Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Mesir telah terjalin cukup lama, bahkan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sekaligus memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan dari negara anggota Liga Arab. Objek penelitian tesis ini lebih fokus kepada kerjasama lembaga non pemerintah antar Negara Indonesia-Mesir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali-Indonesia dengan al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) di Kairo-Mesir. Pembahasan dalam penelitian ini bertumpu pada dua pertanyaan utama yaitu bagaimana peran Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi di Mesir dan bagaimana peran aktor/lembaga non pemerintah IPD dan ACPSS dalam memberikan edukasi dan implementasinya pada demokrasi di Mesir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori transnasionalisme dan diplomasi sebagai kacamata dalam melihat fenomena di atas, yang diperkuat dengan aplikasi teori soft power dan multi-track diplomacy dalam proses konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan fakta terkait signifikansi peran serta aktor non pemerintah dalam menopang hubungan kerjasama kedua negara. Kerjasama antara IPD dan ACPSS khususnya di bidang demokrasi terwujud dikarenakan adanya kebutuhan Mesir untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada di Mesir dan keluar dari masa transisi menuju konsolidasi demokrasi sehingga Mesir melakukan sharing informasi kepada Indonesia yang dianggap sudah lebih dahulu mencapai konsolidasi demokrasi. Cita-cita Mesir ini mampu ditangkap dan diterjemahkan oleh IPD sehingga antara ACPSS dan IPD melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkannya. Tujuan pembahasan tesis ini untuk memberikan informasi baru terkait hubungan diplomasi dan kerjasama antar kedua negara, khususnya terkait proses konsolidasi demokrasi di Mesir yang melibatkan aktor lembaga non pemerintah. ......Bilateral relation between Indonesia and Egypt has existed quite a long time; even Egypt was the first country to recognize the sovereignty and independence of Indonesia, as well as to strife to acquire the recognition from the member of Arab League nations. The research object of this thesis is focused on the cooperation between non-governmental organizations of the two nations Indonesia-Egypt. This is proofed by the cooperation between the Institute for Peace and Democracy (IPD), located in Bali-Indonesia, with the al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) located in Cairo-Egypt. The discussion on this research based on two main questions: how was Indonesia's role in the process of democratic consolidation in Egypt and how was the role of the actors non-governmental institutions, IPD and ACPSS, in providing education and implementation of democracy in Egypt. To answer these questions, the researcher employ the theory of transnationalism and diplomacy as the point of view in viewing the mentioned phenomenon, reinforced with the application of the theory of soft power and multi-track diplomacy in the process of democratic consolidation. This study found the facts related to the significance of the role of non-governmental actors in supporting the cooperative relationship between the two nations. The cooperation between IPD and ACPSS especially in democracy was materialized due to the need for Egypt to improve the democratic system and to come out of the transition period towards the consolidation of democracy so that the Egypt shared the information to Indonesia which is considered to have first reached the consolidation of democracy. The ideals of Egypt was captured and translated by IPD, so that ACPSS and IPD could perform various activities in order to make it happen. The purpose of the discussion of this thesis is to provide new information related to the diplomatic relations and cooperation between the two nations, particularly related to the process of democratic consolidation in Egypt involving non-governmental actors.

Abstrak :
Berakhirnya kerjasama Indonesia dan Australia dalam Regional Cooperation Agreement (RCA) yang telah dibangun sejak tahun 2000 memunculkan permasalahan baru bagi kelompok Pengungsi dan Pencari Suaka yang berada di Indonesia. Kajian ini menganalisa latar belakang serta dinamika berakhirnya perjanjian bilateral penanganan pegungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dengan mengadopsi teori neo-classical realism sebagai kerangka analisis terhadap variabel data dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya kerjasama Regional Cooperation Agreement (RCA) dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 disajikan sebagai faktor sistemik yang memunculkan reaksi penilaian domestik Australia sebagai intervening variables yang mencakup persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan struktur negara dan politik domestik. ......The end of the cooperation between Indonesia and Australia in the Regional Cooperation Agreement (RCA), which has been built since 2000, has created new problems for groups of refugees and asylum seekers who have been displaced in Indonesia. This study analyzes the background and dynamics of the termination of the bilateral agreement on handling refugees and asylum seekers in Indonesia. By adopting the theory of neoclassical realism as a framework for analyzing the data variables in this study, the factors that influenced the termination of the Regional Cooperation Agreement (RCA) were motivated by the isuued of Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 125 of 2016 as systemic factor which triggered Australia domestic assesment presented as an intervening variable which includes the perception of leaders, cultural strategies, public relations, and the structure of the state and domestic politics.

Abstrak :
Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat. ...... The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance. The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized. This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits.

Abstrak :
Penelitian ini membahas prospek realisasi kerjasama penerbangan dalam ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA), serta melihat implikasinya pada kerjasama bilateral maskapai penerbangan Indonesia dan Belanda. Teori scenario building menganalisa serangkaian kondisi di masa depan dari perjanjian multilateral ini. Penelitian ini menggunakan paradigma structure-conduct-performance dalam menganalisa industri transportasi udara di Uni Eropa dan ASEAN kemudian dianalisis menggunakan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini juga melihat manfaat dari perjanjian tersebut terhadap kerjasama penerbangan bilateral Belanda dengan Indonesia dalam hal ini dilihat dari maskapai penerbangan kedua negara dan dianalisis menggunakan keunggulan kompetitif. ......This study critically discusses the prospect of realizing aviation sector cooperation in the ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA) multilateral agreement, as well as looking at the implications of bilateral cooperation between Indonesian and Dutch airlines. Scenario building theory analyzes a series of conditions in the future of this multilateral agreement. This study uses the structure-conduct-performance paradigm in analyzing the air transportation industry in the European Union and ASEAN and then analyzed using the theory of comparative and competitive advantage. This study looks at the benefits of the agreement on bilateral aviation cooperation between the Netherlands and Indonesia, in this case seen from the airlines of the two countries and analyzed using competitive advantage.

Abstrak :
ABSTRACT
Dewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

ABSTRACT
Global economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis. The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation. This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it‟s own positions and interests implemented in foreign policy. This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation.

Abstrak :
Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM. ......In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM.