Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14 dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh"

"Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan “Program Peningkatan Penghidupan Berbasis Masyarakat” (Program PPMK) yang merupakan komponen program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai program untuk mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat perkotaan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang produktif. Dalam program PPMK KOTAKU, proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota kelompok swadaya masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif dan kreatif. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan sumber-sumber sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersumber dari modal/kapital pada kondisi internal dan eksternal KSM. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami faktor yang menjadi dorongan dan hambatan keterlibatan kelompok swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di perkotaan kumuh. Setiap sumber daya diperlukan untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program secara menyeluruh.

---

The high poverty rate occurs not only in rural areas but also in urban areas in Indonesia. The Ministry of Public Works and Public Housing introduced the “Community-based Livelihood Improvement Program” (Program PPMK) which is a component of the City without Slums (KOTAKU) as a program to alleviate poverty. This program focus on building the city without slums area. The development of urban communities is expected to empower low-income people in urban areas and improving their welfare through participating in productive business activities. In the PPMK program, the process of continuous development is more aimed at increasing the expertise and skills of self-help group members through the development of productive and creative economic businesses. Therefore, they can become an independent business group. This study carried out through qualitative approach. The data collection gathered through indepth-interviewing, observation and secondary sources.The findings of this study indicate that there are driving factors and inhibiting factors that originate from capital in the internal and external conditions of the self-help group. This study concludes that understanding the factors that drive and inhibit the involvement of self-help group members is very important in the process of community development in slums area. Every resource is needed to enable community members to participate in the program thoroughly."

"Paradigma "good governance" atau kepemerintahan yang baik akhir-akhir ini menjadi wacana kuat dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia. Untuk mewujudkan praktek kepemerintahan yang baik ada tiga institusi utama yang secara bersama-sama harus diberdayakan yaitu pemerintah, sektor privat dan masyarakat (civil society). Semangat reformasi dan penerapan model pembangunan yang partisipatif dengan orientasi kepada kepentingan rakyat. Mencuatnya isu reformasi selama ini bagi masyarakat sebagai obyek pembangunan, belum memiliki posisi tawar sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingannya. Untuk mengangkat masyarakat sebagai subyek pembangunan utama, sejalan dengan tuntutan otonomi dan desentralisasi, maka disusunlah Tesis ini dengan melakukan penelitian terhadap proses penguatan kelembagaan lokal dalam proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di enam kelurahan di kota Semarang yaitu di Kelurahan Bangunharjo, Gemah, Sumurbroto, Tandang, Kuningan dan Kemijen. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh dalam pembentukan tampilan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang mandiri yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan untuk memperkuat terwujudnya praktek kepemerintahan yang baik dalam kerangka manajemen perkotaan. Dari hasil penelitian berdasarkan pembuktian hipotesis statistik regresi, berganda dinyatakan bahwa, terdapat hubungan keterpengaruhan oleh variabel independen, yaitu faktor pengaruh lingkungan eksternal dan faktor penerimaan internal komunitas terhadap variabel dependen tampilan BKM dimana pengaruh penerimaan internal komunitas memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan tampilan BKM dari pada pengaruh lingkungan eksternal. Dari rincian koefisien korelasi antar variabel, diperoleh urutan (rank) faktorfaktor yang mempengaruhi kemandirian BKM, yaitu sebagai berikut : 1. Kepemimpinan dalam komunitas. 2. Penerimaan masyarakat terhadap misi dan strategi organisasi. 3. Sikap aparat yang membatasi diri untuk tidak mencampuri internal organisasi. 4. Bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui BKM. 5. Aturan main yang transparan. 6.Budaya lokal yang peduli kemiskinan. Dalam penguatan praktek kepemerintahan yang baik, agar terjadi proses transformasi kelembagaan lokal yang berkelanjutan, perlu penguatan terhadap visi strategis dan membangun komitmen antar para pelaku, selain penerapan unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan BKM yang sudah terbentuk saat ini dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi dalam manajemen pembangunan perkotaan, terutama mewujudkan program pembangunan kota yang terpadu dan tepat sasaran. Untuk mencapai percepatan pencapaian tersebut masih diperlukan peran "mediator" baik dari privat sektor maupun "civil society" yang bisa membangun sinergitas antara pelaku lokal : eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam membangun interaksi, membangun kapasitas dan membangun sumber daya atau modal organisasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan koordinasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang.Data dikumpulkan melalui kuesioner, responden diambil dengan menggunakan metode penarikan sampel berlapis sebanyak 180 orang yang terdiri atas 27 orang Tim Pelaksana dan 153 orang Masyarakat Pengguna P2KP.Berdasarkan pengujian hipotesis beda dua rata-rata menunjukkan bahwa persepsi antara Tim Pelaksana dan Pengguna tidak berbeda/sama terhadap variabel perencanaan, koordinasi dan efektivitas kegiatan P2KP.Berdasarkan model regresi berganda, variabel perencanaan dan koordinasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap efektivitas kegiatan P2KP. Variabel efektivitas P2KP lebih responsif terhadap variabel perencanaan dibandingkan dengan variabel koordinasi. Dalam model tersebut ditunjukan bahwa efektivitas kegiatan P2KP bukan hanya dipengaruhi oleh variabel perencanaan dan koordinasi tetapi masih ada faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor lain yang diduga peneliti berpengaruh terhadap efektivitas program tersebut adafah faktor budaya, tingginya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan ketaatan terhadap hukum."

"Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diusung oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah berjalan sejak tahun 2002 PPMK membuka ruang bagi keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat serta menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara menggali dan memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam masyarakat Dengan memadukan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif penelitian ini mengkaji hasil dari PPMK mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menyusun strategi terbaik untuk meningkatkan efektifitas PPMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Tanjung Duren Utara Hasil analisa secara makro menunjukkan terdapat pola hubungan yang beragam antara anggaran PPMK tahun 2008 2010 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 Analisis kuadran menunjukkan pelaksanaan PPMK di Tanjung Duren Utara termasuk dalam kategori inefisien Hal ini menunjukkan PPMK dapat lebih efisien bila dilakukan perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik Analisa secara mikro mengkaji secara menyeluruh pelaksanaan PPMK dari sudut pandang masyarakat Dari persepsi responden diketahui bahwa PPMK belum dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kurang dapat untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Duren Utara Dengan menggunakan analisa SWOT peneliti bersama dengan masyarakat mengidentifikasi kekuatan peluang dan permasalahan yang ada dalam masyarakat serta pelaksanaan PPMK Dari analisa SWOT ini dapat disusun strategi pelaksanaan PPMK yang lebih baik dalam kerangka waktu pelaksanaan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas PPMK dalam menekan jumlah penduduk miskin di Tanjung Duren Utara Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK is a poverty alleviation program carried by the Provincial Government of DKI Jakarta since 2002 It encourages active participation of the community to take the important role on planning and executing the program This study examines the outcomes of PPMK identifies the problems of PPMK and finds out the best strategy to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara by utilizing both quantitative and qualitative analysis Macro quantitative analysis shows that there are diverse patterns of correlations between the PPMK budget during 2008 2010 and the poverty reduction in DKI Jakarta Moreover the quadrant analysis shows that the implementation of PPMK in Tanjung Duren Utara can be categorized as inefficient If the community can be more efficient in planning and allocating the PPMK budget there should be less number of poor people in this village Micro qualitative analysis shows comprehensive perspectives of PPMK implementation at community level Respondents rsquo perceptions note that the inefficiency perchance caused by PPMK fails that it can not involve all community members to participate actively and are less able to maximize their strengths in the community The writer and the community identified the strengths opportunities and problems that exist in the society and in the implementation of PPMK by using the SWOT analysis It helps to construct better PPMK action plan strategy which is completed in a timeframe and expected to increase the effectiveness of PPMK on alleviating poverty in Tanjung Duren Utara "

"Penelitian ini merupakan studi yang membahas determinan kemiskinan dengan menggunakan data Susenas 2012 dan kemudian akan dilihat hubungan antara variable karakteristik rumah tangga tersebut serta dibandingkan dampak masing masing variabel di masing masing wilayah tersebut terhadap kemiskinan Penelitian ini menggunakan metode logistik pada data cross section Hal ini memiliki tujuan dan harapan agar kemiskinan semakin dapat diatasi serta Indonesia akan semakin membaik dalam jangka panjang Kata kunci Kemiskinan Perkotaan Pedesaan Karakteristik Socio economic dan Susenas 2012.

---

This study is a study that addresses the determinants of poverty using data Susenas 2012 Study aims to know the factors that affect poverty in urban and rural household level This study using logistic method on cross section data Demographic characteristics of households indicates the direction of education in accordance with previous studies while the manufacturing and agricultural sectors shows the probability to be poor compared to the trade and educational services Keywords Poverty Urban rural Household Characteristics and Susenas 2012."

"Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu."