Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wabah Covid-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata, setelah sebelumnya sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain namun dapat bangkit kembali. Wabah Covid-19 berdampak lebih berat. Makalah ini mempelajari respon kebijakan wabah Covid-19 terhadap sektor pariwisata dengan mempelajari data dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara, untuk sebagian diusulkan agar dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik, dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Banyuwangi menggunakan pendekatan endogenous development. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal melalui pengembangan sistem produktif lokal, penguatan kelembagaan lokal serta difusi inovasi dan pengetahuan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang memperoleh data dari dokumen pemerintah, buku, literatur ilmiah terkait, dan artikel berita. Analisis dilakukan berdasarkan human capital sebagai landasan utama yang kemudian diperinci dalam empat respon lokal yaitu, pembangunan infrastruktur untuk pembangunan lokal, pengembangan kapasitas kewirausahaan, difusi inovasi teknis dan pengetahuan, dan jaringan kelembagaan lokal. Hasil kajian memperlihatkan kedua kabupaten memiliki kebijakan pembangunan pariwisata yang mencerminkan prinsi pembangunan endogen. Di Kabupaten Kulon Progo, kebijakan-kebijakan yang mengayomi seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Bupati, serta dokumen perencanaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan arah pengembangan pariwisata yang didukung oleh penguatan kapasitas masyarakat, kewirausahaan lokal, serta pelibatan komunitas dalam kelembagaan wisata. Sementara pada Kabupaten Banyuwangi, kebijakan seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Keputusan Bupati, dokumen perencanaan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Keputusan Bupati, dan Keputusan Kepala Desa telah menunjukkan upaya pembangunan yang terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor, promosi digital, dan penguatan kapasitas masyarakat serta sistem kelembagaan formal. Kedua wilayah ini menunjukkan perhatian terhadap peningkatan human capital sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing lokal.

---

This study aims to describe tourism development policies in Kulon Progo Regency and Banyuwangi Regency using an endogenous development approach. This approach emphasizes the importance of development based on local strengths through the development of local productive systems, strengthening local institutions, and the diffusion of innovation and knowledge from the community. This study employs a literature review, obtaining data from government documents, books, relevant scientific literature, and news articles. The analysis is based on human capital as the primary foundation, which is then broken down into four local responses: infrastructure development for local development, entrepreneurship capacity building, diffusion of technical innovations and knowledge, and local institutional networks. The study results show that both districts have tourism development policies that reflect endogenous development principles. In Kulon Progo Regency, supportive policies such as the Regional Tourism Development Master Plan, Regional Regulations on Spatial Planning, Regent Regulations, and planning documents from the Tourism Office and the Cooperative, Small and Medium Enterprises Office indicate the direction of tourism development supported by strengthening community capacity, local entrepreneurship, and community involvement in tourism institutions. Meanwhile, in Banyuwangi Regency, policies such as the Regional Tourism Development Master Plan, Regional Regulation on Spatial Planning, Regent Decree, planning documents from the Tourism Office and the Cooperative, Small and Medium Enterprises Office, Regent Decree, and Village Head Decree have demonstrated integrated development efforts through cross-sectoral coordination, digital promotion, and community capacity building as well as formal institutional systems. Both regions demonstrate a focus on enhancing human capital as part of their strategy to strengthen local competitiveness."

"ABSTRAKAktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar destinasi wisata, baik positif maupun negatif. Suatu lingkungan yang tidak terjaga karena aktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan efek domino bagi kepariwisataan itu sendiri sehingga pembangunan kepariwisataan perlu memerhatikan lingkungan sebelum lingkungan kehilangan kemampuan dan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Metode post positivist digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasinya, pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek lainnya yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam membangun pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah lingkungan itu sendiri. Masih belum ada regulasi atau kebijakan untuk mengatur keberlanjutan lingkungan terutama terkait dengan konsumsi air dan manajemen limbah.

---

ABSTRACT

Tourism activites can affect the environment, either good effects or negative impacts. Unprotected environment may creates domino effect to the tourism activities itself so that the development of tourism must give more attention to the environment before the environment loses its power and attraction to become a tourism destination. This research aims to analyze the implementation of tourism development policy in Yogyakarta City by using Van Meter and Van Horns theory of policy implementation. The research method used in this study is post-positivist and the technique on collecting data is by conducting in depth interview, observation, and literature studies. Results of this study find that there is still limitation of human resources, both from their quality and quantity. Another aspect that needs more attention on tourism development in Yogyakarta is the environment itself where regulation or policy is needed in order to manage the sustainability of the environment, specifically in relation to water consumption and waste management."

"ABSTRAK

Fokus penelitian ini membahas terkait dengan pengembangan kebijakan pariwisata

berbasis kearifan lokal di Indonesia (Kasus di Nagari Pariangan, Sumatera Barat).

Adapun dalam pengembangan kebijakan pariwisata harus memperhatikan prinsipprinsip

pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa mengabaikan kebutuhan lokal.

Penelitian ini menggunakan kajian berbagai studi literatur terkait dengan konsep

pengembangan pariwisata, sistem indigenous tourism, proses pengembangan kebijakan

pariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.

Adapun kombinasi dari konsep-konsep tersebut menghasilkan tiga (3) buah aspek, yaitu

aspek lingkungan, pengaturan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan jenis penelitian

deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur dan

studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam aspek pengembangan

lingkungan terkait dengan lingkungan fisik masih perlu mendapatkan perhatian

pemerintah. Dari aspek lingkungan ekonomi, pariwisata sudah memberikan peluang

usaha bagi masyarakat, tetapi distribusi manfaat ekonominya masih belum merata

karena belum adanya pemberlakuan retribusi dan pungutan terkait kegiatan pariwisata

ini. Dari aspek politik sudah melibatkan berbagai stakeholders dalam perencanaan

pengembangannya, tetapi belum adanya dukungan alokasi anggaran dan keuangan yang

tetap, serta tidak adanya aturan yang jelas terkait keterlibatan swasta. Dari aspek sosialbudaya,

masyarakat sudah sangat terbuka menerima pengunjung dan berkomitmen

melestarikan tradisi budaya melalui berbagai kegiatan. Kemudian, dari aspek hubungan

kelembagaan terkait dengan pembagian wewenang yang mayoritas pariwisata dikelola

masyarakat dan nagari, sistem pengawasan masih belum tetap, kurangnya ketersediaan

promosi yang profesional, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah

dengan masyarakat. Selanjutnya, aspek pengembangan sumber daya manusia sudah

ditempatkannya pendamping lokal dan sudah dibentuknya Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis). Pengembangan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat

menunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terkait pariwisata dan

adanya pemberian pendidikan dan pelatihan.

---

ABSTRACT

The focus of this study is to analyze the development of tourism policy based on local

wisdom in Indonesia (Case in Nagari Pariangan Indigenous Village, West Sumatra). In

the development of tourism policy, it has to consider the principles of developing

sustainable tourism without ignoring local needs. This study uses the various concepts

as tourism development, system of indigenous tourism, process of tourism policy

development, and influencing factors of tourism policy implementation. The

combination of these concepts produces three aspects, namely the environmental aspect,

institutional arrangements, and human resource development. This study used a postpositivist

approach with a type of descriptive research. The technique of collecting data

through semi-structured in-depth interviews and literature study. The results of this

study show that it still needs the role of government in the aspect of environmental

development related to the physical environment. In the economic aspect, tourism has

provided employment opportunities for indigenous people, but the distribution of

economic benefits is still not evenly distributed due to the lack of fees and levies

regarding tourism activities. In the political aspect, it has involved various stakeholders

in its development planning, but there has been no support for a fixed budget and

financial resources, as well as the lack of regulation regarding private involvement. In

the socio-cultural aspect, the community has been very receptive to tourists and is

committed to preserving cultural traditions through various activities. Then, in the

aspect of institutional relations related to the authority, that is the majority of tourism is

managed by the indigenous people and Nagari, the uncertainty of the supervision

system, lack of availability of professional promotions, and lack of communication and

coordination between the government and indigenous people. Furthermore, local

government have been assign local guide and Tourism Awareness Group (Pokdarwis) in

aspects of human resource development. The development of human resources through

community empowerment describes the increasing awareness of the indigenous people

in tourism and the provision of education and training.

"

"Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah restoran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Akan tetapi, peningkatan PDRB sub sektor restoran di Kota Bandung tidak proporsional dengan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal tersebut menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang befokus terhadap implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Bandung belum berjalan dengan baik. Peningkatan jumlah restoran tidak proporsional dengan peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala dalam implementasi kebijakan pajak restoran, antara lain terkait regulasi izin usaha restoran, petugas Dinas Pelayanan Pajak yang melakukan pungutan liar, pengusaha restoran yang tidak patuh dalam menyetorkan pajak restoran, dan masih minimnya pengetahuan pengusaha restoran akan kebijakan pajak restoran.

---

The number of restaurants in Bandung has increased from the year 2009 to 2013. However, the increase in sub sector Gross Domestic Regional Product (GDRP) of restaurant in Bandung are disproportionate with revenue of restaurant tax in Bandung. This study focuses on the implementation of restaurant tax policy in Bandung to determine whether the implementation of restaurant tax policy in Bandung already well underway. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative method as well. The result is the implementation of restaurant tax policy in Bandung has not gone well. Things that cause the increase in the number of restaurant is not proportional to the increase of restaurant tax revenue in Bandung is there are some obstacles in the regulations that is relevant with restaurant permit, extortion that is done by employers in the Directorate Service on Taxes, owner of restaurant that don’t pay the restaurant tax appropriately, and lack of knowledge about restaurant tax policy from the owner of retaurants."

"Uni Eropa menggalakkan slogan "Eropa, Tujuan Wisata No 1 di Dunia" sejak 2010, diawali dengan pembaharuan kebijakan pariwisata Uni Eropa yang berlandaskan hukum Traktat Lisabon 2009. Namun, program pariwisata berkelanjutan dilakukan mulai 2006. Pariwisata, yang merupakan kegiatan lintas sektor, menjadi komoditas industri Uni Eropa. Mereka memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata di Negara Anggota. Belgia, Belanda, dan Luksemburg adalah Negara Anggota Uni Eropa yang unik, mereka tergabung pula dalam organisasi regional Uni Benelux. Sektor pariwisata di tiga negara Benelux menarik perhatian. Sejak 2006 Belanda selalu unggul dalam jumlah kedatangan wisatawan internasional, disusul Belgia kemudian Luksemburg. Pelaksanaan dan kebijakan pariwisata di setiap negara berperan penting dalam memajukan pariwisata mereka.

---

European Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy based on the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has been conducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activity has become the European Union's industrial commodity. European Union has a competence to support the implementation of tourism activities in Member States. Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they are also incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector of the three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always on first place regarding to the number of international tourist arrivals, followed by Belgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each country and the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism."

"ABSTRAKKawasan Senggigi telah dikembangkan lebih dari dua dekade namun terdapat beberapa persoalan, seperti: penguatan kelembagaan, tata kelola destinasi, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan dan membangun skenario pengembangan kawasan Senggigi NTB hingga tahun 2028. Penggunaan paradigma post-positivism, dengan jenis penelitian deskriptif, didukung oleh teknik scenario planning. Hasil penelitian menemukan tidak adanya grand design penataan dan pengelolaan kawasan Senggigi, belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara pemeritah daerah, dunia usaha dan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana kerja. Adapun driving forces destinasi dan pemasaran digunakan untuk membangun empat skenario, meliputi: ?local champion, regional champion, national champion, dan international champion?. Skenario international champion merupakan skenario ideal terpilih dengan dua rekomendasi untuk mewujudkannya, yakni membangun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kawasan Senggigi NTB.

---

ABSTRACTThe Senggigi region has been developed for more than two decades, but there are still some problems, such as institutional strengthen, destination management, and marketing. The purpose of this study is to analyze the policy implementation and to build the scenario development of Senggigi NTB region up to 2028. The use of postpositivism paradigm, with descriptive research, supported by scenario planning technique. The result of the study finds that there is no grand design of arrangement and management of Senggigi region, unestablishment of strong communication between regional government, business community and society, low quality of human resources, and limitation of budget, means and work facilities. The driving forces destination and marketing are used to build four scenarios, include: local champion, regional champion, national champion, and international champion. International champion scenario is ideally elected with two recommendations to implement it, that is to build comparative advantage and competitive advantage of Senggigi NTB region"

"Pengetahuan tentang karakteristik permintaan pariwisata mancanegara diperlukan untuk perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata yang efisien khususnya di Indonesia di mana hampir sebagian besar industri sangat tergantung kepada pemerintah. Penelitian ini mempelajari hubungan antara determinan permintaan pariwisata dan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia, serta respon pemerintah terhadap perubahan determinan dimaksud. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan pendapatan negara asal wisatawan, nilai tukar mata uang, biaya perjalanan, dan kecenderungan periodic mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Namun, permintaan wisatawan mancanegara hanya sensitif terhadap perubahan pada variable pendapatan. Lebih jauh, terdapat hubungan non linear antara pendapatan dan kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Pemerintah telah menyadari adanya pengaruh tersebut dan mengambil tindakan positif melalui instrument kebijakan anggaran. Implikasi dari penelitian ini akan berpengaruh terhadap prioritas program pemasaran pariwisata Indonesia.

---

The efficient planning and management of the tourism sector requires appropriate knowledge about the characteristics of inbound tourism demand, especially in Indonesia, where most industries are highly dependent on the government. This study examined the relationship between the determinants of inbound tourism demand and international visitor arrivals in Indonesia and the responses of the government to changes in the determinants. The findings show that changes in tourists rsquo origin country income, real exchange rates, travel costs, and the time trend affect international tourist arrivals in Indonesia. However, the inbound tourism demand in Indonesia is sensitive only to changes in the income variable. Moreover, the relationship between changes in income and tourist arrivals in Indonesia is not linear. The government has realized the impact of the changes of the determinants and responded positively through the instrument of budgeting policy. The implication of the findings will affect the budget allocation priority for the tourism marketing program."