Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi adalah tindak pidan yang cukup fenomenal di Indonesia karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup fenomenal adalah perkara Adrian Waworuntu yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta Selatan dengan mempergunakan L/C fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga satu rupiah empat puluh tiga sen). Majelis hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu dengan maksud untuk memberikan efek jera.Meskipun Adrian Waworuntu telah dijatuhi pidana seumur hidup, hingga saat ini terdapat kesulitan pengembalian keuangan negara. Adrian Waworuntu menolak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 300.000.000.000.-(tiga ratus milyar) yang dijatuhkan hakim kepadanya karena sudah maksimal dihukum seumur hidup. Selain itu penjatuhan pidana denda sebesar Rp l.000.000.000.-(satu milyar) dengan subsidair pidana kurungan 1 (satu) tahun juga tidak efektif karena meskipun Adrian tidak membayar pidana denda, tidak akan menambah maupun mengurangi lamanya pidana penjara yang dikenakan terhadapnya karena hukuman pokoknya adalah pidana penjara seumur hidup. Kenyataan ini menjadi dilema ke arah mana sebenarnya filosofi pemidanaan undang-undang tindak pidana korupsi, apakah ke arah pemidanaan pelaku korupsi dengan hukuman yang berat sebagai efek penjera ataukah lebih orientasi kepada pengembalian keuangan negara.

---

Corruption represents the phenomenal criminal action in Indonesia because represent a violation on social rights and community economics. One of phenomenal corruption case examples is Adrian Waworuntu case a fictitious L/C so that causing state financial loss in amount of Rp 1.214.648.422.331,43 (one trillion two hundred and fourteen million six hundred and forty eight million four hundred and twenty two thousand three hundred and thirty one point forty three cent). The board of Judges in first level, appeal level and supreme court was punished death (life time) Adrian Waworuntu in jail with intention to give cured effect.Although Adrian Waworuntu was punished death (life time), until this recent time it is difficult to return state financial loss. Adrian Waworuntu refused to repay its substitution in amount of Rp 300.000.000.000,-(three billion rupiahs) punished by the board of judges to him because its punishment was maximal for its action. In addition the penalty in amount of Rp 1.000.000.000,- (one billion rupiahs) with in jail subsidiary of 1(one) year was also not effective because although Adrian did not pay its penalty, it would not add or decrease its time in jail because its main punishment was death (life time) penalty. This factual condition becomes dilemma to where actually the philosophy of corruption criminal acts punishment, whether to where the corruptor punishment direction with highly punishment as cured effect or it has more orientation to return the state financial loss."

"Tesis ini membahas mengenai representasi Repressive State Apparatus yakni KPK dan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM di Surat Kabar Harian Kompas. Secara khusus, penelitian ini menganalisis foto jurnalistik SKH Kompasyang terkait dengan kasus korupsi simulator SIM. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, diketahui bagaimana Repressive State Apparatus digambarkan oleh SKH Kompas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwadalam praktik representasi Repressive State Apparatus menghadirkan dua mitos yakni bahwa Kepolisian merupakan institusi yang rawan korupsi, di sisi lain terdapat pula mitos bahwa KPK merupakan institusi yang memiliki kredibilitas baik dalam memberantas korupsi. Ideologi yang mendominasi dalam praktikrepresentasi foto jurnalistik di SKH Kompas adalah ideologi demokratisasi terutama terlihat dalam upaya perwujudan pemerintahan yang bersih, kepedulian terhadap penegakan hukum, pemberdayaan civil society, serta keberanian dalam menyuarakan pendapat.

---

.This thesis discusses about representation of Repressive State Apparatus, that are KPK and Polri related to the corruption of driver's license simulator case in Kompas daily newspaper. Especially, this research analyses Kompas daily newspaper's photojournalistics related to the corruption of driver's license simulator case. Using Roland Barthes's semiotic analysis, this research discovers how Repressive State Apparatus are depicted by Kompas daily newspaper. The conclusion of this research shows that representation practice of Repressive State

Apparatus represents myths: Police institution is not free-corruption institution, whereas KPK institution has a good credibility in fighting against corruption. The ideology that dominates representation practice in Kompas daily newspaper is democatization ideology. This ideology is proven by the effort to create clean government, attention to the law enforcement, civil society empowerment, also

fearlessness in expressing the opinion."

"Dalam era teknologi informasi yang berkembang saat ini, pelaku kejahatan juga memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya. Sebagai bukti ditemukannya barang bukti elektronik berupa Handphone, Flashdisk, Laptop, dan Hardisk Komputer pada kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Barang bukti elektronik tersebut seluruhnya ditangani oleh Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, namun kondisinya unit kerja tersebut memiliki perangkat forensik yang terbatas. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Agung 2019, jumlah pengaduan kasus korupsi yang masuk sekitar 2289 laporan. Dengan melihat kondisi tersebut maka potensi yang dapat terjadi adalah terdapat proses antrian penanganan yang masuk ke Seksi Intelijen Siber dan Digital Forensik. Tentu dapat dipastikan yang paling terdampak adalah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi karena yang akan diprioritaskan dalam penanganan barang bukti adalah kasus korupsi pada level Kejaksaan Agung mengingat kasus yang ditangani pada level Pusat jauh lebih besar dibanding Level Provinsi/Kabupaten. Disatu sisi penanganan perkara korupsi terdapat batas waktu penyelesaiannya, sehingga Kejaksaan Tinggi perlu menerapkan strategi khusus penanganan barang bukti elektronik agar dapat menyelesaikan penanganan perkara sesuai target. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap pemilihan opensource forensik yang diharapkan dapat membantu penanganan barang bukti elektronik di Kejaksaan Tinggi. Opensource yang dipilih yaitu pada Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Belkasoft Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensik (FTK dan Guymager Linux), dan Mobile Forensik (Santoku Linux dan ADB Pull). Hasil analisis didasarkan pada metrik kecepatan relative, akurasi, kelengkapan, dan realibilitas untuk dapat merekomendasikan tools opensource yang dapat digunakan. Hasil penelitian ini adalah prosedur penanganan barang bukti elektronik sesuai standar yang berlaku untuk diterapkan dalam design penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi sehingga diharapkan integritas barang bukti elektronik dapat terjaga dan dapat membantu target waktu penyidikan di Level Kejaksaan Tinggi.

---

In the current era of information technology, criminals also take advantage of technology to carry out their actions. Laptop, Flash drives, handphone, laptops, the computer is found in a corruption case handled.  All digital evidence is dealt with by the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section of the Deputy Attorney General for Intelligence, but the unit has limited forensic tools. On the other hand, the challenges faced are the 2019 Attorney General's Office's performance report; the number of complaints about corruption cases that have been submitted is around 2289 reports. By looking at this condition, the potential that can occur is a queuing process for handling that goes to the Cyber ​​Intelligence and Digital Forensic Section. The most affected are the jurisdiction of the High Prosecutor's Office because what will be prioritized in handling evidence is Corruption Cases at the Attorney General's level, considering that cases dealt with at the central level are much larger than those at the provincial/district level. On the one hand, there is a time limit for case handling, so the High/State Prosecutor's Office needs to implement a particular strategy for handling digital evidence to complete case handling according to the target. In this research, a study will be carried out on the selection of opensource forensics, which is expected to assist in handling electronic evidence at the High/State Attorney General's Office. The selected opensources are Live Forensic (FTK Imager, Dump It, Beaksolf Ram Capture, Magnet Ram Capture), Disk Forensics (FTK and Linux), and Mobile Forensic (Linux and ADB Pull). Analysis results are based on relative speed metrics, accuracy, completeness, and reliability to recommend opensource tools that can be used. The results of this study are procedures for handling electronic evidence according to applicable standards to be applied in the design of handling corruption cases at the High Prosecutor's Office so that it is hoped that the integrity of electronic evidence can be maintained and can assist the target time for investigation at the High Prosecutor's Level."