Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas strategi politik Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2009, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan partai yang menyangkut internal dan eksternal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekhnik pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi melalui buku, majalah, jurnal maupun Koran.Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Demokrat menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan aspirasi melalui kebijakan eksternal yang bersifat pembangunan sosial sehingga gap yang terjadi antara partai dan masyarakat menjadi lebih dekat, efek lainnya adalah dalam rangka pemenangan pada pemilu 2009; Kebijakan internal partai sebagai bagian konsolidasi adalah merupakan keharusan dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan partai sebagai partai modern. program-program Partai masih berorientasi dalam pemenangan pemilu saja belum mengarahkan pada penguatan masyarakat; pembangunan nasional dari Partai Demokrat ternyata selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat seharusnya sebagai mitra strategis untuk pembangunan nasional di Indonesia.

---

The study of this thesis focuses on political strategic of democrat party in winning the general election in 2009, and its related to the party policy both of internal and eksternal. This research applies qualitative method with case study approaching. Information collecting technic with in-depth interview, documentation study from books, magazines, journal and news paper.The result of this research is suggesting democrat party to be the strategic power in conducting the aspiration with eksternal policy on social development to close the gap between party and society. The other effect is to win general election in 2009. The party internal policy as the part of consolidation is imperative to create the regularity and stability as the modern party. The party's program were oriented in winning the election and its not aimed to the society strengthening, in the fact, the national development of democrat party were in accordance with development planning for the national middle term 2004-2009, the party of democrat as the endorsement of government should be the strategic partner for the national development in Indonesia."

"ABSTRAKKecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkansebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsisebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaanpertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengannegara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkandapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudianmenjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukurkeberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki PosPemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauhtertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampumewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkanbahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnyapertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatankualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yangmempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian danSabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkandapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalamimplementasi kebijakan pembangunan di Entikong,.Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjalpada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataanprogram-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunanyang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasianggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu adapembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadilandasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan,hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.

---

ABSTRACTSub district of Entikong is a region which had been decided as Center forNational Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border areaand security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia,neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to bedevelopment pilot projec of area, subsequently, it may become reference for otherPKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area,in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) inIndonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that developmenthaving been implemented there it had not be able to manifest growth andequality spirit, and even there are some isolated villages.To find out problem resulting in the delay growth at Entikong andsurrounding, it had been conducted research with qualitative and interviewapproach by identifying variable influencing policy implementation process byboth Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables,wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of developmentpolicy implementation at Entikong, as well as solution of them.Study results had indicated that process of policy implementation ishampered with cross collision policy, no standard guidance for arrangingdevelopmental program in site, partial developmental program implementation,less integration and inconsistency as result of spread budged allocation andvaried-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines,from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at borderarea through both inter institution interaction model and budgeting technique."

"Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Pusat melalui berbagai Program telah mengalokasikan berbagai dana bantuan yang dikemas ke dalam Bantuan Sektoral maupun Bantuan Inpres, yang salah satunya berbentuk Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II (Inpres Dati II). Penyaluran dana Program Bantuan Inpres Daerah Tingkat II kepada Daerah Tingkat II diberikan ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 25% dari sisa bantuan, triwulan III sebesar 25%, dan triwulan IV sisanya sebesar 25%. Dalam implementasinya, dana bantuan tersebut harus dapat terserap secara optimal yaitu pada triwulan I sebesar 25% dari total bantuan, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 75%, dan pada triwulan IV sebesar 100%. Data yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam 5 (lima) tahun anggaran yang lalu yaitu 1991/1992 - 1995/1996 menunjukkan, bahwa realisasi daya serap keuangan tidak sesuai target. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui lambannya daya serap keuangan Program Bantuan Inpres Dati II dan mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu koordinasi, desentralisasi, dan mutulkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalamnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sementara untuk mendapatkan data dalam melakukan analisa dilakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pengkajian literatur, data, laporan (data sekunder) dan mengkaji informasi yang terjaring melalui wawancara yang sangat mendalam dan tidak terstruktur dengan para pejabat yang terlibat langsung sebagai key informan. Hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah."

"Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi karakter khusus yang berpengaruh sangat kuat.Ketika pemerintalian Orde Baru berkuasa, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang, ditata dalam kerangka yang bersifat sentralistik. Proses kebebasan dan pemberdayaan pemerintah daerah maupun masyarakat (publik) terkungkung dalam gaya pemerintahan yang secara tidak langsung mencerminkan gaya pemerintahan yang sangat konservatif dan otoriter. Program-program dan langkah-langkali pembangunan pada masa tersebut didominasi oleh pemerintah pusat, lebih bersifat sekloral. Hal ini berperxganih kuat dan ditiru nleh pemerintahan dibawahnya sampai kepada tingkat kabupaten. Pok ini, seringkali memberikan hasil yang kurang efektif, bahkan terkadang justru menimbulkan pertentangan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri yang seharusnya dijadikan subjek pembangunan.Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, baik di pusat maupun di daerah, prioritasi program-program dan langkah-langkah pembangunan hampir sama sekali tidak terlihat. Banyak orang menyebutnya scbagai' shopping list'psmermtah, ccnderung lebih bcrsifat politis.Dalam upaya pembaharuan, pasca "reformasi", proses pembangunan dihadapkan pada tuntutan untuk lebih memperhatikan kepentingan publik sendiri, serta berbagai faktor penyesuaian lainnya yang akan semakin mendapat perhatian, terutama :- Prinsip ' keseirnbangan', diistilahkan pula sebagai pilar keadilan yang ditopang oleh tiga piiar utama yaihi : kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order) dan pemerataan (equity) '. Artinya bahwa variansi aspek-aspek kehidupan yang makin lebar dan dampak-dampak negatif yang cukup besar dalam perkembangan sosial, budaya, pkonomi, demografi serta geografi menuntut adanya program-program dan langkah-langkah pembangunan yang mampu lebih menyeimbangkan kondisi tersebut. Sehingga mampu memperkecil dampak-darnpak negatif yang akan terjadi. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat terjadinya pemberdayaan sosial dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara.- Karakter dan kondisi setiap sektor dan wilayah pembangunan akan terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Keterlibatan pt-merintah memiliki intensitas yang berbeda-beda bagi setiap sektor peinbangunan. Di suatu sektor tsrlihat peran swasta telah semakin dorr.inari, namun di sisi lain terdapat pula sektor yang masih merangkak-rangkak memerlukan dukungan keterlibatan besar dari pemerintah.- Seiring dengan itu, DPR hasil Pemilu tahun 1999, telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berintikan tentang perluasan otonomi yang signifikan dalam * Faisal H. Sasri; Reformasi dan Reorientasi Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik, MPKP, 2000 Anatisis Pnoriras Arah Kebijakan, Program cfrai Stralegt Ppnihangiiiinn Paraaisata Kotamadya fjfmdimg penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah bagi berbagai spklor pembangunan, khususnya bagi daerah kabupaten/kotamadya.Dengan adanya berbagai perkembrjigan tersebut, menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk berencana melakukan pengkajian ulang program -program dan langkah-langkah pembangunan sektora! dan perwilayahannya sesuai kewenangannya masing-masing. Juga bagi pemerintah daerah Kotamadya Bandung, hasil kajian ini akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2000-2004 kota Bandung, yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana yang diuraikan di atas, agar proses pembangunannya semakin terarali sesuai tuntutan masyarakat, lebih efektif dan efisien.Bagi kota Bandung, salah satu program pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya adalah subsektor pariwisata. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan potensi subsektor pariwisata di Kotamadya Bandung yang dari waktu ke waktu semakin diandalkan bagi pembangunan daerahnya. Namun juga di sisi lain, pembangunan tersebut tetap harus marnpu mempertahankan nama besar Kota Bandung sebagai kota yang memiliki daya tarik kenyamanan dan keindahan yang digemari banyak orang. Bahkan daerah ini pernah menyandang gelar tennasuk salah satu kota teraman di dunia, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan macanegara (wisman).Pada masa lalu, dirasakan pula, bahwa cerminan preferensi publik cenderung diragukan dalam rumusan rencana arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Repelitada Kota Bandung. Kondisi ini harus diperbaiki pada masa yang akan datang, khususnya dalam rumusan Propeda 2000-2004 subsektor pariwisata yang akan disusun. Ancitisis Prioriros Arah Kebijakan, Program dan srratcgi n Pariwisata. Kotamadya Bandung1.2 MasalahDengan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menyusun Propeda 2000-2004, khususnya subsektor pariwisata, maka diperlukan kajian yang dapat merumuskan prioritasi arah kebijakan pernbangunan pariwisata yang tepat, termasuk berbagai bentuk dan prioritasi program-programnya. Pola kajian tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan tuntutan dan kondisi yang ada, seperti yang diuraikan di atas, terutama : bertumpu pada kebutuhan publik kota Bandung sendiri, faktor "kesetmbangan", karakteristik subsektor pariwisata dan daerahnya, serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang otonomi daerah.Untuk itulah, maka kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan prioritasi arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang diperlukan bag! kota Bandung ini. Sehingga diharapkan dengan pola rumusan Propeda pariwisata yang demikian, dapat memberikan arah pembangunan pariwisata yang lebih tepat sesuai tuntutan masyarakat akan demokratisasi."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

---

ABSTRACT

This thesis focuses on prioritizing regional development policy strategies on Klaten Regency with SWOT and AHP Analysis Approach. The research uses 2 instruments; those are SWOT questionnaires and AHP questionnaires. This research recommends Klaten Regional Government to increase economic growth by strengthening micro economies."

"ABSTRAKKelompok Sadar Wisata Pokdarwis dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah danmasyarakat, peran masyarakat dalam menjaga pariwisata, Pendapatan Asli Daerah PAD , dan jumlahwisatawan di Lampung Selatan. Akan tetapi, setelah terbentuknya Pokdarwis jumlah wisatawan dan PADLampung Selatan bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya tercipta Sapta Pesona.Penelitian in menganalisis implementasi Pokdarwis di Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini ialahKecamatan Rajabasa. Informan penelitian ialah pemerintah Dinas Pariwisata Lampung Selatan, masyarakatRajabasa, dan pengunjung wisata. Teori yang digunakan ialah teori Elmore 1979 yang terdiri dari aktoryang terlibat, partisipasi masyarakat, pola kontak antar aktor, dan kesesuaian harapan nilai kebijakan danharapan dari masyarakat dan teori Mazmanian san Sabatier 1983 yang terdiri dari karakteristik masalah,karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.Hasil penelitian yaitu peran aktor yang terlibat disetiap desa bukan hanya keterlibatan diantarapengurus/anggota Pokdarwis saja tetapi masyarakat maupun pemerintah ikut terlibat langsung dalamkegiatan. Peran pemerintah adalah memberikan informasi terkait arti pentingnya kegiatan Pokdarwis sertapemahaman mengenai potensi desa. Peran masyarakat adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan potensimasing-masing. Partisipasi masyarakat hanya pada tingkatan informing yaitu berpartisipasi dengan ciri khasmasing-masing ketika ada perintah dari pemerintah dan belum berpartisipasi pada tingkatan mempengaruhikebijakan. Pola kontak antara aktor kebijakan kurang maksimal karena kegiatan musyawarah yang tidakrutin dan bersifat top-down . Tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan keinginan masing-masingaktor prinsip kebijakan dalam kegiatan Pokdarwis sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmasing-masing aktor yaitu dengan menerapkan kegiatan penerapan 7 tujuh Sapta Pesona. Namun, adanilai dari masyarakat yang belum bisa ditangkap oleh pemerintah yaitu nilai kebersamaan dalamberkomunikasi, nilai ini yang disebut sebagai informality culture . Faktor penghambat adalah kurangnyadana bantuan pemerintah terhadap kegiatan Pokdarwis, kualitas dan kuantitas anggota, tingkat pengetahuanmasyarakat terhadap kebijakan masih rendah, ekonomi masyarakat di desa yang ekonominya menengahkebawah serta masalah mengenai unsur bersih dan kenangan, kesadaran masyarakat dalam menjagakebersihan masih rendah, dan adanya gap komunikasi.

---

ABSTRACTConscious group tourism Pokdarwis formed to develop communication between the government andsociety, the role of the community in maintaining the tourism , local revenue , the number of tourists insouth of Lampung. But, the number of tourists and local revenue south Lampung has been fluctuating innature and has not fully Sapta Pesona created. The research in analyzing how the implementation ofPokdarwis in rajabasa.This method research is qualitative research with the approach descriptive. The locus of this research isRajabasa. This informant Research is South Lampung governments, Rajabasa societies, tourists andvisitors. This theory research is the Elmore theory 1979 consisting of actors are involved, societiesparticipation, a pattern of contact between actor, and conformity hope the policy value and hope of societiesand Mazmanian Sabatier theory 1983 that consisting of the problem characteristics, policy characteristics,and policy environments.This research results present that the role of actors involved every village is not only involvement of themembers pokdarwis but the community and the government involved directly. The government roles areto provide information regarding the importance of Pokdarwis activities and to understand of potentialvillage. Society roles are running activities in accordance potentials. Public participations are only ininforming level the participating that to participate with characteristics when there is an order of governmentand have not yet participated in influence policy level. The contact between policy actor less than maximumbecause the consultation who do not routinely and ldquo top down . The suitability of implementation policylevel with actor principal in the pokdarwis is in line with actor hopes namely by 7 seven Sapta Pesonaapplication. But, there is value who could not arrested by the government in communications value, thisvalue called as informality culture. The barrier is a lack of funds government assistance to the activitiespokdarwis, the quality and quantity of members, the community knowledge against its policies is low, thesociety economy in the village is medium level and policy knowledge level is low, society awareness inmaintaining environment tours is low, and there is communication gap."