Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa.

---

This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh kekuatan struktural Medco Group berkerja dan mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Merauke agar dapat mengakomodir kepentingannya dalam pengusahaan lahan skala luas. Penelitian ini menggunakan teori kekuatan struktural structural power yang dikemukakan oleh Kevin Fransworth untuk menjelaskan pengaruh kekuatan struktural Medco Group pada program MIFEE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan struktural Medco Group melalui Control Over Investment berhasil mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Merauke mengakomodasi kepentingan Medco Group dalam pengusahaan lahan skala luas yaitu memberikan dorongan terhadap pembentukan awal program MIFEE, pemberian izin konsesi lahan, dan akomodasi lahan kegiatan investasi Medco Group yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan pola ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Merauke.

---

This reaserch expelain the influence of structural power owned by the business group that is Medco Group works, and influence to Merauke Regency Government in order to get large scale land consessions. This reaserch using structural power theory by Kevin Fransworth to explain and explore the influence of the Medco Group 39s structural power in MIFEE program. This reaserch also using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this research concludes that the structural power of Medco Group through its control of investment succeeded in influencing the Merauke Regency Government in the large scale extensive land of Medco Group by triggering the initial formation of the MIFEE program which can ultimately affect the land size and the land allocation from MIFEE grand design, and its legalize on Perda RTRW Kabupaten Merauke. "

"Tesis ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana kekuatan struktural yang dimiliki India membuatnya mungkin untuk menarik diri dari RCEP, meski di tengah kebutuhan ekonomi untuk dapat menopang situasi kebangkitanya. Menggunakan Teori Kekuatan Struktural, tulisan ini menghadirkan analisa hubungan kekuatan antaraktor internasional yang terlibat dan memberikan penjelasan penarikan diri India dari RCEP menggunakan sudut pandang hubungan kekuatan yang semakin lama terbukti semakin relevan dalam analisa keanggotaan organisasi internasional. Penelitian ini menemukan bahwa alasan penarikan diri India tidak terlepas dari pengaruh hadirnya opsi luar yang dapat merelativisasi nilai barang yang ditawarkan RCEP, sehingga kebutuhan India terhadap sumberdaya material, posisional, dan ideasionalnya sebagai kekuatan ekonomi baru tidak harus terpenuhi oleh RCEP dan posisi RCEP sebagai penyedia barang dapat tergantikan oleh opsi luar tersebut. Tidak hanya merelativisasi RCEP, opsi luar bahkan memberi India potensi daya tawar yang lebih tinggi untuk menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan yang dapat memenuhi kebutuhannya terhadap RCEP di masa depan.

---

This thesis seeks to show how India's structural power made it possible for it to withdraw from RCEP, even in the midst of an economic need to be able to sustain its emerging situation. Using Structural Power Theory, this paper presents an analysis of the power relations between the international actors involved and provides an explanation for India's withdrawal from RCEP using a power relations perspective which has increasingly proven to be increasingly relevant in the analysis of international organization membership. This research finds that the reason for India's withdrawal cannot be separated from the influence of the presence of external options which can relativize the value of the goods offered by RCEP, so that India's needs for material, positional and ideational resources as an emerging economic power do not have to be met by RCEP and RCEP's position as a provider of good can be replaced by these outside options. Not only does it relativize RCEP, the outside option even gives India the potential for higher bargaining power to renegotiate terms that can meet its needs for RCEP in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha menjelaskan kekuatan struktural yang dimiliki oleh modal asing terhadap negara yang membentuk kebijakan ekonomi makro, terutama regulasi terkait investasi asing. Fenomena ini ditemukan pada sejumlah negara yang mengalami ketergantungan atas investasi asing sebagai sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi Malaysia yang bersifat orientasi ekspor menyebabkan promosi penarikan investasi asing yang ditandai dengan deregulasi restriksi secara bertahap. Meskipun begitu, kepemilikan oleh asing dibatasi untuk memberikan proteksi terhadap bumiputera dalam upaya meningkatkan kepemilikan Melayu. Langkah ini merupakan bentuk penerapan dari New Economic policy (NEP) yang melihat bahwa ketimpangan  ekonomi dari Melayu dan non-Melayu sebagai sumber konflik antar-etnis. Menariknya pasca Krisis Global 2008, Perdana Menteri Najib Razak menghapuskan pembatasan sistem kuota serta badan sentral yang menahan izin investasi, Foreign Investment Committee (FIC). Meluncurkan dasar kebijakan ekonomi nasional baru yang disebut New Economic Model (NEM) yang mengisyaratkan untuk Liberalisasi terhadap batasan regulasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan struktural modal asing yang bertujuan untuk membuat iklim investasi di Malaysia menjadi lebih ramah terhadap investor. Kekuatan ini berasal dari kapabilitas modal untuk berpindah menuju negara lain, meningkatkan tekanan untuk persaingan dalam menarik dan mempertahankan investasi.

---

ABSTRACTThis research seeks to explain the structural power possessed by foreign capital towards the state that shapes macroeconomic policies, especially regulations related to foreign investment. Found in a number of countries that experience dependence on foreign investment as a resource to encourage economic growth. Malaysias export-oriented economic strategy led to the promotion of the foreign investment which was marked by gradual deregulation of restrictions. Nevertheless, foreign equity is limited as protection against bumiputera in an effort to increase Malay ownership. This practice is a form of implementation of the New Economic Policy (NEP) which concluded that economic inequality between Malays and non-Malays is the main source of ethnic conflict. In the aftermath of the 2008 Global Crisis, Prime Minister Najib Razak abolished the restrictions on the quota system as well as the central body that held investment licenses, the Foreign Investment Committee (FIC). Replacing NEP with a new national economic platform called the New Economic Model (NEM) which implies relaxation of regulatory constraints. The change is influenced by foreign capital which aims to make the investment climate in Malaysia more friendly to investors. Structural power derives from capital capabilities to move to other countries, increasing pressure for competition in attracting and maintaining investment."