Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menurut de Certeau, taktik adalah bentuk perlawanan kelompok subordinat yang dieksekusi pada wilayah kekuasaan kelompok dominan dengan memanfaatkan peluang. Sejalan dengan gagasan tersebut, para sarjana berargumen bahwa trolling, yang meski identik dengan perilaku merundung, ternyata juga dapat digunakan oleh mereka yang kurang berkuasa untuk melawan pihak berkuasa. Faktanya, trolling yang merefleksikan resistansi minoritas dapat dilihat sebagai bentuk taktik. @gerejapalsu adalah akun Instagram anonim yang secara konsisten mengunggah konten kritis terhadap teologi kemakmuran di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa unggahan-unggahan antagonis @gerejapalsu dapat dilihat sebagai bentuk trolling yang dieksekusi secara taktis dan merupakan tindakan resistansi terhadap teologi kemakmuran. ......According to de Certeau, tactics are a form of resistance by subordinate groups that are executed in the territory of the dominant group by taking advantage of opportunities. In line with this idea, scholars argue that trolling, although synonymous with bullying behavior, can also be used by those with less power to fight against those in power. In fact, trolling that reflects minority resistance can be discerned as a form of tactic. @gerejapalsu is an anonymous Instagram account that consistently uploads content critical of prosperity theology in Indonesia. This article argues that the antagonistic posts of @gerejapalsu can be perceived as a form of trolling that is executed tactically and is an act of resistance to prosperity theology.

Abstrak :
Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Padahal Founding Fathers Republik Indonesia telah meletakkan dasar dasar pengelolaan pertanahan melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai jawaban atas amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu agar tanah dapat dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka Reforma Agraria yang dilakukan secara komprehensif dan fundamental harussegera dilaksanakan oleh pemerintah.

Abstrak :
Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai permasalahan sejenis masih sangat terbatas dan berfokus pada pengaruhnya terhadap kinerja bank domestik. Penelitian ini meneliti pengaruh kehadiran bank asing terhadap tingkat kemakmuran dengan studi kasus Indonesia. Penelitian ini juga melihat perbandingan risiko portofolio pinjaman bank asing dan domestik, dengan mengacu pada cream-skimming theory. Data yang digunakan adalah data bank umum konvensional selama periode 2002-2011. Dengan menggunakan Fixed Effect Model dan Random Effect Model, didapat hasil bahwa kehadiran bank asing memiliki hubungan positif dengan tingkat kemakmuran. Bank asing juga memiliki risiko portofolio pinjaman yang lebih rendah dibandingkan bank domestik. ......The previous researches about this topic are still in limited amount and focusing on its impact on domestic banks performances. This research examines the impact of foreign bank presence on welfare with Indonesia as the case study. This research also compares the credit portfolio risk between foreign and domestic bank, regarding on cream-skimming theory. Data used here are conventional bank data within period 2002-2011. Using Fixed Effect Model and Random Effect Model, foreign bank presence has positive impact on welfare. Besides, foreign bank also has lower credit portfolio risk compared to domestic bank.

Abstrak :
ABSTRACT
The misunderstanding of many ideas, including economic one, have been misleading many societies into journeying roads full of twist and turns in hope of being able to achieve not only welfare but also affluence. But, having been deceived by their own misunderstanding makes them only drift further and further apart from where they hope affluence and welfare lies. Poverty and inequality still haunts many societies, including those who have the means of eradicating them. If technologies and discipline grows, why are we still baffled by problems such as inequality, poverty, and other of that sorts Where are we deceived Maybe it is because we have deceived ourselves into entering this dreadful labyrinth. Our vanity has deceived us into following our greed, hence we have also steer our disciplines into following this path of greed. If that is the case then the remedy of many problems lies only in the removing of this vanity. This is what the Sawaian are able to achieve. By removing greed and vanity, they are somehow able to achieve not only affluence, but also welfare. The Sawaian road to affluence and welfare are through journeying themselves into the path of social sustainability, economic affluence, and resources sustainability. Have not been deceived by vanity and greed, they have unintendedly created an ingenious system of wealth distribution through clove that is then function as a tool to achieve social sustainability, economic affluence, and resources sustainability.

---

ABSTRACT
Kesalahpahaman dari berbagai macam pemikiran, termasuk pemikiran ekonomi, telah menjerumuskan banyak masyarakat kedalam jalan yang berliku-liku yang dianggap dapat mengantarkan mereka kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Tetapi, karena telah disesatkan oleh kesalahpahaman mereka sendiri, mereka menjadi semakin menjauh dari tempat dimana mereka anggap berletaklah kesejahteraan dan kemakmuran. Kemiskinan dan ketidakrataan masih menghantui banyak masyarakat, termasuk masyarakat yang mempunyai akses untuk menghapus kemiskinan dan ketidakrataan ini. Apabila teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang, mengapa kita tetap dibingungkan oleh bermacan masalah seperti kemiskinan dan ketidakrataan? Dimana kita telah disesatkan? Mungkin kita telah disesatkan oleh diri kita sendiri sehingga kita menjadi terjerumus dalam labirin yang menyedihkan ini. Keangkuhan kita sendiri lah yang telah menyesatkan kita agar kita mengikuti keserakahan kita, oleh Karena itu kita juga telah mengarahkan ilmu pengetahuan kita untuk mengikuti jalur keserakahan kita. Apabila ini semua benar, maka solusi dari banyak masalah yang kita hadapi sekarang hanyalah dengan menghapus keangkuhan kita. Inilah yang telah dicapai oleh masyarakat Sawai. Dengan menghapus keserakahan dan keangkuhan mereka, mereka berhasil untuk mencapai tidak hanya kemakmuran, tetapi juga kesejahteraan. Perjalanan masyarakat Sawai dalam mencapai kesejahteraan adalah dengan mempertahankan keberlanjutan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan ekonomi mereka. Karena tidak disesatkan oleh keangkuhan dan keserakahan, masyarakat Sawai secara tidak sengaja telah menciptakan sebuah sistem pendistribusian kekayaan melalui perdagangan cengkeh, yang kemudian berfungsi sebagai alat untuk mencapai keberlanjutan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat Sawai.

Abstrak :
Agama Hindu dan Buddha mengenal konsep kemakmuran yang digambarkan dalam bentuk dewa. Pemberi kemakmuran ini dalam agama Hindu disebut Kuwera, sedangkan dalam agama Buddha disebut Jambhala, tapi kadang-kadang disebut juga Kuwera. Dalam ikonografi Hindu-Buddha yang ada di India, kedua dewa ini hampir sama, demikian pula arca-arca dewa kemakmuran ini di Indonesia, khususnya Jawa kesamaan tersebut juga nampak. Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui secara ikonografis persamaan dan perbedaan dari arca-arca tersebut, dan dari ketentuan-ketentuan pengarcaan di India tersebut apakah juga diikuti dalam pengarcaan di Jawa. Melalui kepustakaan dan sejumlah data arca yang diperoleh dari koleksi museum-museum dan pribadi (30 area sebagai sampel) disusunlah metode penelitian dengan cara perbandingan, yaitu perbandingan antara kitab-kitab ketentuan yang berasal dari India dengan melihat persamaan dan perbedaan arca-arca di Indonesia yang sudah dideskripsikan. Berdasarkan perbandingan dan kesamaan arca-arca dengan kitab-kitab ketentuan, maka dapat diketahui bahwa secara ikonografis antara kedua dewa kemakmuran dalam agama Hindu dan Buddha tersebut relatif sama. Walaupun secara detil ada pula perbedaannya, seperti yang terlihat pada sikap duduknya. Sedangkan perbedaan yang meyolok terlihat pada laksana yang dipegangnya. Dalam agama Hindu laksana yang dipegang yaitu kantong harta sedangkan dalam agama Buddha yaitu nakula. Secara keseluruhan kedua bentuk dewa ini memang sulit untuk langsung dapat dilihat perbedaannya, tanpa memperhatikan detil-detilnya. Kiranya pula hasil-hasil penelitian ini masih perlu diuji kebenarannya, baik dengan penambahan data-datanya yang lebih banyak maupun pada cara-cara pengungkapannya.

Abstrak :
Dalam tahun 1969 penulis telah ikut serta membantu salah satu team penelitian desa yang dilaksanakan oleh lembaga research kebudayaan Nasional, LIPI di Dukuh Lendoh dan Dukuh Karanganyar, Desa Bedono, Kabupaten Semarang

Abstrak :
Skripsi ini membahas perubahan perilaku konsumen masyarakat Amerika Serikat di suburs, ketika mereka menikmati pertumbuhan ekonomi yang besar di tahun 1950-1n.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan jawaban apakah Hak Guna Usaha yang diberikan di atas tanah ulayat memenuhi konsep keadilan dan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah “normative-empiris” yaitu dengan menganalisa aturan perundang-undangan yang ada, kemudian mengujinya dengan praktek empiris yang peneliti temukan di lapangan. Tekhnik pendekatan yang peneliti lakukanya itu kualitatif dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat dideskripsikan sebagaimana di bawah ini: Salah satu tujaun Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau yang sering disingkat UUPA adalah “meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, UUPA telah menyusun pokok-pokok aturan yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikelompokkan kedalam 8 (delapan) asas yang peneliti sebut sebagai 8 (delapan) asas UUPA yakni : 1) Asas Kebangsaan, 2) Asas Kekuasaan Negara, 3) Asas Pengakuan atas Hak Ulayat, 4) Asas Fungsisosial, 5) Asas kewarganegaraan, 6) Asas Kesetaraan dan Perlindungan, 7) Asas Landreform, 8) Asas Rencana Umum. Berdasarkan asas Kekuasaan Negara, ditetapkan hak-hak atas tanah yaitu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 16. Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak guna Usaha (HGU). HGU ini adalah salah satu dari hak yang tidak berdasarkan sistematik hukum adat disamping Hak guna Bangunan (HGB), namun menurut penjelasannya, hak ini diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern saat ini Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.Sungguh pun begitu, UUPA member peluang untuk memberikan Tanah Ulayat sebagai obyekdari HGU tersebut. Sementara, UUPA juga memberikan pengakuan kepada Tanah Ulayat sebagai hak dari masyarakat hukum adat, dengan persyaratan sepanjang masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional. Persyaratan tersebut membuat posisi Tanah Ulayat menjadi dilematis, dimana pada satu sisi diakui keberadaannya, dan di sisi lain, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu terhadap pengakuannya. Oleh karena itu, dalam prakteknya, justru “Tanah Ulayat” sangat banyak menjadi obyek HGU dan tidak jarang menimbulkan konflik. Cara-cara penyerahan Tanah Ulayat menjadi obyek HGU ada tiga macam yaitu: 1) Diserahkan secara sukarela, 2) Pengebirian UUPA oleh undang-undang lain, dan 3) Alasan kepentingan umum. Ketiga bentuk penyerahan tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan konflik baik konflik vertical maupun konflik horizontal. Penyerahan Tanah Ulayat sebagai obyek HGU, telah menyebabkan terjadinya penguasaan tidak terkendali terhadap tanah masyarakat adat tersebut, meskipun pada kenyataannya, Indonesia menjadi negara yang memilki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, yang mencapai 9 juta hektar.Namun di balik itu, suatu hal yang ironis, keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang menjadi tujuan UUPA tidak terwujud, bahkan sebaliknya ketidakadilan dan kemiskinan telah menjadi langganan yang abadi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terkosentrasinya penguasaan tanah kepada segelintir orang yang mempunyai modal, sementara program “landreform” yang merupakan salah satu asas dari UUPA dan yang diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan menujukan bahwa, penguasaan tanah ulayat oleh pemegang HGU, hanya menguntungkan pemegang HGU tersebut, sementara penghasilan yang diperoleh petani yang berstatus petani plasma tidak lebih dari penghasilan buruh tani. Meskipun diakui, penghasilan tersebut bersifat tetap dan menjamin kelangsungan hidup petani tersebut. Namun, secara hakikat, jauh dari apa yang disebut "Sejahtera". ......The aim of this research is to examine and find answer whether a given leasehold on communal lands meet the concept of the justice and the greatest prosperity for the people. The technique used is a qualitative approach by conducting a depth interview with some respondents in place of research. The method used in this research is a normative- empirical by analyzing the rules and the regulation that exist, then test it with empirical practice that researcher has found in the research. The result of this research can be described as follow : One of the purposes of the Act No.5 of 1960( herein after refer to as UUPA) is lying the groundwork for the preparation of National Agrarian Law would be an instrument to bring prosperity, the happiness, and justice for the people and nation mainly peasant society in the framework a fair and prosperous society. To achieve the goals, UUPA has made the points rule concerning the earth, water and air space are grouped into eight principles that researchers refer to as the eight principles of UUPA namely: 1) The principle of Nationality, 2) The principle of State authority, 3) The principle of recognition of customary right, 4) The principle of social functions, 5) The principle of citizenship, 6) The principle of equality and protection, 7) The principle of land reform, 8) The principle of general plan. Base on the principle of State authority, set the right on land namely as set in the article 16 of UUPA. One of the rights is “ leasehold” (herein after refer to as HGU). It is one of right on land which is not based on customary law. Another is building rights. But in the general explanation of UUPA, this right is made to meet the requirement of today’s modern society. In accordance with article 28 paragraph 1 of UUPA, HGU is the right to manage the land owned directly by the state. Even though so, UUPA provide an opportunity to give Customary Land as the object of HGU. While UUPA also give recognition to Customary Land as the right of the indigenous community with conditions as long as still there and in accordance with national interest. The requirement has made the right to cultivate in a dilemma as on the one hand UUPA acknowledge its existence but in the other hand it must fulfill a certain requirement to be recognized. In practice, even the most communal lands become the object of HGU and often cause conflict with indigenous people. There are three kinds of hand over the customary land to HGU applicant. 1) Voluntary surrender, 2) Castration of UUPA by other Law, 3) The reason public interest. The third form submission have the same potential for conflict both vertical and horizontal conflict. Submission of communal lands as an object of HGU has resulted in uncontrolled possession of the lands of the indigenous people. Even in fact, Indonesia become the largest palm oil production countries in the world achieving 9 billion hectare. However, an ironic thing, justice and prosperity as the main goal of UUPA is not realized. On the contrary, injustice and poverty have become immortal subscription to the people and the nation of Indonesia. It because the concentration of land ownership to a handful of people who have capital. While landrefom program as one of the principles in the UUPA and expected to bring justice and prosperity not working properly. The result of research indicate that the lease hold on communal land will only benefit that concession holder of HGU. Meanwhile the income of small holder farmaer as nothing more than a hodge income. Although admittedly, the income is fixed and ensure the survival of the farmers. But in nature, away from the so-called prosperous.

Abstrak :
Penelitian ini melakukan analisa terhadap kewajiban peningkatan nilai tambah bagi mineral logam di Indonesia. Penelitian ini memiliki objektif untuk melakukan analisa terhadap landasan filosofis serta regulasi dari kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam, tataran implementasi dari regulasi peningkatan nilai tambah mineral logam, serta dampak peningkatan nilai tambah mineral logam dalam korelasinya untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehubungan dengan pemanfaatan alam untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan landasan filosofis dari regulasi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di Indonesia. Namun ditemukan bahwa tataran implementasi regulasi dan dampak dari kewajiban peningkatan nilai tambah tidak merta mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi landasan filosofis regulasi ini. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam disebabkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah sehubungan dengan hak menguasai negara yang dimilikinya dalam pemanfaatan sumber daya mineral logam di Indonesia. ......This study aims to analyze the mineral metal value added obligation in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the phylosophical basis of mineral value-added obligation and the regulation, the implementation, also the main impact of this regulation towards people’s well-being in Indonesia. This study is normative in nature. This study founds that article 33 (3) of Indonesian Constitution regarding natural resources utilization to objectify people’s well-being is the philosophical basis of mineral value-added obligation in Indonesia. However, there has been significant diversion between the aim of regulation and its implementation in which affecting the impact of this obligation towards objectification towards people’s well being in Indonesia as the philosophical basis of this regulation. This study founds that mineral metal value added obligation does not give significant impact towards people’s well-being is caused by insufficient implementation of state function carried by the government under its state ownership right to do the utiliization of metal mineral resources in Indonesia.