Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai pejabat umum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata di belakang hari menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya dihadapan pejabat berwenang atau adanya kesepakatan yang telah dibuat antara pejabat berwenang tersebut dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan pejabat umum yang berwenang, baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan pejabat itu sendiri, maka pejabat tersebut wajib memberikan pertanggungjawaban. Cacatnya suatu akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat berakibat degradasi kekuatan bukti akta notaris dan PPAT dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non-existent. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan tipe penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran tentang obyek yang diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah pejabat pembuat akta tanah yang berwenang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan karenanya kata sepakat dalam hal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, karena Penggugat melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertuang dalam akta, tidak sesuai dengan maksud dan keinginannya, melainkan karena adanya penipuan dan tipu muslihat dan para tergugat, dan karena itu perjanjian ini dapat dibatalkan.

---

As a public officer, Notary and Land Deed or known as Pejabat Pembuat Akta Tanah are equired to be responsible for deeds which they had created. If a deed give rise to dispute, it must be questioned, whether the certificate was misstated by the Notary or Land Deed or that was the mistake of the parties for giving the wrong or misleading information. If in the future a mistake occurs on the deed whether it was because of negligence nor because the Notary or Land Deed were meant to do so, they must be responsible and give a compensation for the mistakes they had made. Fraud on a act can lead to degradation of act, whichi is from authentic deed to an ordinary or a privately made deed. The deed can also being null and void or even non-existent. The research metode that?s being used is a juridicial normative metode, with descriptive analytical type of research. The technique that's being used on collecting the datas is a literature study. The conclusion obtained was, the Notary or Land Deed in this case were proved to have done an unlawful act of fraud, and for that, the clause 1320 of Indonesian Civil Code were not completed."

"Adanya kesalahan notaris dalam membuat akta dapat mengakibatkan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Kesalahan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta notaris dapat juga mengakibatkan kedudukan akta notaris mengalami pembatalan melalui putusan pengadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266K/Pdt/2022 ditemukan adanya kesalahan notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa yaitu penandatanganan akta notaris oleh saksi instrumentair dilakukan di waktu yang berbeda dan adanya kesalahan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam akta perjanjian sewa menyewa dimana melakukan wanprestasi. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai akibat hukum terhadap penandatanganan akta dilakukan oleh saksi instrumentair di waktu yang berbeda dan akibat hukum terhadap hak-kewajiban para pihak pada akta perjanjian sewa menyewa atas dasar wanprestasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan data sekunder dan tipologi penelitian eksploratif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta perjanjian sewa menyewa yang tidak ditandatangani oleh saksi instrumentair di waktu yang sama dengan penghadap dan notaris, menyebabkan terdegrasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan mengalami kecacatan bentuk akta notaris pada bagian akhir akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN. Akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata mengakibatkan hak dan kewajiban dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa ditiadakan. Para pihak dibawa kedalam keadaan sebelum perjanjian diadakan dimana pihak yang menyewakan dapat memiliki secara fisik rumah toko yang disewakan sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak penyewa dan uang sewa yang telah dibayarkan tetap milik pihak yang menyewakan akibat dari rasa kenikmatan terhadap objek yang disewa tidak dapat dikembalikan oleh pihak penyewa.......The existence of a notary’s mistake in making a deed can result in a notarial deed that has the evidentiary power as an authentic deed being degraded its evidentiary power to an underhand deed. The mistake of the parties who bind themselves to each other in the notarial deed can also result in the position of the notarial deed being canceled through a court decision. In the Supreme Court Decision Number 1266K/Pdt/2022, it was found that there was a notarial error in making the lease agreement deed, namely the signing of the notarial deed by the instrumentair witness was carried out at different times and there was an mistake of one of the parties who bound themselves in the deed of lease agreement where it defaulted. The issues raised in this study are discussing the legal consequences of signing of the deed carried out by instrumentair witnesses at different times and the legal consequences of the rights and obligations of the parties in the lease agreement deed on the basis of default. To answer these problems used doctrinal research methods with secondary data and explorative research typologies. The result of this study is that the legal consequences of the lease agreement deed that was not signed by the instrumentair witness at the same time as the appearer and notary, causing the degration of its evidentiary power to become an underhand deed, due to a defect in the form of the notarial deed at the end of the deed, as stipulated in Article 44 paragraph (5) of the UUJN. The legal consequences of the rights and obligations of the parties on the basis of default under Article 1266 of the Civil Code result in the rights and obligations in the Deed of Lease Agreement being abolished. The parties were brought into a state before the agreement was made where the lessor can physically own the leased shop house as it was an obligation not performed by the lessee and the rent paid remains the property of the lessor as a result of the sense of enjoyment of the leased object cannot be returned by the lessee."

"ABSTRAKDalam menjalin hidup bersama melalui pembentukan sebuah keluarga, setiap suami isteri menghendaki agar perkawinan yang dibangun berjalan dengan harmonis untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, suami isteri seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga dapat menyebabkan sebuah perkawinan gagal dan berakhir pada pemutusan hubungan suami isteri melalui perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian sedangkan pada Hukum Kanonik dalam agama Katolik tidak mengatur mengenai pemutusan ikatan perkawinan karena perceraian, oleh karena perkawinan agama Katolik memiliki sifat hakiki unitas atau monogami dan indissolubilitas atau tak terceraikan. Namun terdapat pengecualian dalam agama Katolik yang mengatur mengenai putusnya perkawinan melalui prosedur kebatalan perkawinan anulasi , Putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat dipersamakan alasanalasannya dalam kebatalan perkawinan anulasi di Pengadilan Gereja Tribunal kecuali apabila terdapat keterkaitan dengan alasan-alasan karena unsur halangan perkawinan atau cacat kesepakatan perkawinan atau cacat tata formanica, seperti pada kedua kasus putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara hukum positif, akan tetapi secara hukum kanonik perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan melalui kebatalan perkawinan anulasi.

---

ABSTRACTIn the case of two people starting a family, both husband and wife hopes that their marriage will run smoothly in order to achieve the goal of a happy marriage and long lasting union. However, in marriage life sometimes both husband and wife are faced with difficulties which cause the marriage to end in divorce. Law Number 1 of the Year 1974 on marriage governs the end of marriage due to divorce. The Catholic canon law however does not govern this because a marriage within the Catholic religion considered in having an intrinsic quality of a sacred union unitas , monogamy and indissolubility. Nevertheless, there is an exception in Catholic religion that rules the end of a marriage by what you called an annulment. The end of a marriage due to divorce in district court has different grounds compared to an annulment in church jurisdiction Tribunal unless in a case where there is an interconnection with the grounds caused by interruption within the marriage or defect in the marriage agreement or defect in rules of Formanica. Such condition took place on two divorce cases at District court of East Jakarta and District court of Samarinda which both received permanent legal entity and has positive standing in the eyes of law but when it was taken to Canon Catholic Law the marriage failed to be annulled. "

"Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan mematuhi ketentuan dalam sebuah Perseroan atas pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1607 K/Pdt/2013, dimana pembuatan akta hibah atas saham dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan yang menyebabkan pengalihan hak atas saham tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembuatan akta dibuat secara Notariil yang kemudian mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut. Tidak dipenuhinya syarat subjektif dalam sebuah akta menjadikan cacat pada akta dan menyebabkan akta tersebut menjadi dapat dibatalkan. ......Instead of regarding the rules in Indonesian Law Number 2 Year 2014 amendment of Indonesian Law Number 30 Year 2004 concerning Regulation of Notary Office, Notary, on making limited liability company-related deed, should be aware of relevant regulations, in this case, Indonesian Law Number 40 Year 2007, concerning Law of Limited Liability Company. It is very important to Notary to be precise and careful when making the deed related to limited liability company. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting primary and secondary data to support the reference of this thesis. The case to be analysed in this thesis, conducted from Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Decree Number 1607 K/Pdt/2013, in which, the Notary, who made the share grant deed did not obey the regulations concerning limited liability company causing the deed annulable and not valid, therefore resulted deed nullification of such grant share deed. When a party could not carry out subjective condition of an agreement, therefore the agreement is voidable."

"Dewasa ini banyak kasus yang dialami oleh Notaris terkait itikad tidak baik para pihak. Contohnya adalah adanya penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penulis bermaksud mengkaji dan memahami tentang keabsahan akta dan perlindungan hukum terhadap Notaris berhubungan dengan penandatanganan akta oleh salah satu pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara preskriptif dan dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terlanggarnya salah satu syarat sahnya perjanjian mengakibatkan suatu akta menjadi tidak sah dan berakibat pada kebatalan akta Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap pada kebenaran formil, tidak termasuk pada kebenaran materil, sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab secara hukum. ......Nowadays, many cases that experienced by Notary related to bad faith from the parties. For the example is the signing of the Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement by one of unauthorized person. The writer intends to review and comprehend about the validity of deed and legal protection for Notary related to the signing of the deed by one of unauthorized person. This research used have the the character of normative juridical with research type is prescriptive and being analysis by qualitative methode.From this research, we know that the violation of a condition of validity of the agreement resulted in a notary deed becomes invalid and result in the nullification notarial deed. In carrying out his profession, Notariy is solely responsible for the formal truth, excluding the material truth, so that Notary do not have the legal responsibility related to this case."

"Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai bentuk substansi dan fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat yuridis dalam Pendaftaran tanah serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT yaitu sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, sedangkan fungsi akta PPAT yaitu harus menjadi syarat agar peralihan hak atas tanah dapat didaftarkannya pada kantor pertanahan sesuai dalam peraturan mengenai pendaftaran tanah dan Implikasi dari cacat yuridis akta PPAT pada Putusan berakibat perbuatan hukum yang dilakukan yaitu jual beli tidak mempunyai akibat hukum, Akta Jual Beli dianggap tidak pernah lahir meskipun telah didaftarkan sebelumnya, hal itu berimplikasi pada kantor pertanahan yang mengharuskan mengembalikan hak atas tanah dikarenakan sebelumnya telah didaftarkan oleh kantor pertanahan menjadi kembali seperti semula sebelum Akta Jual Beli tersebut lahir.

---

This thesis discusses the form and substance of the juridical defect of the Act of Land Deed Making Officials examined in the perspective of the nullification and degradation of the strength of evidence. The subject matter is regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act and its implications in the court's decision regarding the legal defect of the Sale and Purchase Act. The author conducted research with normative juridical research methods, typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the results of the study it was concluded that the form of substance and function of the PPAT deed in land registration that is in accordance with the case of the decision, the form of legal action or formal form of the sale and purchase act is in the form of Deed of Sale and Purchase which is a PPAT product that is as proof of the implementation of certain legal actions regarding land rights while the PPAT deed function must be a requirement that the transfer of land rights can be registered at the land office in accordance with the regulations regarding land registration and Implications of jurisdictional defects of the PPAT deed on the Decision resulting in legal actions carried out namely the sale and purchase has no legal consequences, the Deed of Sale and Purchase considered to have never been born even though it has been registered before, it has implications for the land office which requires returning land rights because it was previously registered by the land office to be back to where it was before the Buy and Sell Act was born."

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka dapat membawa dampak yang fatal, baik bagi aktanya maupun bagi Notaris yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif-analitis dan dianalisa secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa akibat bagi akta yang tidak dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, maupun akta menjadi nonexistent. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, jika terbukti menimbulkan kerugian, sanksi pidana jika terdapat unsur pemalsuan, dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas.......When a notary do their job and occupation, he must be thorough and mandate. If he didn't do it, it can make a severe problems to the notary and his deeds. This research used have the character of normative juridical with research type is descriptive-analytic and being analysis by qualitative method.From this research, we know that to the deeds that is made not comply to the rules can make the deeds e null, can be canceled, or non-existent. And to the notary can be sanctions by civil sanctions, punishment sanctions if there is some faked on the deeds, and administrative sanctions from supervisory council of Notary."

"Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang cukup dipahami oleh umum sebagai asas membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan oleh PT Y dan PT X, asas ini dipakai sebagai dasar terbentuknya isi kontrak. Namun ternyata isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut terdapat syarat prostetif yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagaimana isi perjanjian tersebut juga menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang menjadi objek perjanjian. Dalam isi perjanjian, dengan pencantuman masa pelaksanaan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa isi perjanjian pemborongan PT Y dan PT X dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang¬undang Pelayaran dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan asas lain yang berlaku dalam membuat suatu perjanjian. Untuk menerapkan keadilan pekerjaan konstruksi pelabuhan, maka dalam suatu perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan perlu menerapkan asas keseimbangan.

---

Freedom of contract is a commonly understood principle of contract. In a Port Development contract agreed between Company Y and Company X, this principle is used as the basis for the formation of the contract. But it turns out that some of the terms agreed by the parties are contrary to the Civil Law Code. As the contents of the agreement also cause problems in the implementation of port development which is the object of the agreement. More specifically, thhe inclusion of the execution timetable in the agreement is in contrary to relevant laws and regulations. In writing this essay, the writer analyzes the contents of Port Development Contract between Company Y and Company X using relevant regulations, namely: Construction Services Act, Shipping Act and the Presidential Regulation on Procurement of Goods / Services. The results show the importance of attention to other principles that applies in making a covenant. The principle of balance has to be applied to ensure justice in Port construction Work Contracts."

"Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pegawai notaris untuk dijadikan saksi akta sehingga menjadikan istri sebagai saksi. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sanksi degradasi dan kebatalan suatu akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan keabsahan akta pendirian CV yang dibuat dengan akta otentik di mana saksi akta adalah Istri Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan menganalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, akta Notaris terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena terdapat pelanggaran mengenai kewajiban notaris, pembacaan akta, pengecualian pembacaan, ketentuan kriteria penghadap, saksi akta, serta larangan pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami dan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Sementara akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Akta Pendirian CV yang dibuat dengan Saksi Akta adalah istri notaris berdasarkan Pasal 41 UUJN aktanya telah menjadi akta di bawah tangan. Terdegradasinya akta pendirian CV menjadi dibawah tangan tidak membuat CV menjadi bubar atau berakhir selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

---

Notary is authorized to make a Deed of Establishment of a Limited Liability Company, Foundation, Cooperative, Limited Partnership, Limited Liability Partnership and firm.  In this sense, the establishment of a Limited Partnership is carried out by notarial deed. The fierce competition between notaries and the large number of competitors makes a new notary only able to get a handful of clients. This results in the low level of income for the notary which lead to the difficulty in hiring as well as paying notary employee to become a witness deed and instead, putting the wife in a witness role due to insufficient fund. The purpose of this journal is to analyze the degradation sanctions and cancellation of a notary deed made in accordance with UUJN (Act Number 2 of 2014 towards amandement Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position) and the validity of the Limited Partnership`s establishment deed made with an authentic deed in which the deed`s witness is the notary`s wife. The research method used in writing this journal is normative juridical using secondary data and analyze qualitatively.Based on the results of the study, the boundary of the notarial deed which was degraded by the power of proof into a Privately Made Deed is a notarial deed that violates the notary obligation, the reading of the deed, the exception of the reading, the adherence criteria, the witnesses of the deed, and the prohibition of making the act for themselves, the wife/husband and the person having a family relationship. Meanwhile, the Notary deed that has been cancelled or null and void by law is a notary deed that violates the provisions of Article 84 of UUJN. Based on Article 41 UUJN, The Limited Partnership`s Establishment Deed made on the basis that the notary`s wife acted as the Witness Deed, will become a Private Deed. The degradasion of the establishment deed into a sub deed doesn`t make the limited partnership dissolve or end as long as it doesn`t harm the third party."