Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang pengaruh sumber daya yangdimiliki oleh kelompok kepentingan American Israel Public Affairs Committee(AIPAC) terhadap kapabilitasnya untuk melobi pemerintah Amerika Serikat (AS).Khususnya dalam mewujudkan kebijakan luar negeri yang pro terhadap Israel,salah satunya kebijakan Syria Accountability and Lebanese SovereigntyRestoration Act (SALSRA) tahun 2003. Sumber daya kelompok kepentinganAIPAC tersebut meliputi sumber daya finansial, sumber daya anggota danlobbyist. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsepkelompok kepentingan dan lobi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sumberdaya anggota dan sumber daya finansial yang dimiliki AIPAC lebih dominandalam menentukan kapabilitas AIPAC dalam melobi pemerintah AS untukmenghasilkan kebijakan SALSRA tahun 2003.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how influential the resources of the interestgroup American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is more dominant in terms of AIPAC's capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ;This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup?American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)? towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC?s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC?s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. , This thesis discusses how influential the resources of the interestgroup“American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)” towards its capabilityto lobby the United States government in achieving the foreign policy of pro-Israel, one of which policies include Syria Accountability and LebaneseSovereignty Restoration Act ( SALSRA ) in 2003. The resources of the interestgroup AIPAC includes financial resources, members and lobbyists. To explain theabove statement, this study uses the concept of interest group and lobbying. Theresult of this study shows that AIPAC’s members and financial resources is moredominant in terms of AIPAC’s capability in lobbying U.S. Government togenerate the SALSRA policy in 2003. ]"

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan tentang strategi proses lobi yang dilakukan oleh kelompok NetCoalition sebagai upaya menggagalkan legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012. Melalui studi ini penulis penulis menggunakan teori kelompok kepentingan menurut Janda, Berry dan Goldman untuk menganalisis empat macam strategi lobi yang digunakan NetCoalition yaitu lobi langsung, lobi secara grassroot, membangun koalisi, dan kampanye informasi serta dampak dari keempat strategi lobi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kampanye informasi yang dilaksanakan NetCoalition merupakan strategi lobi yang memiliki dampak paling besar terhadap legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) yang pada akhirnya tidak lolos menjadi undang-undang.

---

ABSTRACT

This study attempts to analyze the lobbying strategy done by NetCoalition in an attempt to stop the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) in the US in 2011-2012. Through this study the author uses the theory of interest groups according to Janda, Berry and Goldman. This theory helps to analyze four different lobbying strategies used by NetCoalition namely direct lobbying, grassroots lobbying, coalition building, and information campaigns as well as the impact of all four lobbying strategy.Based on the results of the study, the author concurs that the information campaign conducted by NetCoalition have the greatest impact on the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA), which ultimately did not pass into law."

"ABSTRAKTesis ini membahas dinamika perkembangan kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi di Korea Selatan. Produksi daging sapi lokal Korea Selatan diantaranya yang berkualitas tinggi yaitu sapi Hanwoo. Dalam perkembangan waktu produksi sapi Hanwoo tidak mampu memenuhi permintaan konsumsi daging sapi dalam negeri karena biaya pemeliharaan yang sangat tinggi dan area peternakan yang semakin menyempit. Oleh karena itu, impor daging sapi dinilai dapat menutupi kekurangan produksi daging sapi lokal. Kebijakan liberalisasi perdagangan komoditas daging sapi dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun perkembangan kebijakan liberalisasi tersebut ternyata berjalan tersendat karena seringkali Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan proteksi untuk mengimbangi kebijakan liberalisasi yang dikeluarkan. Dari latar belakang tersebut maka pertayaan penelitian tesis ini adalah bagaimana dinamika perkembangan kebijakan perdagangan komoditas daging sapi dan interaksi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah Teori Pembuatan Kebijakan Perdagangan dari Dani Rodrik. Menurut Rodrik, terdapat dua indikator yang memengaruhi kebijakan perdagangan yaitu demand-side dan supply-side. Indikator dalam demand-side adalah preferensi individu dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang membutuhkan kebijakan. Aktor individu yang dikaji adalah preferensi peternak sapi dan pedagang sapi. Peternak sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan proteksi untuk menjaga kesinambungan industri peternakan sapi lokal mereka. Sementara pedagang daging sapi adalah pihak yang membutuhkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Indikator supply-side adalah preferensi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Presiden Korea Selatan sebagai pihak penentu dalam mengeluarkan kebijakan baik proteksi maupun liberalisasi dan institusi pembuat kebijakan dengan aktornya yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Korea Selatan sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut atas perintah presiden. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil kajian penelitan menunjukkan bahwa terdapat dinamika pihak yang mendukung dan menentang kebijakan liberalisasi. Pihak yang menentang liberalisasi yaitu peternak sapi lokal. Pihak yang mendukung kebijakan liberalisasi adalah pedagang daging sapi impor. Selain itu terdapat pengaruh aktor internasional yaitu negara Amerika Serikat yang paling dominan, Australia serta Selandia Baru. Keanggotaan Korea Selatan ke dalam GATT kemudian WTO ikut pula memengaruhi dikeluarkannya kebijakan pro liberalisasi. Dinamika kebijakan liberalisasi perdagangan sejak Presiden Kim Young-sam sampai Presiden Park Geun-hye terlihat bahwa mayoritas kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan pro liberalisasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is dynamics of South Korea rsquo s beef trade policy liberalisation. South Korea 39 s local beef production is a high quality Hanwo. In the development, the production of Hanwoo cattle are not able to meet the demand for domestic beef consumption due to the very high maintenance costs and the decrease of pasture. Therefore, beef imports are considered to cover the shortfall of local beef production. Beef trade policy liberalization is considered as the right step. However, the development of liberalization policy is slow because South Korea government often issued a protection policy to compensate for the liberalization policy issued. From this background, the research question of this study is how is the dynamics of beed trade policy liberalization and the interaction of the actors involved in it. The theory used to answer the research question is Trade Policy Making Theory by Dani Rodrik. According to Rodrik, there are two indicators affect trade policy, demand side and supply side. Indicators in demand side are individual preferences and interest groups as those in need of policy. Individual actors studied are preference of cattle ranchers and beef traders. Cattle ranchers are the ones who need protection policies to maintain the sustainability of their local cattle industry. While beef traders are parties who need trade liberalization policies. The supply side indicator is the policy maker 39 s preference which actor is South Korean President as the decisive party in issuing policies of both protection and liberalization and policy making institutions which actors are the South Korea Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade as the party issuing the policy on the president 39 s orders. The methodology used in this research is a qualitative methodology with descriptive design. The results of the study shows there are dynamics of parties that support and oppose liberalization policies. The opposition to liberalization is local cattle ranchers. Parties who support liberalization policies are imported beef traders. In addition there is influence of international actors namely the United States as the most dominant country, Australia and New Zealand. South Korean membership into GATT and then the WTO also influenced the issuance of pro liberalization policy. The dynamics of trade liberalization policy since President Kim Young sam to President Park Geun hye shows that the majority of policies issued are pro liberalization policies."

"Tulisan ini berupaya mengkaji strategi lobi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam konteks permasalahan Model pesantren dan dana abadi pada perumusan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (UU Pesantren). Nahdlatul Ulama dalam hal ini menjadi organisasi yang mengawali inisiasi dan mendukung sepenuhnya perancangan UU Pesantren, sementara Muhammadiyah menjadi organisasi yang mempermasalahkan pasal model pesantren dan dana abadi pada RUU Pesantren yang tidak menguntungkan basis pesantrennya. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan Konsep kelompok Kepentingan dari Janda, Berry, Goldman (2011) dalam melakukan analisa. Wawancara mendalam akan dilakukan untuk menemukan data demi validnya penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan strategi lobi yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengimplikasikan dampak yang berbeda pada perumusan UU Pesantren.

---

This paper seeks to examine the lobbying strategies carried out by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama interest groups in the context of the pesantren model and endowment fund issues in the formulation of Law No. 18/2019 on Pesantren and Religious Education (Pesantren Law). In this case, Nahdlatul Ulama is an organization that initiated and fully supported the drafting of the Pesantren Law, while Muhammadiyah is an organization that disputes the articles on the pesantren model and endowment funds in the Pesantren Bill which do not benefit its pesantren base. This qualitative research uses the Interest group concept from Janda, Berry, Goldman (2011) in conducting the analysis. In-depth interviews will be conducted to find data for the validity of the research. This study found that the different lobbying strategies carried out by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama implied different impacts on the formulation of the Pesantren Law."

"Sektor informal yang ingin ingin dikaji melalui penelitian ini adalah sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kotanya dalam rangka melakukan penataan PKL kembali. Namun untuk menghindari pendewaan terhadap peran pemerintah, maka perlu untuk meneliti praktik-praktik dalam interaksi antar kelompok kepentingan yang dapat dapat terlibat dalam situasi mendukung dan tidak mendukung para PKL, sehingga PKL selalu dapat mereproduksi keberadaan mereka. Konsepsi kesadaran praktis dan diskursif dan praktik kekuasaan dari teori strukturasi Giddens akan digunakan untuk menjelaskan bahwa resistensi PKL itu muncul bukan saja karena tekanan struktural tetapi juga karena terjadi interaksi antar kelompok kepentingan.

---

Informal sector which wish to study through this research are sidewalk vendors in the informal sector (street vendors or PKL). The exitence of street vendors becomes a problem for local governments in Indonesia and a challenge for city governments to make re-arrangement of street vendors. However, to avoid deification to the role of government, it is necessary to examine practices in the interaction between interest groups that may be involved in situations to support and not support the street vendors, so that street vendors always able to reproduce their existence. Conception of practical and discursive consciousness and power practice which is derived from Giddens structuration theory will be used to explain that PKL resistance arises not only because of the structural pressures but also because there is interaction between the actors of interest groups."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia menyepakati liberalisasi perdagangan pada sektor perikanan dalam kerja sama Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA). Penelitian ini menggunakan dua konsep. Pertama adalah Society Centered Approached yang dikemukakan oleh Thomas Oatley kemudian yang kedua adalah Two Level Game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok kepentingan untuk tujuan umum membentuk aksi kolektif berupa siaran pers bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia guna meninjau kembali kesepakatan sektor perikanan dan IE-CEPA. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan pemerintah dapat dilihat bahwa perjanjian yang disepakati mencerminkan kepentingan kelompok ekonomi. Berdasarkan preferensi negosiator Indonesia liberalisasi perdagangan yang dibentuk dalam IE-CEPA dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, EFTA merupakan kelompok negara yang memiliki daya beli yang tinggi. Kedua, IE-CEPA merupakan milestone Indonesia untuk memasuki pasar Kawasan Eropa. Kemudian yang terakhir berdasarkan request dan offer pada sektor perikanan, negosiator Indonesia memfokuskan negosiasinya pada peningkatan kapasitas guna meningkatkan mutu perikanan Indonesia di pasar Kawasan Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya mendorong Indonesia untuk meliberalisasi sektor perikanan dalam kerjasama IE-CEPA.

---

This study aims to analyze the reason of Indonesia agreed toward liberalization of the fisheries sector in the Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE- CEPA). This study uses two concepts. The first is the Society Centered Approach proposed by Thomas Oatley then the second is the Two Level Game that proposed by Robert D. Putnam. The methodology used in this study is a qualitative method with literature studies and interviews as instruments in collecting the data. This study found that interest groups for the general purpose are forming a collective action in the form of a joint press release addressed to the Government of Indonesia to review the fisheries sector agreement and the IE-CEPA. Based on the negotiations conducted by the interest groups with the government, the agreements reflect the interests of the economic groups. Based on the preferences of Indonesian negotiators, the trade liberalization established in the IE-CEPA is based on three main reasons. First, EFTA is a group of countries that have high purchasing power. Second, IE-CEPA is a milestone for Indonesia to enter the European Region market. Then finally, based on requests and offers in the fisheries sector, Indonesian negotiators focused their negotiations on capacity building to improve the quality of Indonesian fisheries in the European and American markets. Based on the result, it encourages Indonesia to liberalize the fisheries sector in the IE-CEPA."

"Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dikarenakan beberapa peraturan yang dinilai bermasalah, berselang 5 bulan kemudian, Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI resmi berdiri dan secara tegas menolak PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam guna meraih data primer, dan mengurasi data sekunder melalui peraturan, situs daring dan media sosial. Penelitian ini mengidentigikasi AMPLI sebagai kelompok kepentingan menggunakan konsep dari Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), pembentukan kelompok politik dengan Disturbance Theory oleh Truman (1951), dan strategi kelompok kepentingan menggunakan konsep lobbying dari Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spanier (1983). Temuan dari penelitian sejauh ini mengidentifikasi bahwa AMPLI sebagai kelompok kepentingan telah melakukan strategi direct & indirect lobbying. Indirect lobbying sendiri terbagi menjadi 4 (empat) kategori: grassroots lobbying, constituent pressures, political campaign, dan citizen participations, di mana AMPLI menjalankan keempat indirect lobbying tersebut sebagai strateginya. Akan tetapi direct lobbying yang dilakukan oleh AMPLI kurang optimal karena tidak memiliki kontak langsung dengan legislator terkait. Kemenkumham beserta DJKI kemudian merevisi dan menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2022 yang baru dan telah memenuhi tuntutan AMPLI meski secara parsial, karena AMPLI bukan satu-satunya faktor penyebab Permenkumham No. 20 Tahun 2021 direvisi.

---

In 2021, President Joko Widodo signed Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Due to several regulations that were considered problematic, five months later, the Alliance of Indonesian Musicians and Songwriters or AMPLI was officially established and firmly rejected PP No. 56 of 2021. This research uses a qualitative method with in-depth interview techniques to collect primary data, and curate secondary data through regulations, online sites and social media. This study identifies AMPLI as an interest group using the concept of Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), formation of political groups with Disturbance Theory by Truman (1951), and interest group strategy using the concept of lobbying from Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spaniers (1983). The findings from the research so far identify that AMPLI as an interest group has carried out a direct & indirect lobbying strategy. Indirect lobbying itself is divided into 4 (four) categories: grassroots lobbying, constituent pressure, political campaigns, and citizen participation, where AMPLI implements these four indirect lobbies as its strategy. However, direct lobbying by AMPLI was not optimal because AMPLI did not have direct contact with the relevant legislators. Kemenkumham and DJKI then revised and published Permenkumham No. 9 of 2022 as the new Implementing Regulation of PP No. 56 of 2022 and has fulfilled AMPLI's demands even if partially, because AMPLI is not the only factor causing Permenkumham No. 20 of 2021 revised."

"Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

---

This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities."