Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Klasifikasi kecamatan Propinsi Daerah Yogjakarta ini merupakan hasil penelitian bertujuan mengklasifikasikan kecamatan berdasarkan potensi pembangunan yang telah dimiliki oleh kecamatan tersebut, baik fisik, sosial dan ekonomi. Data yang dipergunakan adalah data Potensi Desa tahun 1996 dan data Susenas 1997 dari Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta dan didukung oleh pengecekan lapangan pada beberapa kecamatan dan kabupaten/kotamadya. Pengolahan data dan anaisis data dilakukan dengan menggunakan fasilitas paket program SPSS versi 7.5 khususnya program faktor analisis dengan menggunakan 54 variabel yang dibangkitkan dari variabel desa yang ada dimana akhirnya diperoleh sebanyak 13 kelompok variabel faktor yang mampu menjelaskan sebesar 76, 74% keragaman yang terkandung dalam data. Kemudian untuk mendapatkan klasifikasi kecamatan yang berjumlah 75 dengan menghitung score tiga belas faktor untuk setiap kecamatan, kemudian akan dapat dilihat kecamatan kecamatan yang mendapat prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi. Apabila prosedur ini ditempuh maka secara bertahap kesenjangan pembangunan secara spasial antar wilayah kecamatan dapat diperkecil secara bertahap. Penelitian ini akan lebih baik lagi hasilnya apabila data aspek aspek pertanahan diikutsertakan dalam variabel yang dianalisa. Hanya sayang pada saat ini belum tersedia secara baik di desa maupun di kecamatan.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi permasalahan utama adalah keoptimalan jumlah fasilitas pelayanan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi, Jumlah kecamatan jika ditinjau dari pendekatan minimisasi pengeluaran pemerintah, serta kemampuan lokasi pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) menjangkau penduduk di wilayahnya. Metodologi yang akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut adalah Teori Analisa Market Area yang mempertimbangkan dari sisi dimensi ruang maupun jarak dengan memperhatikan sisi kebutuhan peiayanan, serta pendekatan yang mempertimbangan sisi beban pengeluaran pemerintah Kabupaten Bekasi, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan sudah optimal, sedangkan jumlah Puskesrnas pada kondisi sebelum rnaupun setelah pemekaran kecamatan masih belum optimal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dipenuhi oleh bentuk~bentuk pelayanan yang Iain. Ditinjau dari Pendekatan Minimisasi Pengeluaran Pemerintah per kapita, jumiah kecamatan yang optimal di Kabupaten Bekasi menurut perhitungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah 9 kecamatan, sedangkan menurut bidang kesehatan adaiah 8 kecamatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Bekasi pasca pemekaran kecamatan merupakan jumlah yang jauh lebih besar daripada nilai optimalnya dan secara rata-rata menunjukkan nilai yang masih sangat kurang. Perhitungan Market Indifference Point dan Probabilitas Market di Bidang Pendidikan maupun Kesehatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa Iokasi pusat pelayanan masing-masing kecamatan (Ibukota kecamatan) sudah mampu menjangkau penduduk di wilayah administrasinya. Pemekaran kecamatan di Kabupaten Bekasi menjadi 23 kecamatan sudah optimal jika ditinjau dari penyediaan fasilitas secara fisik di bidang pendidikan maupun kesehatan melalui Anaiisa Market Area, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta jangkauan pusat pelayanan di tiap kecamatan terhadap penduduk wilayahnya.

Abstrak :
Dalam rangka reformasi pemerintahan daerah, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satunya adalah perubahan status kecamatan, yang berubah dan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Perubahan fungsi kecamatan dari semula wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja yang bersifat koordinatif dan fasilitatif dengan menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten, diduga berdampak pada kualitas pelayanan kecamatan. Kedudukan kecamatan dalam format otonomi daerah mengharuskan organisasi kecamatan berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa. Dengan demikian diperiukan penelitian tentang kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat yaitu bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, dan pertanahan. Tujuan penelitian adalah: (1) mengukur tingkat kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kauntitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kualitas pelayanan kecamatan melalui kuesioner yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan, terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan.Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang analisis datanya menyajikan rangkuman statistik dalam bentuk tabel dan atau grafik. Unit analisis penelitian adalah organisasi kecamatan dengan responden aparat pemerintahan desa. sampel dipilih secara acak (random sampling). Untuk kecamatan yang dianalisis dipilih 3 kecamatan dan 5 kecamatan, sedangkan untuk responden dipilih 22 orang dan 42 aparat pemerintahan desa. Instrumen disusun berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990:46) dengan indikator-indikatomya diadaptasi dan Kotler. Setelah dilakukan analisis deskriptif berdasarkan konsep Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, kemudian analisis mendalam dilakukan dengan mengkaitkan konsep McKinsey sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan hasil (1) kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati sudah baik. Dengan demikian kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong secara keseluruhan telah dapat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap pemerintahan desa dengan baik, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan organisasi kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong adalah belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan, anggaran yang dikelola oleh kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan, sumberdaya manusia di kecamatan yang sedikit dan masih kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta sosialisasi program kerja kecamatan yang masih sangat minim dilakukan di desa. Penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas tentang organisasi kecamatan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan organisasi kecamatan yang ideal dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan bupati khususnya di kabupaten Belitung.

---

In framework of regional administration reform, the government has enacted Law No. 22 of 1999 which then revised with Law No. 32 of 2004 concerning Regional Administration, as the substitute of Law No. 5 of 1974 concerning Administration Themes in Region. One of them is the change of district status, changed from regional body to local body. In the implementation of his duties the district head receives delegation part of administration authority from Regent/Mayor to handle a part of autonomy matters. The change of district function from formerly regional administration to work area which coordinative and facilitative in nature by receiving a part of authority delegation from the regental administration, allegedly has impact on the quality of district service. The position of district in regional autonomy format requires district organization oriented-to-provide services to the rural administration. So it needs a research concerning district service quality toward the rural administration pursuant to authority given by regent to district head namely in the fields of administration, economy and development, education and health, social and people welfare and land. The aims of this research are: (1) measuring the district service quality level toward the rural administration and (2) identifying factors effecting quality of service toward rural administration. This study uses quantitative and qualitative approach. The quantitative approach used to collect data concerning district service quality through questioners distributed to rural administration apparatus. The qualitative approach used to collect data concerning factors effecting the district service quality toward rural administration through the documents investigation and interview on district apparatus. Type of this study is descriptive, namely research methodology which its data analysis presenting statistical summary in form of tables and or graph. Unit of research analysis is district organization with respondents of rural administration apparatus. Sample selected randomly (random sampling). For district to analyze by selecting 3 districts from 5 districts, while for respondents selected 22 persons from 42 rural government apparatus. Instrument made based on the dimension of service quality developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990:46) with its indicators adapted from Kotler. After conducting descriptive analysis based on concept of Zeithaml, Pasuraman, and Berry, then the depth analysis conducted by relating concept of McKinsey as a support. Results of research indicate (1) district service quality toward rural administration in implementing the delegation of part of regent's authority has been good. Therefore the districts in Belitung Regency totally have been entirely capable to conduct function of facilitation and coordination toward the rural administration well, (2) Factors effecting district organization service quality in Tanjungpandan district,Badau district and Membalong district namely there is no Regent's Regulation becoming implementing guideline and technical from Regional Regulation (Perda) concerning the delegation a part of Regency authority on the districts, budget managed by districts to implement the authority delegation, human resources in the districts which less and still lack of competency required, and socialization of district work program which still minimum conducted in the rural area. This research still needs to be followed up with deeper and broader research concerning district organization, so eventually an ideal district organization will be found in implementing the regent's authority delegation particularly in Belitung Regency.

Abstrak :
ABSTRAK
Pekarangan adalah salah satu lanskap khas pedesaan, yang memiliki berbagai fungsi krusial. Pekarangan juga merupakan tempat konservasi berbagai sumberdaya hayati lokal. Pekarangan di Kecamatan Pujon telah mulai di kelola kembali sejak adanya kegiatan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman vegetasi penyusun pekarangan di Kecamatan Pujon dan juga mendokumentasikan pengetahuan lokal mengenai manfaatnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-November 2018. Sebanyak 90 pekarangan telah dijadikan sampel. Terdiri dari 30 pekarangan di dekat sungai, 30 pekarangan di dekat akses jalan dan 30 pekarangan di dekat hutan. Pekarangan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori ukuran yaitu besar, sedang dan kecil. Data diambil menggunakan wawancara terstruktur dan semi terstruktur terhadap pemilik pekarangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat. Data tumbuhan dianalisis dengan menghitung Nilai Indeks Penting (INP), Indeks Shannon-Wiener, Indeks kesamaan dan ketidaksamaan. Data pengetahuan lokal dianalisis dengan menghitung nilai kepentingan lokal (Local Users Value Index, LUVI) dan nilai kultural (Index of Cultural Significance, ICS). Terdapat 5 lanskap di Kecamatan Pujon yaitu sawah, tanah tetelan, tegalan, pekarangan dan hutan. Pekarangan merupakan lanskap terpenting keempat dari kelima lanskap tersebut. Terdapat 13 kategori guna tanaman pada pekarangan di Kecamatan Pujon. Tiga belas kategori guna tersebut adalah pangan (PDM=13,3), sayuran (PDM=11,6), bumbu (PDM=9,4), buah (PDM=8,6), minuman (PDM=8,1), obat (PDM=7,9), pakan ternak (PDM=7,7), ornamental (PDM=7,6), papan (PDM=7,1), ritual (PDM=6,5), pagar (PDM=5,3), pewarna (PDM=4,6) dan tanaman pengganggu (2,3). Pekarangan di dekat sungai memiliki nilai INP paling tinggi, diikuti oleh pekarangan di dekat hutan dan pekarangan di dekat jalan. Berdasarkan Indeks Shannon-Wiener, keanekaragaman jenis tanaman pada pekarangan di Kecamatan Pujon termasuk ke dalam kategori sedang-tinggi. Indeks kesamaan antara pekarangan berdasarkan ukurannya, lebih kecil dari pada indeks ketidaksamannya. Sebanyak 39 tanaman yang terdiri dari 3 tanaman penting dalam masing-masing kategori telah dihitung nilai kulturalnya. Bagi masyarakat di Kecamatan Pujon tanaman yang memiliki nilai ICS tinggi adalah klopo (Cocos nucifera) (ICS=53,42) dan gedang (Musa x paradisiata) (ICS=45,83). Pekarangan di Kecamatan Pujon memiliki berbagai jenis tanaman yang berguna bagi pemiliknya. Pekarangan juga memberikan ecosystem services terhadap lingkungan disekitarnya.

---

ABSTRACT
Home garden is one of the rural traditional landscapes, which has various crucial functions. Home garden also a place to conserve various local resources. Home garden in Pujon Sub-district has begun to be managed again since the existence of tourism activities. This research was conducted in April-November 2019. In total 90 home gardens were sampled. It consists of 30 home gardens near the river, 30 home gardens near the road access and 30 home gardens near the forest. These home garden grouped into three categories there are large, medium and small sizes. Data was taken using structured and semi-structured interviews with the home garden owner. Data were analyzed qualitatively with descriptive statistics to analyze local knowledge. Vegetation data were analyze by calculating Important Value Index (IVI), Shannon-Wiener indeks, simillarity and dissimilarity index. Local knowledge data were analyzed by calculating Index Cultural Significance (ICS), and Local User Value Index (LUVI). There are 5 landcapes in Pujon Sub-district there are, sawah, tanah tetelan, tegalan, home garden and forests. Home garden is the fourth important lanskap in Pujon Sub-district. There are 13 categories of plants used in the home garden in Pujon Sub-district. There are food (PDM = 13.3), vegetables (PDM = 11.6), spices and herbs (PDM = 9.4), fruit (PDM = 8.6), beverages (PDM = 8.1), medicinal plant (PDM = 7.9), fodder (PDM = 7.7), ornamental (PDM = 7.6), home material (PDM = 7.1), ritual and spiritual (PDM = 6.5), fence (PDM = 5.3), natural coloring for foods (PDM = 4.6) and weeds and grasses (2,3). Home garden near the river have hightest IVI, followed by home garden near the forest and home garden near the road. Based on Shannon-Wiener Index, the flora diversity of home garden In Pujon Subdistrict are medium-rich. Simillarity index between home garden based on their sizes, are smallest than the dissimilarity index. In total 39 plants have analyzed using ICS, its consist of 3 plant from each categories. For the people in Pujon Sub-district, the plants that have high ICS were klopo (Cocos nucifera) (ICS = 53.42) and gedang (Musa x paradisiata) (ICS = 45.83). Home garden in Pujon Subdistrict consist of many plant species that have important role for the owner. Home garden also provide ecosystem services for the environtment.

Abstrak :
Imunisasi merupakan upaya untuk mencegah penyakit menular mulai dari bayi baru lahir hingga dewasa. Hingga saat ini imunisasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran dan eradikasi penyakit menular. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada berbagai sektor, termasuk pelayanan imunisasi anak. Berdasarkan data tahun 2021, Kecamatan Limo memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 78,5%. Berbagai faktor berkontribusi pada ibu untuk melakukan imunisasi dasar bagi bayi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam melakukan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kecamatan Limo Kota Depok menggunakan teori Health Belief Model (HBM). Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik quota sampling. Data didapatkan dengan melakukan wawancara pada 212 ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan yang datang ke Posyandu di Kecamatan Limo Kota Depok menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis dengan uji logistik regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan proporsi ibu yang memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi mereka sebesar 74,5% dan persepsi hambatan merupakan faktor paling berhubungan dengan perilaku ibu. Ibu yang tidak memiliki persepsi hambatan berpeluang melakukan imunisasi dasar lengkap 3,5 kali dibandingkan ibu yang memiliki hambatan dalam melakukan imunisasi bagi anaknya setelah dikontrol dengan persepsi keparahan (nilai p = 0,048, OR = 3.496, 95%CI = 1.010-12.104). ......Immunization is an effort to prevent infectious diseases from newborns to adults. Until now, immunization has been an effective way to prevent spreading and eradicate infectious diseases. The COVID-19 pandemic has impacted various sectors, including child immunization services. Based on data for 2021, Limo District has complete basic immunization coverage of 78.5%. Various factors contribute to mothers carrying out basic immunization for their babies. This study aims to determine the factors related to maternal behaviour in completing the basic immunization of infants in Limo District, Depok City using the theory of the Health Belief Model (HBM). This study used a cross-sectional design with a quota sampling technique. Data were obtained by conducting interviews with 212 mothers with children aged 13-24 months in Limo District, Depok City using a questionnaire and then analyzed with multiple regression logistic. The results showed that 74,5% of mothers gave complete basic immunization to their babies, and the perceived barriers was the factor most related to the mother's behavior. Mothers who did not have perceived barriers had the opportunity to carry out complete basic immunization 3.5 times compared to mothers who had barriers in immunizing their children after being controlled by perceived severity (p-value=0.048, OR=3,496, 95% CI=1,010-12,104).

Abstrak :
ABSTRAK
Kota merupakan jaringan kehidupan yanq tumbuh dan berkembang, tumbuh dah berkembangnya karena banyak hal, ada yang tumnuh karena perdagangan, ataupun industri ditambah adanya kegiatan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk perkotaan karena adanya beberapa factor yang memberikan peluang memperoleh sumber kehidupan.

---