Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kepercayaan publik terhadap Telemedicine dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang di adopsi dengan cepat di seluruh dunia adalah telemedicine, terutama ketika pandemic Covid-19 melanda. Kehadiran telemedicine berpotensi memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam akses layanan kesehatan. Di tengah manfaatnya yang besar, telemedicine juga menemui kendala-kendala yang cukup berdampak pada kepercayaan penggunanya. Kepercayaan dalam telemedicine berbeda dengan layanan elektronik pada umumnya, karena melibatkan perawatan kesehatan dan keselamatan pasien serta data yang sangat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan publik dalam telemedicine dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei dengan kuesioner yang diadaptasi dari instrumen Patient Trust Assessment Tools (PATAT) dan mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), dengan analisis statistik menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine memiliki tingkat kepercayaan dengan nilai yang tinggi. Kepercayaan pada organisasi penyedia layanan telemedicine dan kepercayaan pada teknologi ditemukan menjadi faktor utama yang signifikan membentuk kepercayaan terhadap layanan telemedicine. Selain itu, hasil yang konsisten juga didapatkan bahwa terkait atribut-atribut yang melekat pada organisasi penyedia layanan menjadi faktor signifikan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap layanan telemedicine.......This paper discusses public trust in telemedicine and the factors determining it. Telemedicine is a form of technology utilization in the health sector that is rapidly being adopted around the world, and the Covid-19 pandemic accelerated it. The presence of telemedicine has the potential to provide solutions to overcome various problems in accessing health services. Despite its great benefits, telemedicine also encountered obstacles that have quite an impact on the trust of its users. Trust in telemedicine is different from electronic services in general, as it involves healthcare and patient safety as well as highly personal and sensitive data. This study aims to find out how public trust in telemedicine and the factors that determine trust in telemedicine services, especially in Indonesia. The research method used was a survey with questionnaires adapted from the Patient Trust Assessment Tools (PATAT) instrument and the mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), with statistical analysis using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed a high level of public trust in telemedicine services. Trust in telemedicine service provider organizations and trust in technology were major factors that significantly determine trust in telemedicine services. In addition, consistent results were also found that related to the attributes inherent in the care organization became a significant factor in influencing trust in telemedicine services."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data sehubungan dengan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Implementasi integrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Untuk melihat tingkat kepercayaan publik tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama public trust menurut Grimmelikhuijsen dan Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilakukan secara online melalui platform Google formulir dengan hasil responden sebanyak 130 responden yang merupakan Wajib Pajak di Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel masyarakat Kota Depok memiliki tingkat kepercayaan sedang mengenai pengintegrasian NIK-NPWP. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan ini dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui pengintegrasian NIK-NPWP ini. Namun masih terdapat tingkat kepercayaan yang rendah di antara responden terkait perlindungan privasi dan keamanan data karena kurangnya informasi transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah serta pengalaman negatif terkait insiden kebocoran data sebelumnya.......This research aims to analyze the level of public trust in privacy and data security in connection with the integration of the Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) in Indonesia. The implementation of this integration is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which aims to increase the efficiency of tax administration and taxpayer compliance. However, concerns have emerged among the public regarding the potential risk of privacy violations and personal data leaks. To see the level of public trust, this research uses the main theory of public trust according to Grimmelikhuijsen and Knies. The research approach used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, literature studies. The survey was conducted online via the Google form platform with the results of 130 respondents who were Taxpayers in Depok. The results of this research show that the majority of the Depok City community sample has a moderate level of confidence regarding the integration of NIK-NPWP. The main factor influencing this trust is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the integration of NIK-NPWP. However, there is still a low level of trust among respondents regarding privacy protection and data security due to the lack of transparent information regarding security measures taken by the government as well as negative experiences related to previous data leak incidents."

"Kepercayaan publik merupakan salah satu modal bagi pemerintah dalam membentuk kepatuhan serta dukungan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan lingkungan. Salah satu kebijakan lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta adalah pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020. Dalam pelaksanaan uji emisi di Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengukur tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor menggunakan teori public trust dari Grimmelikhuijsen & Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode campuran. Peneliti akan menganalisis hasil dari penyebaran kuisioner kepada 100 responden yang telah melaksanakan uji emisi dengan data yang diperoleh peneliti dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan publik dari masyarakat tinggi terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepercayaan publik tidak terlepas dari bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan imbauan atau teguran kepada masyarakat untuk melakukan uji emisi. Namun, terdapat beberapa catatan penting dari peneliti seperti minimmya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga terdapat beberapa program pendukung yang belum berjalan optimal dalam pemberlakuan uji emisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan sosialiasi yang masif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat serta menjakankan program tilang uji emisi dan disinsentif parkir kepada masyarakat yang belum melaksanakan uji emisi......Public trust is an essential asset for the government in fostering compliance and support from the society for an environmental policy. One of the environmental policies from the Provincial Government of DKI Jakarta is the implementation of vehicle emission testing, which is regulated in Governor Regulation Number 66 of 2020. In the implementation of emission testing in Jakarta, there are several issues that arise, which can affect the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government as the policy executor. Therefore, this study aims to measure the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing using the public trust theory by Grimmelikhuijsen & Knies. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods for data collection. The researcher will analyze the results of the questionnaire distributed to 100 respondents who have conducted emission testing, with data obtained from in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the level of public trust in the DKI Jakarta Provincial Government in implementing vehicle emission testing is high. The high level of public trust is due in part to how the DKI Jakarta Provincial Government provides warnings or reminders to the society to conduct emission testing. However, there are some important notes from the researcher, such as the minimal socialization conducted by the DKI Jakarta Provincial Government and some supporting programs that have not been optimally implemented in the application of emission testing. Therefore, the researcher recommends that the DKI Jakarta Provincial Government conduct massive and widespread socialization to all levels of society and enforce emission test fines and parking disincentives for those who have not conducted emission testing."