Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai unttuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan haakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai alasan ini undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenaii batasan-batasan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga aalasan pengajuan peninjauan kembali ini sering disebut sebagai alasan karet yang multitafsir.

---

ABSTRACT
Judicial review is a law attempt which is used to get alteration oof judge decision which is generally couldn't be changed. The reason of judicial review has already regulated limitedly inn the article 263 on the second paragraph of KKUHAP. One of the judicial reviews was is in judge decision clearly showed the judge's mistakes or the clear blunder. For this reason, the regulation didn't give clarification about the limitation of what are the judge mistake or the clear blunder. So, the reason of judicial review often called as rubber which is multi interpretation.

Abstrak :
Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan kendala-kendala yang dialami Kurator dalam eksekusi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero (BUMN Persero) dalam kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya Kurator dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menemukan adanya disinkronisasi peraturan tentang kepailitan BUMN, yaitu antara UU Kepailitan dengan undang-undang lainnya, serta poin-poin dalam UU Kepailitan itu sendiri. Contoh yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah PT Kertas Leces (Persero) yang sudah terlanjur pailit dan mengalami penyitaan atas harta pailitnya. Selain itu, Penulis akan menggunakan pengaturan eksekusi kepailitan BUMN dari negara lain untuk menjadikan bahan analisa Penulis perihal perbandingan pengimplementasiannya dengan kasus hukum tersebut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tahap eksekusi aset – i) pengelolaan; dan ii) penyelesaian aset pailit. Namun masih terdapat kendala, baik internal maupun eksternal, dengan campur tangan pemerintah yang cukup besar. eksekusinya upaya Kurator untuk mengatasi kendala kepailitan BUMN Persero dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi terkait, menginventarisasi aset dan dokumen legal milik BUMN PT Persero (seperti halnya dalam kasus PT Kertas Leces (Persero)) yang dibutuhkan dalam proses aset dalam kepailitan. ......This thesis describes the obstacles experienced by Curators in the execution of assets of State-Owned Enterprises (BUMN) in the form of Corporation (BUMN Persero) in bankruptcy in Indonesia. This study focuses on the Curators’ efforts to overcome these problems by using an empirical juridical approach, because this research finds a desynchronization of regulations regarding the bankruptcy of BUMN, namely between the Bankruptcy Law and other laws, as well as points in the Bankruptcy Law itself. An example that can be taken in this research is PT Kertas Leces (Persero) which is already bankrupt and has experienced confiscation of its bankrupt assets. In addition, the Author will use the bankrupt State-Owned Enterprise execution arrangements from other countries to make the Author’s analysis material as comparison of its implementation with the legal case in Indonesia. The results show that there are 2 (two) stages of asset execution, namely: i) management; and ii) settlement of bankrupt assets. However, there are still obstacles occurred, both internal and external aspects related with considerable government intervention. Execution of the Curator’s effort to overcome the constraints of the bankruptcy of BUMN Persero by sending letters to all relevant agencies, inventorying assets and legal documents belonging to BUMN Persero (as in the case of PT Kertas Leces (Persero) which are needed in the process of assets in bankruptcy.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat dan memperjelas permasalahan justifikasi epistemik. Descartes, pada kedua buku tersebut, diasumsikan memiliki argumentasi yang mendasari pengetahuan-pengetahuan yang ia temui. Beberapa dari pengetahuan tersebut adalah eksistensi diri, distingsi mind-body, dan realitas objektif. Epistemologi Descartes berangkat dari fondasi 'aku berpikir'; pengetahuan tersebut niscaya benar dan indubitable. Dari situ, Descartes mengetahui bahwa substansi ada dua: mind dan body. Setelah itu, ia mendeduksi (non-silogistik) bahwa pengetahuan mengenai realitas objektif bukan direpresentasikan oleh sensasi, melainkan direpresentasikan oleh ide-ide bawaan di dalam mind. Dari penelitian saya, saya berkesimpulan tiga hal. Yang pertama Descartes melakukan kekeliruan (invaliditas) ketika ia mengetahui eksistensi diri. Descartes keliru mencampur knowing-how dan knowing-that, dan menganggap 'aku berpikir' sebagai objek, hal yang dihipotesiskan tidak luput dari Evil Genius. Yang kedua pengetahuan mengenai distingsi mind-body inkoheren. Hal ini dikarenakan kekeliruan kategoris yang ia lakukan. Yang ketiga prakondisi pengetahuan Descartes mengenai realitas objektif tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan justifikasi realitas formal dengan realitas objektif sama, dan akhirnya pengetahuan tersebut bergantung pada natural light. Oleh karena ketiga hal tersebut, argumentasi Descartes, dalam kedua buku tersebut, mengenai eksistensi diri, distingsi mind-body, dan realitas objektif tidak justified.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis aims to clarify the issues raised about the problem of epistemic justification. Descartes, on both of this book, is assumed to have underlying arguments on the knowledge he discovered. Some of these knowledge are self-existence, the mind-body distinction, and objective reality. Descartes‘ epistemology started from the foundation of 'I think'; such knowledge is necessarily true and indubitable. Descartes recognized that there are two substances: mind and body. Then, he deduced (non-syllogistically) that the knowledge of objective reality is not represented by sensation, but rather by the innate ideas inside of the mind. From my research, I concluded three things. First, Descartes committed an invalid deduction when he discovered self-existence. Descartes mistakenly mixed 'knowing-how' and 'knowing-that', and thought that 'I think' as an object, things which is hypothetically couldn't escape from the Evil Genius. Second, the mind-body distinction is incoherent. This is caused by categorical error that he committed. Third, Descartes' precondition of knowledge about objective reality is not sufficient. This is because in Descartes formal reality and objective reality is the same, and ultimately the knowledge depend on natural light. Because of these three notions, Descartes' arguments inside the two books, about the existence of self, mind-body distinction, and the objective reality are not justified.

Abstrak :
Problem epistemologi selalu berkaitan dengan perkembangan pengetahuan. Perkembangan pengetahuan dapat dilacak melalui perkembangan ilmu yang telah berkembang pesat sejak revolusi di abad ke-17. Perkembangannya tidak hanya ditandai dengan kemunculan teori-teori yang mempunyai kapasitas eksplanatoris yang luas. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan juga dikarakterisasi oleh standar operasi yang digunakan tanpa disadari, yaitu konfirmasionisme. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa konfirmasionisme sebagai metodologi gagal dalam memberikan fondasi bagi pengetahuan kita. ...... The problem of epistemology always concerning about the growth of knowledge. The growth of knowledge can be traced by studying the growth of scientific knowledge which already undergone a terrific development since its revolution in the 17th century. Its development not only visible by the emerging of numerous theories that has a far-ranging explanatory action but also characterized by an insensibly standard operation named confirmationism. This undergraduate thesis is an effort to remark the failure of confirmationism as a methodology in giving a solid ground to our knowledge.