Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga di Kota Surakarta. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis latar belakang perubahan peraturan daerah yang mengatur pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Surakarta, menganaliasis administrasi pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sektor rumah tangga menggunakan teori Mc. Master, menganalisis implementasi pemungutan dengan menggunakan teori yang disampaikan Van Meter Van Horn tentang 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses implementasi dilakukan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang adanya perubahan peraturan daerah adalah biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin meningkat, peninjauan kembali tarif, dan mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk memiliki data yang valid mengenai data wajib retribusi sektor rumah tangga. Hasil penelitian dilihat dari teori administrasi pendapatan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan teori Mc. Master diantaranya adalah identifikasi wajib retribusi secara otomatis, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses identifikasi wajib retribusi, petugas yang sedikit atau tidak melakukan diskresi dalam proses penetapan, adanya sumber lain untuk konfirmasi dalam proses penetapan, pembayaran dapat dipaksakan dan penerapan sanksi yang tegas. Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pemungutan menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor menunjukkan bahwa hanya variabel hubungan antar organisasi yang sudah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam hal kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pemungutan adalah tingkat kesadaran pengepul dan wajib retribusi sektor rumah tangga yang masih rendah, tidak terdapat data valid wajib retribusi sektor rumah tangga, dan usaha yang dikeluarkan petugas pemungut retribusi Dinas Lingkungan hidup jika pengepul tidak kooperatif.......This research analysis the implementation of imposing Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City. This thesis aims to analyze the background of implementation the amendment of Local Regulation regarding as the basis on imposing the Garbage Disposal Charge on Household Sector in Surakarta City, analyzing the management of garbage disposal charge on household sector using local tax and charge management theory by Mc. Master, analyzing the implementation using Van Meter Van Horn’s theory of 6 (six) variable which affect the efficiency of implementation, and analyzing any issues emerged within the process of implementation. This research uses quantitative method with in-depth interview method and qualitative data analysis method to collect data. This research show that background on the Local Regulation alteration is the increase in cost arises from Waste Management every year, the tariff review, and to encourage The Environment Regional Office to obtain valid data of charge payer on household sector. The charge management theory shows that there are still procedures not in accordance with Mc. Master’s theory. The policy implementation shows only variable of activities between organizations that works out of six variables (i.e standards and objectives, policy resources, and activities between organizations and executive activities, specifications of administrative, economic, social, political parts and enforcement trends). The issues in the implementation of charge collection are the low level of awareness in the charge payer on household sector and the collectors , the unavailability of the household sector charge payer valid data, and the incorporative efforts by retribution collector personnel of the Environment Regional Office."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagungyang berangkat dari rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghambat optimalisasi penerimaan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif.Penelitian ini menganalisis evaluasi dari tujuan kebijakan dan hambatan yang terkait.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada tujuan dari terapkannya kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung tidak tercapai, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya SDM dan menurunnya jumlah masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tulungang.......This study discusses about Fisheries Auction Place Charges Policy in Tulungagung based on the fact that the income realization of the charges is very low. The goal of this study is to knowing the obstacles that faces in the form of Fisheries Auction Place Charges income optimalization. This study done by using quantitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and field studies . Data were analyzed by using qualitative data analysis techniques . This study analyzes the evaluation of policy objectives and constraints related . Results of this study addressed that the purpose of the fisheries charges policy in Tulungagung is not reached , while obstacles encountered in the implementation of the fisheries policy charges in Tulungagung is the lack of human resources and the declining number of fishing communities in the coastal district Tulungagung."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Depok. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah tahapan implementasi, tahap sosialisasi belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, mekanisme yang digunakan untuk pembayaran retribusi pun masih mempersulit Wajib Retribusi dalam menjalankan kewajibannya. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada saat pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Faktor penghambat tersebut menyebabkan implementasi pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang terjadi di kota Depok belum dapat berjalan dengan sempurna.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the implementation of charge collection for fire protection's inspection in Depok Municipality. The purpose of this thesis is to analyze the implementation of collection for fire protection's inspection charge conducted by the Depok Fire Department, and also to analyze the factors restricting the conducted implementation. This research uses the qualitative approach with descriptive design. The methods used for data collection are field research and literature research, with the use of qualitative data analysis technique. The results showed that amongst the process of implementation the socialization stage has yet to be implemented optimally. Furthermore, the system used for charge payments is an adversity for payers in order to fulfill their duties. There are a number of constraints which tend to be barriers regarding charge collection for fire protection's inspection. Such barriers causes the implementation of collection for fire protection's inspection charge in Depok Municipality to occur imperfectly."

"Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah. Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan kekuasaan.Tesis ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta saat ini merupakan kebalikan dari keadaan sebagaimana dilakukan oleh daerah Iain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Propinsi DKI Jakarta.Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah. Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan, pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode kualitatif yang dikuantiiikasikan. Kepada 300 responden tersebar di lima Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan KTP. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi, juga dilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DK1 Jakarta harus diubah menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon saja. Seluruh komponen produksi KTP yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta. Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP, tidak diikutkan dalam menghitung besarnya retribusi KTP."

"Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya. Retribusi budidaya mutiara merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara di Kabupaten Lombok Barat. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan dengan baik karena realisasi penerimaan retribusi budidaya mutiara dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, kendala sosialisasi, kurangnya koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, kurangnya pengawasan yang dilakukan, lemahnya pengenaan sanksi, dan kendala pendapatan perusahaan budidaya mutiara sedang mengalami penurunan menyebabkan pemungutan retribusi budidaya mutiara tidak dapat dilakukan secara optimal. ......West Lombok Regency local government seeks to improving the original income to finance the needs of the region in order to hold his administration. Pearl cultivation charge is one of the original income source with huge potential. This study was conducted to analyze the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency and analyze the constraints faced by the Department of Maritime and Fisheries Affairs in the implementation of collection on pearl cultivation charge in West Lombok Regency. This thesis uses the qualitative approach with data collection techniques through in depth interview, observation, and literature. The results of the study showed that the implementation of collection on pearl cultivation charge concerning improving the original income of West Lombok Regency has not run well yet because the realization of pearl cultivation charge revenue in improving the original income of West Lombok Regency didn’t achieve the targets, constraints on communication, socialization problems, lack of coordination between the Department of Maritime and Fisheries Affairs and The Departments of Indonesian Capital Market of Investment and Integrated Licensing Service, which carried out the lack of supervision, lack of imposition of sanctions, and the constraints of a pearl cultivation income is declining, causing the pearl cultivation charge collection cannot be performed optimally."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Bogor. Penetapan tarif yang menyebabkan kenaikan dirasakan memberatkan masyarakat dan belum memenuhi aspek keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat beserta pertimbanganpertimbangan yang melandasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan keadilan (fairness) belum menjadi landasan dalam perumusan tarif yang diakibatkan oleh proses pembahasan yang menitikberatkan pada perspektif subyektif tanpa didasari data pembanding. ......This thesis discuss policy formulation on defining rates of burial and cremation charges in Bogor. Charges that have been imposed is being felt as an economic burden and yet met the fairness aspect. The purpose of this research is to describe formulation process on defining rates of burial and cremation charges and also reasoning behind of it. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews, observation and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the consideration of fairness aspect has not form the basis on formulating charges which is caused by the process of discussion that have been focused on the asumption and not being followed by comparable data."