Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperlihatkan reaksi dan alasan penolakan masyarakat Prancis terhadap usulan reformasi dengan S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_. S_curit_ sociale merupakan suatu sistem perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah Prancis sebagai bukti pemerintah memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Penelitian ini memaparkan mengenai usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_, reaksi, dan alasan penolakan masyarakat Prancis terhadap usulan reformasi Jupp_. Penelitian ini menggunakan konsep _tat- Providence untuk memperlihatkan ketidaksesuaian usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_ dengan konsep tersebut. Dalam akhir penelitian diperlihatkan bahwa usulan reformasi S_curit_ sociale yang diajukan oleh Alain Jupp_ tidak sesuai dengan konsep _tat- Providence."

"Kebijakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi tuntutan global dan mengatasi permasalahan birokrasi yang ada di Indonesia. Kebijakan reformasi birokrasi nasional terdiri dari delapan area perubahan, salah satunya adalah bidang tatalaksana. Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki inisiatif untuk menjalankan kebijakan reformasi birokrasi tersebut, dalam hal ini kebijakan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan reformasi birokrasi bidang tatalaksana pada Ombudsman, bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan reformasi birokrasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan yang baik bagi para implementornya, namun perubahan tersebut kurang dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian menyarankan agar implementasi kebijakan reformasi birokrasi melibatkan keseluruhan unsur kepegawaian yang ada di Ombudsman.

---

Bureaucratic Reform policy is a form of government efforts in the face of global demands and solve the problems that exist in the Indonesian bureaucracy. Bureaucratic reform national policy consists of eight areas of change, one of which is the field of management. Ombudsman is a state agency that has an initiative to run the bureaucratic reform policies, in this case the policy is organized by the Secretariat General of the Ombudsman. This research aimed to find out how bureaucratic reform policy implementation in the field of management of the Ombudsman, how the impact of the implementation of the policy and what factors are driving and inhibiting into policy implementation.

This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. The results of this research is implementation of bureaucratic reform policies led to the changes that are good for the implementers, but the change is less perceived by the organization as a whole. The results of the study suggest that implementation of the bureaucratic reform policies involving all the staffing elements that exist in the Ombudsman."

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "