Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The United states is a super power country. Its potential human resources and advanced economy are the powerfull weapons for the US to dominate the world economy...."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena perumahan yang dibangun berdasarkan Islam. Ini adalah kejadian umum, terutama di daerah pinggiran kota. Sebelumnya Penelitian menyatakan bahwa perumahan dapat dibentuk karena alasan ekonomi dan identitas. Dari alasan ekonomi, perumahan Islami terjadi karena keberadaannya yang menguntungkan peluang ekonomi, target pengembang, hingga perbedaan syariah sistem pembayaran untuk tempat tinggal. Sementara itu, dari segi identitas menjelaskan caranya Perumahan Islami dapat dibentuk oleh pengalaman historis, dampak migrasi, untuk politik ruang publik. Untuk memperkaya studi sebelumnya, penelitian ini memiliki argumen bahwa fenomena perumahan Islami di Indonesia terbentuk karena keberadaan homofil dalam jejaring sosial kelompok Islam. Homofil adalah kecenderungan untuk mengumpulkan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki hal-hal di dalamnya umum. Begitu juga di perumahan Islami, homofil dalam jaringan kelompok Islam membentuk tujuan hidup bersama sehingga penghuni mendapat manfaat baik dari sisi religiusitas, psikologis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang akan dilakukan di Depok. Temuan dalam penelitian ini membuktikan bagaimana keempat jenis tersebut homofil berperan dalam menciptakan lingkungan perumahan Islami.

---

ABSTRACTThis study aims to look at the phenomenon of housing that is built based on Islam. This is a common occurrence, especially in suburban areas. Previous research stated that housing could be formed for economic and identity reasons. From economic reasons, Islamic housing occurs because of its existence which benefits the economic opportunity, the target of the developer, to the difference in sharia payment systems for shelter. Meanwhile, in terms of identity, it explains the way Islamic housing can be shaped by historical experience, the impact of migration, for the politics of public space. To enrich previous studies, this research has the argument that the phenomenon of Islamic housing in Indonesia was formed due to the presence of homophiles in Islamic social networks. Homophiles are the tendencies to gather and build relationships with people who have things in it public. Likewise in Islamic housing, homophiles in a network of Islamic groups form a common purpose of life so that the residents benefit from religious, psychological and sociological aspects. This study uses a qualitative approach to the method of data collection through in-depth interviews that will be conducted in Depok. The findings in this study prove how these four types of homophiles play a role in creating an Islamic housing environment."

"Indonesia sebagai negara demokrasi harus melaksanakan sistem dan nilai-nilai demokrasi. Implementasi demokrasi ini mendapat tantangan sebagian umat Islam (kelompok fundamentalis). Studi literatur menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan Islam lebih banyak disorot dari sisi politik dan pada tataran prosedural (pemilihan umum). Peneliti terjebak cara berfikir oposisi biner: Islam moderat versus fundamentalisme. Artikel ini membahas konstruksi wacana nilai-nilai demokrasi oleh kelompok Islam fundamentalis di media online. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud adalah JAT, MMI, dan HTI. Aspek yang dikaji adalah konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap pemilihan umum, HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas, kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial dan model analisis wacana Theo Van Leeuwen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap demokrasi sebatas pemilihan umum. Mereka menerima nilai-nilai demokrasi berupa HAM, kelompok minoritas, dan kebebasan berekspresi. Mereka cenderung menolak kebebasan beragama. Penerimaan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut harus dipahami dalam konteks bisa didamaikan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok Islam fundamentalis melakukan adaptasi, reinterpretasi, kontekstualisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aspirasi Islam. Media online adalah sarana efektif untuk mendiseminasikan gagasan mereka. Kajian selanjutnya dianjurkan untuk memperdalam fenomena fundamentalisme ini pada aspek pemaknaan, pengalaman, atau dialektika mereka sebagai agen/struktur.

---

Indonesia -as a democratic country- implement system and democratic values. In the democracy implementation, Indonesia get a challange from Islam-based fundamentalism movement. Literature study shows that relation democracy and Islam focus more on political facet and procedural democracy (general election). Researchers get tied by binnary-opposition way of thinking: moderat Islam versus fundamentalism. This article deals with Islam-based fundamentalist-group’s construction on democratic-value discourse in online media. Those groups are JAT, MMI, dan HTI. We focus on Islam-based fundamentalist group’s construction on general election, human rights, freedom of faith, minority group, freedom of expression. This research harnesses social construction perspective theory and discourse analysis model of Theo Van Leeuwen.

The result shows that their repudiation against democracy only in general election meaning. They accept democratic values : human rights, minority group, freedom of expression but they tend to disagree to freedom of faith. Hence, their democratic-value acquiescence can be only undertood in the context of Islamic value. Islam-based fundamentalist-groups make adaptation, reinterpretation, contextualization of the democratic values in compliance with Islam aspiration. Online Media (internet) is an effective vehicle to spread out fundamentalist’s thought. further researces should investigate this fundamentalism phenomenon from the aspect of their reception, experience, or dialectic as agent/structure."

"Dalam disiplin Ilmu Geografi Politik, Cox (2002) memperkenalkan konsep teritorial dan teritorialitas. Teritorial adalah ruang fisik yang dibela atau diperebutkan, sedangkan teritorialitas adalah kesadaran akan adanya ruang kekuasaan tersebut. Kedua hal ini mendorong aktor politik melakukan klaim teritorial. Dalam konteks dakwah Islam di Indonesia, klaim teritorial berupa perebutan masjid sebagai upaya masing-masing kelompok Islam dalam memperluas pengaruhnya. Bentuk klaim ini beragam, misalnya pemasangan penanda, perombakan pengurus, pelaksanaan tata laksana ibadah menurut aliran tertentu, dan pemanfaatan masjid untuk kepentingan kelompoknya. Penelitian ini membahas klaim teritorial yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis makna fenomena perebutan masjid dalam perspektif spasial, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Wawancara dilakukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa informan kunci yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan identitas spasial secara temporal di Masjid Al Bahri Jatinegara, dimana pada aktivitas sehari-hari masjid ini memiliki identitas NU tetapi pada peristiwa politik tertentu masjid ini memiliki identitas yang bertolak belakang dengan NU, bahkan cenderung sejalan dengan PKS. Kasus yang terjadi di Masjid Al Bahri Jatinegara memicu tindakan saling tuding dan saling bantah tentang adanya penguasaan masjid antar kelompok Islam.I

---

In the discipline of Political Geography, Cox (2002) introduces territorial and territorial concepts. Territorial is physical space that is defended or contested, while territoriality is the awareness of the existence of the power space. Both of these encourage political actors to make territorial claims. In the context of Islamic da'wah in Indonesia, the territorial claim in the form of the seizure of mosques is an effort of each Islamic group to expand its influence. The form of this claim varies, for example, markers, reshuffle of administrators, implementation of religious practices according to a particular flow, and the use of mosques for the benefit of their groups. This study discusses territorial claims at Al Bahri Mosque in Jatinegara. This research is qualitative by analyzing the meaning of the phenomenon of the seizure of the mosque in a spatial perspective, with data collection methods namely in-depth interviews, observation, documentation, and literature reviews. Interviews were conducted with Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dewan Masjid Indonesia (DMI), and several key informants. The results of this study indicate a change in spatial identity temporally in Al Bahri Mosque Jatinegara, where in daily activities this mosque has an NU identity but at certain political events this mosque has an identity that is contrary to NU, and even tends to be in line with PKS. The case that occurred at Al Bahri Mosque in Jatinegara triggered mutual accusations and mutual arguments about the possession of mosques between Islamic groups.>"