Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahaya asap rokok merupakan penyebab utama pencemaran udara di dalam ruangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyadari perlunya adana kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap para perokok pasif. Lahirnya PERDA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang mengatur tentang KDM, menempatkan pemerintah Prpvinsi DKI Jakarta sebagai pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang mengatur tentang KDM. Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan KDM di Provinsi DKI Jakarta khususnya di pusat perbelanjaan Senayan City, Plaza Semanggi dan Blok M Mall. Penelitian ini bermaksud melihat bagaiman implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah bagaimana implementasi kebijakan KDM di pusat perbelanjaan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data gabungan. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan secara rutin dengan keterlibatan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu peningkatan kerjasama yang baik antara stakeholder terkait sehingga implementasi kebijakan ini dapat mencapai hasil yang optimal.

---

The dangers of cigarette smoke is a major cause of indoor air pollution. The Jakarta Provincial government was really sure that they need a policy to provides protection for passive smoker. Local Regulation Policy (PERDA) of Jakarta Provincial Government Number 2/2005 about air pollution control, include No Smoking Area Policy, put they as the first provincial government that regulated the No Smoking Area Policy. This thesis discusses about implementation of No Smoking Area Policy in Jakarta, especially in shopping center in jakarta selatan: Senayan City, Plaza Semanggi and Blok M Mall. This research is a quantitative study using mixed data collection techniques between quantitative and qualitative. The result of the study suggests the need for regular monitoring of the provincial government of the Jakarta, consistent law enforcement for violators policy and the need to involve the community in monitoring this implementation policy."

"Penelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan.

---

This study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved."