Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, berdasarkan data BPS pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,62 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi merokok di Indonesia, upaya untuk mengurangi prevalensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukan bahwa kebijakan larangan merokok signifikan mengurangi prevalensi merokok, namun hingga saat ini belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah unuk menganalisis pengaruh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut terhadap prevalensi merokok di Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi Logit dan untuk menginterpretasikan hasilnya menggunakan Marginal Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut memiliki efek yang bervariasi terhadap prevalensi merokok individu di berbagai kelompok umur. Pada kategori umur dewasa, ditemukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut berdampak negatif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting bagi Pemerintah guna untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan memperkaya refrensi serta literatur terkait dengan kajian kebijakan larangan merokok dan prevalensi merokok, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya mengendalikan dampak konsumsi rokok di Indonesia.

---

Indonesia holds the first ranks with the highest number of smokers in ASEAN, according to data from the Bureau of Statistics (BPS) in 2023, there are 28.62% of individuals aged 15 and older who smoked tobacco in the past month. The government aims to reduce the smoking prevalence In Indonesia, to reduce smoking prevalence are carried out through the implementation of smoke-free area (SFA) policies. Studies conducted in various countries have shown that smoking bans policies significantly reduce smoking prevalence. However, not all regional governments in Indonesia have instituted regulations pertaining to Smoke-Free Areas. The objective of this study is to analyze the impact of smoke-free area policies and the duration of their implementation on the prevalence of smoking in Indonesia. In this research, data analysis was conducted using the Logit regression model and the results were interpreted using Marginal Effects. The findings indicate that the existence of Smoke-Free Area policy and the duration of ots implementation have varying effects on individual smoking prevalence across different age groups. For the adult age category, found that existence of Smoke-Free Area policy and the duration had a negative and significant impact on smoking probability. The Smoke-Free Area policy is essential for the government to control the health impacts of tobacco consumption. This study is expected to provide new insights and enrich references and literature on the study of smoking bans and smoking prevalence. Moreover, it can serve as a consideration for the government in its efforts to mitigate the health impacts of tobacco consumption in Indonesia."

"ABSTRAKSurat Keputusan Rektor tentang kawasan tanpa rokok Universitas Indonesiadisahkan sejak September 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasipersepsi mahasiswa fakultas ilmu budaya terhadap Surat Keputusan Rektordengan menggunakan desain deskriptif sederhana. Sampel terdiri dari 106mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 1 Mei-12 Mei 2012. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap SK Rektor adalah membuatudara menjadi lebih bersih dan segar; menurunkan jumlah perokok; melindungiperokok pasif dari bahaya secondhand smoke, penyakit akibat asap rokok, sertahak asasi manusia untuk mendapatkan udara bersih. Sosialisasi perlu ditingkatkanuntuk mendukung terlaksananya KTR UI dan melindungi perokok pasif darisecondhand smoke.

---

ABSTRACTSurat Keputusan Rektor about free smoke area has been legalized since

September 2011. The aims of the study was to identify student perception about

smoke free regulation. Simple descriptive study was conducted between May 1 to

May 12, 2012 among 106 of humanities student. The result indicated that

humanities student perception about Surat Keputusan Rektor are making the

weather more fresh and cleaner; decreasing number of smoker; protecting

passive smoker from cigarette smoke, illness cause by secondhand smoke, and

human right to get clean weather. There is need to increase the socialization in

order to support the implementation of smoke free area and protect the passive

smoker from secondhand smoke."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas detail pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di SMK IPTEK berdasarkan tiga komponen KTR yang ada yaitu Kebijakan KTR, Tenaga KTR dan Media KTR. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan studi intervensi dan kualitatif untuk pendalaman dari penelitian kuantitatif dengan desain analisis isi. Hasilpenelitiankuantitatifdidapatkanbahwa persentase tiap komponen KTR menjadi kategori baik setelah adanya Duta KTR, diantaranya Kebijakan KTR 96,1 , Tenaga KTR 85,1 dan Media KTR 94,7 . Berdasarkan hasil uji wilcoxon test seluruh komponen KTRmengalami peningkatan yang signifikan dengan p value = 0,001. Adapun faktor yang memudahkan adalah dukungan guru dan sekolah untuk melakukan pembentukan Duta KTR dan yang menjadi hambatan adalah kepercayaan diri Duta KTR untuk mengingatkan temannya serta belum adanya monitoring evaluasi catatan pengawasan KTR oleh Duta KTR.

---

ABSTRACTThis study discussed about the development details of Non Smoking Area in IPTEK Vocational High School based on the three existing Non Smoking Area components such as Non Smoking Area Policy, Team, and Media. This study used mixed method, a quantitative research using secondary data with intervention and qualitative study for deepening of quantitative research with content analysis design. The result of quantitative research showed that the percentage of each Non Smoking Area component had become good category after the existing of Non Smoking Area Ambassadors, such as Non Smoking Area policy 96,1 , Non Smoking Area team 85,1 , and Non Smoking Area media 94,7 . Based on the result of wilcoxon test, Non Smoking Area components experienced a significant improvement with p value 0.001. The factor which facilitated this study was teachers and other school staff support in forming Non Smoking Area Ambassadors. In addition, the obstacles of this study were confidence of Non Smoking Area Ambassadors for reminding their friends and none of Non Smoking Area monitoring evaluation records by Non Smoking Area Ambassadors."

"Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok.

---

Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour."

"Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pelaksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kota Depok masih belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimalnya aspek-aspek implementasi Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR. Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.

---

The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct research analyzing how the SFA policy is implemented in Depok City through the enactment of Depok Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation (descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources, implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach. Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informants in this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. This is evidenced by deficiencies in various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources, inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of technical regulations regarding the implementation of SFA policy."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."