Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kaligis, Juni Wira Yudha
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S9983
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Purwito Moesdradjad
Jakarta: Samudra Ilmu, 2006
336.26 Pur k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Purwito Moesdradjad
Tangerang: Jelajah Nusa, 2013
336.26 ALI kt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Danang Yulianto
Abstrak :
Tak dapat di hindari lagi penggunaan Sistem Informasi (SI) dan Tekhonologi Informasi (TI) untuk bisa digunakan dalam memenangkan persaingan bisnis. Bahkan bisa dikatakan dewasa ini sebagian besar organisasi dalam seluruh sektor industri, perdagangan dan kepemerintahan sangat tergantung dengan SI/TI mereka. Penggunaan strategi yang tepat akan menentukan keberlangsungan organisasi. Sehingga setiap manajer TI harus benar-benar bisa menyelaraskan antara strategi SI/TI yang di ambil dengan tujuan sebuah organisasi. Dengan adanya penyelarasan SI/TI dan tujuan organisasi maka keberadaan investasi di bidang SI/TI tidak dipandang sebelah mata lagi. Strategy Maps, yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton merupakan sebuah sebuah peta/diagram (map) yang menggambarkan/menerangkan bagaimana sebuah organisai menciptakan nilai (value) dengan menghubungkan sasaransasaran strategis dalam hubungan sebab akibat dari empat (4) perspektif yang ada pada Balance Scorecard (financial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan). Dalam strategy map ini telah di buatkan "template" yang "unified" dan langkah yang jelas untuk membuat sebuah strategy sehingga manajer bisa me-manage tujuan (objective) dan ukuran (measure). Guna meningkatkan peranan IT dalam program reformasi kepabeanan dan cukai diperlukan sebuah IT Strategy Map yang tepat sehingga investasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai efisien dan efektif. Dalam pengembangan IT Strategy Map tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan template yang di kembangkan oleh Kaplan dan Norton(2006) dalam bukunya aligment. Data-data yang digunakan dalam pengembangan IT Strategy Map Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rencana Strategis, Rekomendasi IMF dan hasil pengamatan.
It is an inevitable that Information System and Information Technology are to win the business competition nowadays. Even most of organization in industrial sectors, trades, and governments are dependent on their Information System and Information Technology. The implementation of the right strategy affects the organization"s progress. Hence, every IT manager should harmonize IS/IT strategy with the organization"s goal. With IS/IT relevant to the organization"s goal, IS/IT investment is very prominent. Strategy Maps, which is developed by Kaplan and Norton, is a map/diagram that describe/explain how an organization creates value by connecting strategic goals in a cause-effect relationship from four different perspectives provided by the Balance Scorecard (financial, customer, internal business process, and learning and growth). In this strategy map, a unified template is provided, as well as clear step-by-step procedure to design a strategy, allowing the manager to manage its objective and measure. In order to improve the role of IT in a reformation program of customs, an appropriate IT Strategy Map is needed in order the investment by Directorat General Customs and Excise can be effecient and effective. In the development of the IT Strategy Map, the Directorat General Customs and Excise implemented a template provided by Kaplan and Norton in Alignment (2006). The data used in the development of IT Strategy Map in the Directorat General Customs and Excise are Strategic Plan, IMF Recommendation, and observation.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laras Setyorini
Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik berikat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menganalisi dampak yang berpengaruh kepada Industri Besar yaitu Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Minyak dan Gas (Migas). Penelitian pada skripsi ini didasari dari penggunaan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah dan studi yang dilakukan yaitu dengan studi literatur dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat telah sesuai dengan tujuan penetapannya, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya yang menguntungkan bagi Industri TPT dan Industri Migas. ...... This research describes the implementation of customs facilities at the Bonded Logistic Center (BLC) which has been stipulated on Ministry of Finance Regulation, PMK No.28/PMK.04/2018 concerning amendments to PMK No.272/PMK.04/2015. This regulation describes the provisions for the establishment of Bonded Logistic Center. The focus of this research is to explain the implementation of facilities given for Bonded Logistic Center, along with the supporting and inhibiting factors in its implementation. Furthermore, analyzing the impact that affects heavy industries, that is The Textile Industry and The Oil and Gas Industry. The research in this thesis is based on the use of qualitative methods by describing the problems and the studies of this research by literature study and the secondary data obtained through in-depth interviews with credible sources. The results of this research are that the results of the implementation of Customs Facilities at the Bonded Logistic Center are in accordance with the objectives of its application, in its implementation there are supporting and inhibiting factors, as well as beneficial impacts for The Textile Industry and The Oil and Gas Industry.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10213
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Purwito Moesdradjad
Jakarta: 2006
336.2 Pur k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Purwito Moesdradjad
Jakarta: Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
336.26 ALI k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adnan Rousyan Fikr
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direkorat Jenderal Bea dan Cukai atas perusahaan terdaftar importir pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi nilai temuan audit kepabeanan. Penelitian ini menemukan bahwa jenjang pendidikan auditor, pengalaman kerja auditor, ukuran importir, importir yang terdaftar di bursa dan nilai pabean memiliki pengaruh terhadap nilai temuan audit kepabeanan di Direkorat Audit Kepabeanan dan Cukai. ......This research analyzes about factors affecting customs audit rsquo s claim from compliance audit that done by Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai Direktorat, Jenderal Bea dan Cukai towards company that has been resgistered as general importer at 2015. Through this research, researcher want to analyzes factors which consist of internal factors and external factors that affect customs audit rsquo s claim. This research unveil that auditor rsquo s education level, auditor rsquo s works experience, importer rsquo s size, listed importer and import rsquo s volume affecting customs audit rsquo s claim in Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66836
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilmi Aulia Azmi
Abstrak :

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh auditee. Namun demikian dalam proses banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan proceeds. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds, bagaimana proses audit yang dilakukan untuk menetapkan TAS Fee sebagai proceeds, dan mengapa terdapat putusan majelis hakim yang berbeda atas penetapan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara kepada tim audit. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit karena memenuhi definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yaitu merupakan bagian dari pendapatan auditee yang dibayarkan secara tidak langsung kepada penjual barang impor di luar negeri atas penjualan barang impor di pasar dalam negeri. Proses audit yang dilakukan oleh tim audit telah sesuai dengan program audit yang diatur dalam Perdijern Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yaitu melakukan pendalaman atas bukti-bukti audit dan melakukan konfirmasi kepada auditee sebelum melakukan penetapan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds, yaitu putusan terhadap PT ABC yang menganggap TAS Fee adalah proceeds, dan putusan terhadap PT XYZ yang menganggap TAS Fee adalah pembayaran atas jasa dan bukan merupakan proceeds. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum bagi auditee, tim audit, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan oleh regulator yang mengatur tentang proceeds agar menambahkan kriteria dan batasan suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds. ......This research was carried out to analyze the costs of the Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) which were determined as proceeds by the audit team in the Customs Audit process. According to the auditee, the TAS Fee is a payment to other parties abroad for technical services received by the auditee. Meanwhile, according to the audit team, TAS Fee is proceeds which are costs that must be added to the customs value. The implications arising from this determination are that there is an underpayment of import duties, taxes on imports, and administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the auditee. However, in the appeal process at the Tax Court, the Panel of Judges issued different decisions regarding two cases of determination of proceeds. This research is aimed at answering research questions, namely why TAS Fee is determined as proceeds, what is the audit process carried out to determine TAS Fee as proceeds, and why there are different decisions from the panel of judges regarding this determination. The research was carried out by analyzing the results of the Tax Court decision and the results of interviews with the audit team. The results of this research are that the TAS Fee is determined as proceeds by the audit team because it meets the definition set out in Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.04/2010 concerning Customs Value for Calculating Import Duties, that it is part of the auditee's income which is paid indirectly to sellers of imported goods abroad for sales of imported goods in the domestic market. The audit process carried out by the audit team is in accordance with the audit program regulated in Customs and Excise Regulation Number PER-35/BC/2017 concerning Procedures for Customs Audits and Excise Audits, conducting an in-depth study of the audit evidence and confirming it with the auditee before conducting it. determination. The Panel of Judges at the Tax Court has a different view regarding the two decisions regarding the TAS Fee as proceeds, the decision against PT ABC which considers the TAS Fee to be proceeds, and the decision against PT XYZ which considers the TAS Fee as payment for services and not proceeds. This causes a non-compliance with the principle of legal certainty for the auditee, audit team and the Tax Court Panel of Judges. As an implication in this research, it is necessary to refine the regulations by the regulator that regulate proceeds in order to add criteria and limits on costs that can be designated as proceeds.

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>