Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas geopolitik kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan pada masa pemerintahan Dilma Rousseff tahun 2011-2015. Kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan pertahanan Brasil di Atlantik Selatan didasari pada teori geopolitik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai sumber data penulisan. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa pertimbangan-pertimbangan kebijakan pertahanan Brasil terhadap Atlantik Selatan pada pemerintahan Rousseff mengacu pada tujuan utama Brasil untuk menjadi lebih kuat secara global. Hal ini diawali dengan penemuan sumber daya alam di Atlantik Selatan, namun juga didukung oleh pemerintah yang turut mempromosikan pentingnya kekuatan laut. Kondisi-kondisi ini, bersama dengan kondisi geografis Brasil telah menciptakan situasi yang optimal untuk dapat mencapai sea power.

---

This final project paper discusses the geopolitics of Brazil rsquo;s Defense Policy in South Atlantic during Dilma rsquo;s Presidency in 2011 to 2015. In this research, I used qualitative descriptive method, with literature study and document as the source of writing. The result of this research shows that the considerations for Brazil rsquo;s defense policy in South Atlantic is based on Brazil rsquo;s aim to reach a stronger power in the global scale. This was triggered by the discoveries of resources in South Atlantic, and also supported by the government that promoted the importance of sea power in protecting Brazil rsquo;s national interest in the South Atlantic. These conditions, along with Brazil rsquo;s geographic condition have provided a great situation to achieve sea power.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACT
This thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai revolution in military affairs (RMA) dalam kebijakan pertahanan Indonesia, yaitu pembangunan postur pertahanan berbasis minimum essential force (MEF/kekuatan pokok minimum) tahun 2010-2014. Tesis ini ingin melihat sejauhmana wacana RMA diadopsi dalam pembangunan kekuatan pokok minimum tersebut dengan melihat kepada perubahan tiga dimensi: teknologi, doktrin, dan organisasi militer Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung data kuantitatif sebagai bahan analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia tidak secara resmi mengadopsi RMA, namun wacana RMA telah menjadi salah satu penyebab perubahan dan inspirasi bagi akuisisi teknologi peralatan dan sistem senjata, doktrin, dan organisasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, dari berbagai dokumen perencanaan dalam pembangunan MEF terdapat isyarat bahwa Indonesia menuju RMA.

---

This study addresses the revolution in military affairs (RMA) in Indonesia's defense policy, which directed to a defense posture based on the minimum essential force (MEF) 2010-2014. This study would like to see how far the discourse of the RMA was adopted in the minimum essential force by observing the changes in three dimensions of the Indonesian military: technology, doctrine, and organization. This research is a qualitative research which supported by quantitative data for analysis of materials. The results show that Indonesia has not officially adopted the RMA, but the RMA discourse had been one of the causes of change and inspiration for the acquisition of high technology equipment and weapons systems, doctrine, and organizations in the TNI. Nevertheless, from various government planning documents in the development of MEF there is a sign that there Indonesia is towards the RMA.

Abstrak :
ABSTRACT
Tulisan ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan luar negeri Arktik Kanada ? ? yang juga dikenal dengan sebutan ? ?Strategi Utara ? ? ? pada tahun 2009-2010. Melihat dari sumber-sumber domestik dari pembentukan kebijakan luar negeri, akan dianalisis bagaimana kebijakan yang dihasilkan dan apa yang kemudian menjadi perhatian dan tujuan utama pemerintah Kanada dalam membuat kebijakan Arktik nya. Ancaman terhadap kedaulatan Kanada di wilayah Arktik menjadi perhatian utama dan juga kesejahteraan rakyat Kanada khususnya masyaakat Inuit di wilayah Arktik dan melestarikan lingkungan Arktik.

---

ABSTRACT
This thesis will explore the factors that influenced the Canadian Government on the making of the Canadian Arctic Foreign Policy also known as Northern Strategy in the years 2009 2010. Seeing from the perspective of domestic context in foreign policy making, the central analysis will look on the Canadian Arctic policy itself. It is found that the perceived threat to Canadian sovereignty in its Arctic territory as the main concern in the making of the Canadian Arctic Policy, in addition of the welfare of Canadian citizens especially Inuit people in the Arctic and preserving the Arctic environment.

Abstrak :
Tulisan ini membahas perubahan kebijakan pertahanan Australia melalui 2020 Defence Strategic Update yang merumuskan strategi pertahanan Australia khususnya sebagai upaya menghadapi konflik persaingan strategis di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan jalur maritim strategis yang sarat akan kepentingan bagi berbagai negara. Australia pun menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan baik secara strategis maupun ekonomi di wilayah tersebut. Namun, terjadinya konflik persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengakibatkan terancamnya perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, menjadi penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut agar kepentingannya menjadi tidak terganggu. Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang tersebut Pemerintah Australia pun menerapkan strategi pertahanan baru yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Angkatan Pertahanan Australia/Australia Defence Force (ADF) melalui kebijakan pertahanan terbarunya, yakni 2020 Defence Strategic Update. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini berupaya untuk menganalisis perubahan strategi pertahanan dalam 2020 Defence Strategic Update dengan menggunakan konsep negara middle power (kekuatan menengah) dan teori balance of power (keseimbangan kekuatan). Temuan dari penelitian ini adalah Australia sebagai negara dengan kekuatan menengah telah menerapkan berbagai strategi perimbangan kekuatan dalam upaya menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Secara internal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan militernya. Kemudian, secara eksternal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan memperkuat hubungan aliansi dengan sekutunya, yakni Amerika Serikat, serta meningkatkan hubungan regional dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. ......This paper discusses changes in Australia's defense policy through the 2020 Defense Strategic Update which formulates Australia's defense strategy specifically as an effort to deal with strategic competitive conflicts in the Indo-Pacific. The Indo-Pacific is a strategic maritime route that is full of interests for various countries. Australia is also a country that has both strategic and economic interests in the region. However, the occurrence of a strategic competition conflict between the United States and China has resulted in threats to peace and the balance of power in the Indo-Pacific region. As a country in the Indo-Pacific region, it is important for Australia to maintain stability in the region so that its interests are not disturbed. Thus, as an effort to deal with the evolving security challenges, the Australian Government has implemented a new defense strategy aimed at strengthening the capabilities of the Australian Defense Force (ADF) through its newest defense policy, namely the 2020 Defense Strategic Update. By using qualitative research methods and literature, this paper seeks to analyze changes in defense strategy in the 2020 Defense Strategic Update using the concept of a middle power state and balance of power theory. The findings of this study are that Australia as a middle power country has implemented various power balance strategies in an effort to maintain the balance of power in the Indo-Pacific. Internally, Australia's balance of power strategy is carried out by increasing its military strength. Then, externally, Australia's balance of power strategy was carried out by strengthening alliance relations with its ally, namely the United States, as well as increasing regional relations with countries in the Indo-Pacific region.

Abstrak :
[Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1990 telah mengubah konstelasi politik dan keamanan dunia. Kemunculan banyak negara baru yang dulu tidak terlalu dominan dalam politik dunia, kini menjadi pemain yang cukup diperhitungkan seperti Jepang. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Ke-II, Jepang menjadi negara yang tidak normal karena tidak memiliki kekuatan militer.Sejak saat itu pula, Jepang menggantungkan keamanan nasionalnya di bawah perlindungan payung keamanan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, struktur keamanan global maupun regional telah berubah. Kemunculan China sebagai kekuatan regional baru, pengembangan senjata nuklir Korea Utara, modernisasi militer Korea Selatan, serta banyaknya masalah baik teritorial maupun sejarah di Asia Timur telah mempengaruhi Jepang untuk mengubah kebijakan Pertahanannya. Perubahan kebijakan ini diwujudkan dalam dua usaha yaitu usaha internal melalui peningkatan kekuatan pertahanan Jepang dan usaha eksternal melalui peningkatan diplomasi pertahanan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. ......The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea's military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan?s Defense Policy. The change of Japan's Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries. The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea’s military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan’s Defense Policy. The change of Japan’s Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries., The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea’s military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan’s Defense Policy. The change of Japan’s Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power; and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries.]

Abstrak :
Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. ......This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set.