Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan tujuan yang besar. Didukung dengan konsep kemaritiman Indonesia yang terdiri dari 7 (tujuh) pilar mencakup beragam sektor yang saling berkaitan. Hingga saat ini, belum ada strategi ketahanan lingkup kemaritiman di level nasional menyebabkan arah strategi kemaritiman Indonesia belum terarah secara pasti. Apabila dilihat melalui perspektif ilmu ketahanan maka terdapat potensi kerentanan yang dapat mengancam ketahanan nasional karena mayoritas wilayah Indonesia adalah perairan. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis guncangan dan kapabilitas nasional dalam konteks ketahanan untuk memberikan rekomendasi strategi ketahanan maritim Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan metodologi analisis life history. Hasil temuan menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki masalah yang sangat mendasar terkait konsep kemaritiman yang digunakan yaitu belum adanya visi yang jelas sehingga menyebabkan berbagai guncangan kemaritiman baik bersifat internal, eksternal, atau hibrida. Kapabilitas ketahanan yang dilakukan berupa respon adaptasi atas guncangan yang terjadi. Namun, dalam perkembangannya ketahanan maritim Indonesia sudah membaik dilihat dari sudah adanya banyak perangkat hukum yang dibuat untuk menyesuaikan strategi serta mulai terbangunnya orientasi negara berwawasan maritim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi ketahanan maritim Indonesia masih bersifat adaptif pasca guncangan. Rekomendasi strategi ketahanan maritim Indonesia kedepan adalah perumusan kembali oleh pemerintah terhadap visi maritim menjadi lebih fokus serta perlu didorong oleh peningkatan kapabilitas penunjang pelaksanaan strategi.

---

Indonesia is the largest archipelago in the world, most of which is water. The maritime concept adopted by Indonesia is the strategic policy of 7 (seven) maritime pillars initiated by President Joko Widodo in 2015. The maritime policy strategy is experiencing resilience problems with many problems in implementing the strategy. This research aims to analyze the condition of national maritime resilience using the approaches of resilience science, security science to identify problems and threats, and Resource-Based View (RBV) theory to see the strengths possessed in seeking maritime resilience. This research uses a life history analysis methodology that seeks to collect the life experiences of national maritime stakeholders. The results showed that Indonesia’s maritime resilience problem is constrained by a fundamental problem, namely the unclear vision and orientation of the future maritime strategy. This causes the ongoing maritime strategy to not be implemented optimally due to unfocused policy direction and is exacerbated by the unpreparedness of supporting resources to implement maritime-based policies. Findings shows that Indonesia maritime strategy is still using adaptive measures that operates after shocks happened. The government needs to build preventive resilience capacity to deal with increasingly complex and sophisticated maritime shocks."

"Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia memiliki presiden yang berhak untuk melakukan restrukturisasi pada kabinet. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengakibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dibubarkan pada Kabinet Merah Putih sehingga arsip Kemenko Marves harus diselamatkan. Agar penyelamatan arsip berjalan secara prosedural, lembaga kearsipan yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membina sekaligus membuat pedoman penyelamatan arsip secara nasional yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, serta analisis data melalui penetapan data, pengumpulan data, pereduksian data, dan pembentukan rangkaian data-data tersebut menjadi model eksplanatif (penjelasan proses dari masing-masing kegiatan penyelamatan arsip) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip Kemenko Marves menurut sudut pandang tiga lembaga yakni Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), ANRI, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip pascapembubaran Kemenko Marves hanya terlaksana secara parsial pada tahap verifikasi dan peraturan itu sendiri tidak mengatur aspek yang ada dalam penyelamatan arsip, seperti pihak yang membuat surat pembentukan tim penyelamatan arsip.

---

Indonesia’s presidential system grants the president authority to restructure the cabinet. Following his election, President Prabowo Subianto dissolved the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs (Kemenko Marves), requiring the proper acquisition of its official records as part of the national archival heritage. The National Archives of Indonesia (ANRI), as the national archival authority, is mandated to oversee this process through regulations such as the Head of National Archives of Indonesia Regulation Number 46 of 2015 about Acquisition of Records from Merged or Dissolved State Institutions and Regional Governments. As a result, this can be researched with qualitative approach using document analysis, observation, and interviews, was conducted to examine the implementation of this regulation in the Kemenko Marves case from the perspectives of ANRI, the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development (Kemenko IPK), and the Coordinating Ministry for Food Affairs (Kemenko Pangan). The findings showed that implementation was only partially carried out, particularly at the verification stage, and the regulation itself lacks clarity on essential aspects, such as which stakeholders are responsible for issuing the decree to form the records acquisition team. This regulatory gap poses challenges to the coordinated and systematic preservation of state records during institutional changes."