Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakNotaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. Sesuai dengan putusan putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan didepan hukum, Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemangilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."

"Tesis ini membahas mengenai Kedudukan notaris dalam jabatannya yang diatur oleh hukum yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat, yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Seorang notaris didalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Cirebon Nomor 144/PID.B/2013/PN.CN), dimana dalam kasus tersebut notaris melakukan tindak pidana berupa penipuan dan penggelapan terhadap penghadap. Dimana isi akta yang diterbitkan oleh notaris dengan jelas terbukti adanya perbuatan pidana berupa pemalsuan baik berupa isi maupun tandatangan dalam suatu akta yang diterbitkan.

---

This thesis discusses the position of the notary in his post as stipulated by the law in this regard in accordance with Law No. 02 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary (UUJN) with a view to helping and serving the public, which require written evidence to be authentic documents about the situation, event or legal act. A notary public in the exercise of his professional must be able to act with a great personality based on consistent compliance with the law at the same time upholding the Code of Ethics Code of Ethics of the profession is. This study uses normative legal research with the literature and case analysis method to collect data. Case analysis was conducted on the Cirebon Court decision No. 144 / PID.B / 2013 / PN.CN), which in the case of a crime in the form of notary fraud and embezzlement of party attended. Where the deed issued by the notary public with clear evidence of criminal acts such as forgery, both the content and the signature in a deed issued."

"ABSTRAKNotaris tidak hanya sering terjerat dengan tindak pidana biasa, namun juga tindak pidana korupsi. Terjeratnya Notaris dengan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai orang pribadi. Persoalan ini terjadi dikarenakan Notaris sendiri tidak paham dengan batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan Notaris sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta autentik yang difokuskan pada pembuatan akta pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan, dan perannya dalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, serta tanggung jawab dan dampak hukum terhadap Notaris yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini antara lain terjeratnya Notaris dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi juga dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi. Hal ini dibuktikan bahwa banyak Notaris yang tidak hanya melaksanakan kewenangannya saja, yaitu membuat akta autentik, namun juga pengurusan-pengurusan di luar kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, seringkali Notaris terjerat tindak pidana bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi.Kata Kunci: Kedudukan Notaris, Korupsi, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACTNotaries are not only often caught with ordinary crimes, but also with criminal act of corruption. This criminal act of corruption, often occurs in notary 39 s standing as a public official or as an individual. This problem exists because the Notary himself herself does not understand the limits of authority given to him her. Therefore, this research discusses the standing of Notary as a subject of corruption act regarding the authentic deed drawing which is focused on the deed of relinquishment of right on land for public interest. As for the study in this research is related to the standing of Public Notary as the general official, their authority and role in the framework of the deed of relinquishment of right on land for public interest, as well as the legal liability and legal impact on Notary which is related to corruption crime. The research method used is normative juridical with literature study. The results of this study include the acquisition of a Notary in a criminal act of corruption not only in his capacity as a public official, but also in his capacity as an individual. It has been proven that many notaries who do not only carry out its authority, namely to make an authentic deed, but also other the arrangements outside of its authority. Therefore, the Notary is often entangled in a criminal act not only in his her capacity as a public official, but in his her capacity as an individual.Keywords Notary standing, Corruption, Deed of Release of Land Rights."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."

"Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pemulihan nama baik seorang notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana. Pemulihan nama baik notaris sangat diperlukan pada saat notaris dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana atau telah selesai menjalani masa penahanan dan/atau masa pemberhentian sementara. Pemulihan nama baik notaris sayangnya tidak diatur secara formal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Selain tidak diaturnya pemulihan nama baik notaris pasca putusan pengadilan, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap notaris juga tidak diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum. Tindak pidana terhadap notaris, dapat terjadi karena kelalaian notaris sendiri maupun kelalaian dari para penghadap, kelalaian tersebut dapat berupa ketidak hati-hatian notaris dalam memeriksa dokumen serta adanya itikad tidak baik dari penghadap. Hal tersebut dapat merusak citra seorang notaris dikalangan masyarakat. Dampak dari kriminalisasi tersebut dapat membawanotaris terjerumus kedalam tindak pidana dan/atau berdapak pada jabatannya. Sehingga perlunya pengaturan mengenai bagaimana pemulihan nama baik notaris pasca dinyatakan bebas dari segala tuntutan pidana dan bagaimana kedudukan jabatannya selama masa penahanan sementara terhadap notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas, wewenang, dan larangan-larang yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Selain diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, di dalam Kode Etik Notaris diatur mengenai cara beretika dalam bekerja. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai notaris, notaris diawasi dan dilindungi oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai pemulihan harkat dan martabat notaris pasca dinyatakan bebas dari tuntutan pidana, dapat dilakukan dengan ganti rugi dan/atau rehabilitas yang dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris dan mengenai kedududukan jabatan notaris selama masa penahanan sementara dan/atau pemberhentian sementara, digantikan oleh notaris pengganti. 

---

This article analyzes how a notary's good name is restored after being declared free from all criminal charges. Restoration of the notary's good name is very necessary when the notary is declared free from all criminal charges or has completed a period of detention and/or a period of temporary dismissal. Unfortunately, the restoration of a notary's good name is not formally regulated in the Notary Public Law. Apart from not regulating the restoration of a notary's good name after a court decision, regulations regarding criminal sanctions against notaries are also not regulated in the Law on the Position of Notaries, so it can be said that there is a legal vacuum. Criminal acts against notaries can occur due to the notary's own negligence or the negligence of the presenter. This negligence can be in the form of the notary's carelessness in examining documents and the presence of bad faith on the part of the presenter. This can damage the image of a notary among the public. The impact of this criminalization can lead notaries to fall into criminal acts and/or impact their position. So there is a need for regulations regarding how to restore a notary's good name after being declared free from all criminal charges and what his position of office will be during the notary's temporary detention period. The research method used is doctrinal and the data used is primary data and secondary data. In Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries regulates the duties, authorities and prohibitions that notaries may not carry out. Apart from being regulated in the Law on Notary Positions, the Notary Code of Ethics regulates ethical methods in working. In carrying out his authority and duties as a notary, the notary is supervised and protected by the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council. Regarding the restoration of the honor and dignity of a notary after being declared free from criminal charges, this can be done with compensation and/or rehabilitation carried out by the Notary Supervisory Council and regarding the position of the notary during the period of temporary detention and/or temporary dismissal, being replaced by a substitute notary."

"Penulisan ini mempunyai permasalahan sebagai berikut : Apakah konsep hukum yang diatur oleh peraturan menteri sudah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang dan Bagaimana akibat penentuan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah yang tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik serta melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis analisis, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta pendapat ahli hukum. Simpulan dari penelitian adalah Konsep Formasi Jabatan Notaris, Melanggar asas tujuan diskresi karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai kejelasan data atas formasi jabatan notaris. Jika peraturan tersebut mewajibkan pengangkatan notaris untuk klasifikasi kategori daerah D, maka menurut pendapat penulis pemerintah seharusnya dapat meyakinkan para calon notaris baru untuk memilih Kategori D tersebut. Misalkan dengan cara diadakannya suatu kerjasama daerah dengan calon notaris sehingga para notaris baru bisa menjadi duta ekonomi bagi daerah tersebut dengan tujuan yang jelas, atau dengan pemberian fasilitas-fasilitas jabatan bagi notaris di daerah terpencil, sehingga daerah menjadi lirikan yang menarik karena tidak diharuskan menyiapkan duit untuk keperluan tersebut sehingga bisa langsung bekerja dalam melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This writing has the following problems: how the concept of law that is governed by the rules of the minister has met the general principles of good governance and does not violate the principles contained in the Act and How the result of determining the formation of notary positions and the determination of categories of areas that do not meet the general principles of Good governance as well as violating the principles contained in the Act. The research method used is a juridical research analysis, which illustrates the facts studied in relation to legislation, theories, and opinions of jurists. The conclusion of the research is the Concept of Official Formation of Notary, Breaking the principle of discretionary purpose because it does not provide legal certainty about the clarity of data on notary formation. If the regulation requires the appointment of a notary for the classification of category D region, then in the opinion of the author the government should be able to convince the new notary candidate to select Category D. Suppose that by holding a regional cooperation with a notary candidate so that the new notaries can become economic ambassadors for the area with a clear purpose, or with the provision of office facilities for notaries in remote areas, so the area becomes an interesting glance because it is not required to prepare money For the purpose so that it can directly work in serving the community in accordance with the provisions of the Law of Notary Position."