sebuah kasus pencemaran laut yang terjadi di Balikpapan pada tahun 2004 silam yang bersumber dari pembuangan limbah minyak berupa oil sludge dari Kapal Tanker MT Panos G ke Teluk Balikpapan yang ditinjau dari Protocol 1992 of Civil Liability Convention 1969 for Oil Pollution Damage dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, diantaranya UU No.23 Tahun 1997 dan UU No.32 Tahun 2009. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis putusan sela yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan atas gugatan Pemkot Balikpapan dalam kasus pencemaran tersebut serta mengidentifikasi sistem channelling liability sebagaimana yang diatur dalam regime CLC 1969/Protocol 1992 yang dianut oleh beberapa instrumen hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuatnya sebuah pengaturan khusus dan komprehensif mengenai dumping ke laut yang dapat mengikuti regime Protocol 1996 London Dumping Convention, diciptakannya harmonisasi pengaturan hukum mengenai pembebanan tanggung jawab perdata (channelling liability) yang dapat mencakup semua ruang lingkup pencemaran laut yang bersumber dari minyak dan limbahnya, dilakukannya amandemen Protocol 1992 CLC dengan memperluas ruang lingkup (definisi) minyak agar mencakup juga residual oil. ...... This thesis discusses the regulation concerning civil liability and its imposition in a marine pollution originating from disposal (dumping) of oil waste from the tanker into the sea, reviewed by various relevant legal instruments, both conventions and their derivative protocols and also national legislations. This thesis, through a juridical normative research by qualitative analysis method, examines a case of marine pollution occured in Balikpapan in 2004 which was resulted from oil sludge dumping from the MT Panos G oil tanker into The Balikpapan Bay, reviewed by Protocol 1992 of Civil Liability 1969 for Oil Pollution Damage and various relevant legislations, including Law Number 23 of 1997 Concerning Environmental Management and Law Number 32 of 2009 Concerning Protection and Management of Environment. In addition, this thesis analyzes the interlocutory decision issued by District Court of Balikpapan for the lawsuit of Balikpapan Government in that case, and also identifies the channelling liability system as regulated in CLC 1969/Protocol 1992 which was adopted by some national legal instruments.The results of this thesis suggest that a special and comprehensive enactment is needed concerning dumping into the sea which can adopt the regime of Protocol 1996 London Dumping Covention, a unification of regulations concerning the channelling liability covering the entire scope of marine pollutions originated from oil and its wastes, an ammendment to Protocol 1992 CLC by extending the scope (definition) of oil in order to include residual oil.

Abstrak :
Pendistribusian muatan minyak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia umumnya akan menggunakan kapal tanker. Muatan akan diukur jumlahnya pada beberapa tahap perjalanan kapal untuk memastikan kesesuaian dengan perjanjian. Namun, dalam kasusnya, akan dijumpai jumlah muatan yang ada di kapal tidak sesuai dengan perjanjian tersebut, sehingga dapat memicu terjadinya kasus susut muatan atau transport loss. PT QRS sebagai perusahaan jasa logistik maritim di Indonesia menggunakan lebih dari 100 kapal tanker sewa untuk mengangkut minyak baik dalam bentuk produk maupun mentah. Jika terdapat selisih muatan yang melebihi toleransi yang ditetapkan, PT QRS akan mengajukan klaim kepada pemilik kapal. Melalui penelitian ini, dilakukan studi literatur, wawancara, dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui data kapal yang telah mengalami transport loss dan mengidentifikasi penyebab terjadinya transport loss pada kapal tanker sewa. Penulis melakukan penelusuran untuk menganalisis risiko transport loss dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis, dimana risiko tersebut disebabkan oleh faktor manusia, faktor sistem, dan faktor eksternal. Setelah itu, terdapat rekomendasi solusi berupa langkah mitigasi risiko transport loss yang efektif yaitu dengan menggunakan metode Barrier-Based Management. ......Oil cargo distribution as an effort to meet the economic needs of Indonesian society will generally use tanker ships. The amount of cargo will be measured at several stages of the ship's trip to ensure the agreement’s compliance. However, in this case, it could be found that the amount of cargo on board is not in accordance with the agreement, which can trigger cases of cargo shrinkage or transport loss. QRS Inc. as a maritime logistics company in Indonesia uses more than 100 chartered tankers to transport both product and crude oil. If there is a cargo difference that exceeds the specified tolerance, QRS Inc. will submit a claim to the ship owner. Through literature studies, interviews, and distribution of questionnaires, transport loss on ships data records and the causes of transport loss on chartered tankers can be identified. The author conducted the research to analyze the risk of transport loss using the Failure Mode Effect Analysis method, where the risk is caused by human factors, system factors, and external factors. After that, there are recommendations for solutions in the form of effective steps to overcome the risk of transport loss, which is by using the Barrier-Based Management method.

Abstrak :
Emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari kegiatan pelayaran mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen yaitu sebesar 977 juta ton pada 2012 menjadi 1076 juta ton pada 2018 dengan jenis kapal tanker, kapal bulk carrier dan kapal kontainer menjadi kontributor lebih dari 80% dari total emisi. Untuk mengurangi emisi ini, International Maritime Organization (IMO) mengadopsi Green House Gas Strategy dengan menargetkan intensitas pengurangan karbon sebesar 40 persen pada 2030 dan 50 persen pada 2050 dengan mengeluarkan peraturan berupa Energy Efficiency Design Index (EEDI). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan persebaran EEDI kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer Indonesia. Perhitungan EEDI menggunakan perhitungan yang dikeluarkan oleh IMO pada MEPC 76 berdasarkan MARPOL Annex 7 dengan tambahan dua fase pengurangan nilai EEDI. Data yang digunakan adalah kapal-kapal jenis tanker, bulk carrier dan kontainer berbendera Indonesia meliputi ship particular dari BKI dan MarineTraffic. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; dan 106,25DWT−0,181. Lalu pemenuhan kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia terhadap regulasi EEDI berturut-turut adalah 26,96%; 11,63%; dan 47,69%. Lalu dengan penggunaan pembatasan daya mesin dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 18,4%; 27,6%; dan 15,9%. Sedangkan dengan penggunaan pembatasan daya mesin dan alat pengefisiensian energi dapat mengurangi nilai persebaran EEDI kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer Indonesia berturut-turut adalah sebesar 28,4%; 39,2%; dan 25,8%. Lalu persebaran GHG Rating didominasi dengan peringkat D pada kapal tanker, bulk carrier, dan kontainer berturut-turut sebesar 65,5%; 84,3%; dan 46,4%. ......Greenhouse gas emissions by shipping activities increased by 9.6 percent, from 977 million tons in 2012 to 1076 million tons in 2018 with tanker, bulk carrier and container ships contributing more than 80% of total emissions. To reduce CO2 emissions, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Green House Gas Strategy by targeting the intensity of carbon reductions by 40 percent in 2030 and 50 percent in 2050 by issuing regulations in the form of Energy Efficiency Design Index (EEDI). This study aims to obtain the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers. The EEDI calculation in this study applies the calculations issued by IMO on MEPC 76 based on MARPOL Annex 7 with the addition of two phase for reducing EEDI values. The data used as an input variable is the ship particular of Indonesian flag tankers, bulk carriers and containers from BKI and MarineTraffic. The results of this study show that the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers is 1269,7DWT−0,481; 1019,1DWT−0,471; and 106,25DWT−0,181. Then the compliances of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers to the EEDI regulation is 26.96%,; 11.63%; and 47.69%. Then the installation of engine power limitation can reduce the EEDI distribution value of Indonesian tankers, bulk carriers, and containers by 18.4%; 27.6%; and 15.9%. Meanwhile, the installation of engine power restrictions and energy efficiency technology can reduce the EEDI distribution of Indonesian tankers, bulk carriers and containers by 28.4%; 39.2%; and 25.8%. Then the distribution of GHG Rating is dominated by D rating on tankers, bulk carriers, and containers respectively at 65.5%; 84.3%; and 46.4%.

Abstrak :
Tesis ini melakukan penelitian kelayakan teknis dan ekonomis untuk instalasi sistem pencairan ulang boil-off gas (BOG) pada kapal tanker LNG dengan kapasitas tangki kargo 154,852 m3 yang beroperasi di lapangan Tangguh, Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tiga sistem pencairan ulang BOG yang ada di pasaran, yaitu sistem single nitrogen expansion, ethylene and propylene refrigerant, dan joule thomson. Ketiga sistem ini dievaluasi secara teknis menggunakan program simulasi proses kimia dan dievaluasi secara ekonomis dengan membandingkan net present value (NPV), internal rate of return (IRR), dan payback period (PBP) terhadap variasi sensitivitas harga bahan bakar marine gas oil (MGO) dan harga LNG. Hasil analisa sensitivitas keekonomian menunjukkan bahwa sistem Joule Thomson adalah sistem yang paling ekonomis dibandingkan dengan dua sistem lainnya dalam batasan harga MGO tidak lebih dari US$640/MT dengan harga LNG US$10/MMBtu atau dalam batasan harga LNG tidak kurang dari US$7/MMBtu dengan harga MGO US$400/MT. ......This thesis investigated the technical and economic feasibility of onboard boil-off gas reliquefaction system on a LNG tanker ship which has 154,852 m3 cargo tank capacity operated in Tangguh Field Indonesia by comparing three systems available in the market, i.e. single nitrogen system, ethylene and propylene refrigerant system, and Joule Thomson cycle. All three systems were evaluated through chemical process modelling software and through sensitivity analysis by varying the MGO fuel and LNG price comparing the NPV and IRR. The sensitivity analysis result shows that the Joule Thomson cycle is more economic compared than the other two systems within the range of marine gas oil fuel price must not higher than US$640/ton on LNG price US$10/MMBtu or LNG price must not less than US$7/MMBtu on MGO price US$400/ton.