Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada penelitian ini penulis melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. STSN dipilih karena STSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada dibawah koordinasi BSSN. Pengukuran yang dilakukan pada mahasiswa STSN dengan menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis MCDA yang dikembangkan oleh Kruger dan Kearney 2006 . MCDA merupakan prototype pengukuran kesadaran keamanan informasi berdasarkan dimensi knowledge, behaviour dan attitude. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN berada pada level sedang. Kondisi tersebut disebabkan karena nilai-nilai kesadaran keamanan informasi yang telah didapatkan melalui pembinaan akademik maupun pengasuhan belum terinternalisasi secara menyeluruh pada mahasiswa STSN. Pengetahuan Knowledge mahasiswa STSN tentang keamanan data privasi dalam menggunakan Facebook, belum tentu dapat menggambarkan tingkat kesadaran mahasiswa STSN secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor dimensi Behaviour dan Attitude pada mahasiswa. Kondisi tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN dapat menjadi sebuah kerentanan bagi organisasi BSSN. Hal ini dikarenakan mahasiswa STSN telah menjadi salah satu bagian dari sistem BSSN. Selain itu, kaitannya dalam pekerjaan nanti lulusan STSN akan berhubungan dengan informasi yang sifatnya sensitif maupun berklasifikasi. Hal ini dapat memicu adanya kegiatan profiling maupun social engineering yang berpengaruh terhadap ketahanan siber Indonesia. Dari hasil studi ini, merekomendasikan upaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. Adapun upaya yang dapat dilakukan meliputi, pembinaan kesadaran keamanan informasi pada tenaga pendidikan STSN baik dosen maupun satuan pengasuhan, pemuatan materi kesadaran keamanan data privasi pada pola pembinaan yang diberikan serta internalisasi nilai-nilai kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN.

---

ABSTRACTIn the current study, the researchers measure the Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. STSN was chosen because STSN is the official college under the coordination of BSSN. STSN students are the main human resources in BSSN, so when graduated later STSN students have a role in maintaining the resilience and security of Indonesian cyber. The method used in this research is mixed method with explanatory approach.The measurement was done by using Multiple Criteria Decision Analysis MCDA developed by Kruger and Kearney 2006 . MCDA is a measurement prototype for information security awareness that rests on the dimension of Knowledge, Behavior, and Attitude. Based on the measurement result, STSN students 39 level of privacy data security awareness was classified as medium level. The condition of the level of awareness of the security of privacy data on STSN students is due to the awareness of information security that has been obtained through academic guidance and care has not been completely internalized to STSN students. Knowledge of STSN students about the security of data privacy in using facebook, not necessarily can describe level of awareness of STSN student as a whole. This is due to the dimensions of Behavior and Attitude on the students. This condition may be a vulnerability for STSN graduates that will affect the role of BSSN in maintaining national defense in the cyber sector. This is because STSN students have become one part of BSSN system. In addition, the connection in the later work STSN graduates will be associated with information that is sensitive or classified. This can trigger the existence of profiling and social engginering activities that affect the resilience of Indonesian cyber. When STSN students are graduated, they will close to things whose nature is classified or restricted. This study recommended some attempts to improve Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. Those attempts included Coaching of information security awareness towards STSN educators, involving the material of privacy data security awareness on the coaching pattern, and internalization of values of privacy data security awareness on STSN students. "

"Keamanan dan ketahanan siber suatu negara saat ini telah menjadi elemen penting karena memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional. Serangan siber yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia khususnya pada infrastruktur informasi kritis nasional menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan data Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2018, saat ini Indonesia menempati urutan 41 dari 194 negara di dunia. Indeks tersebut menilai tingkat kesiapan dan komitmen suatu negara terhadap keamanan dan ketahanan sibernya. Oleh karena itu masih terdapat hal-hal yang harusdiperbaiki untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber Indonesia. Penelitianini bertujuan untuk (1) menjelaskan dan menganalisis ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional yang dapat mengganggu kedaulatan negara atas ruang siber, (2) menjelaskan dan menganalisis sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi serangan siber pada infrastruktur informasi kritis serta (3) menganalisis strategi untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasikritis dalam mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana sumber data didapatkan melalui studi literatur dan wawancara terhadap perwakilan dari pihak pemerintah, operator infrastruktur informasi kritis nasional serta lembaga penelitian keamanan siber. Penelitian ini berfokus pada konsep keamanan dan ketahanan siber berdasarkan indikator yang digunakan pada GCI dan akan membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan negara dengan peringkat tiga teratas pada regional Asia Tenggara. Hasil yang didapat adalah kondisi keamanan dan ketahanan siber Indonesia sudah cukup baik. Namun demikian masih terdapat beberapa area yangperlu diperbaiki untuk mengatasi ancaman siber pada infrastruktur informasi kritis nasional sehingga dapat mewujudkan kedaulatan negara atas ruang siber.

---

Nowadays cybersecurity and cyber resilience of a country has become an important

element because it's impact on national security. Cyber attacks that have occurred

in various parts of the world, especially on national critical information infrastructure, show that the resulting impact could disrupt national security stability. Based on data from the Global Cybersecurity Index (GCI) in 2018,

Indonesia currently ranks 41 out of 194 countries in the world. The index assesses

the level of readiness and commitment of a country to its cybersecurity and resilience. Therefore there are still things that need to be improved to strengthen the security and resilience of Indonesia's cyberspace. This study aims to (1) explain and analyze cyber threats to the national critical information infrastructure that can disrupt the country's sovereignty over cyber space, (2) explain and analyze the extent of Indonesia's readiness in facing cyber attacks on critical information

infrastructure and (3) analyze strategies to overcome cyber threats to critical information infrastructure in realizing state sovereignty over cyber space. The methodology used in this research is analytical descriptive where data sources are obtained through literature studies and interviews with representatives from the

government, operators of the national critical information infrastructure and cyber security research institutions. This research focuses on the concept of cyber security and resilience based on indicators used in GCI and will compare the current condition of Indonesia with countries ranked in the top three in Southeast

Asia Region. The results are the conditions of Indonesia's cyber security and resilience is quite good. However, there are still some areas that need to be improved to overcome cyber threat on the national critical information

infrastructure to realize state sovereignty over cyber space."

"Perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan semakin banyak infrastruktur dan layanan vital yang menggunakan teknologi informasi. Sistem elektronik yang menunjang infrastruktur dan layanan vital tersebut dapat termasuk ke dalam infrastruktur informasi vital (IIV). Dengan ancaman yang hadir pada ruang siber, pelindungan terhadap IIV menjadi penting untuk menjamin keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Pelindungan tersebut direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Peraturan ini mencakup aspek-aspek pelindungan IIV termasuk aspek identifikasi IIV yang merupakan langkah dalam pelindungan IIV di Indonesia.  Pelindungan IIV khususnya pada aspek identifikasi IIV harus dilakukan dengan metode dan kriteria yang sesuai untuk memastikan seluruh IIV yang ada dapat dilindungi dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diapaparkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelindungan IIV di Indonesia khususnya pada aspek identifikasi IIV berdasarkan pada framework dari ASEAN CIIP Framework, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), konsep dependensi dan interdependensi serta konsep ketahanan siber unutk melihat bagaimana pelindungan IIV dapat mendukung ketahanan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek pelindungan IIV di Indonnesia khususnya pada aspek identifikasi IIV telah sesuai dengan framework yang ada serta konsep ketahanan siber yang digunakan dan dapat turut mendukung ketahanan siber di Indonesia.

---

The development of technology has led to an increasing number of infrastructure and vital services that rely on information technology. The electronic systems that support these infrastructure and vital services can be categorized as critical information infrastructure (CII). With the threats present in cyberspace, protecting CII has become crucial to ensure security and cyber resilience in Indonesia. This protection is realized through The Regulation of The President of The Republic of Indonesia Number 82 of 2022 on Critical Information Infrastructure Protection. This regulation covers various aspects of CII protection, including the identification of CII, which is a crucial step in protecting CII in Indonesia. The CII protection, particularly in the aspect of CII identification, must be carried out using appropriate methods and criteria to ensure that all existing CII can be well protected. This research uses a qualitative method and is presented in a descriptive format. This research aims to explain and analyze the protection of CII in Indonesia, particularly in the aspect of CII identification, based on the frameworks provided by the ASEAN CIIP Framework, the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), the concepts of dependency and interdependency, and the concept of cyber resilience to understand how the CII protection can support cyber resilience in Indonesia. The research findings indicate that the aspects of CII protection in Indonesia, particularly in the aspect of CII identification, are in line with the existing frameworks and the concept of cyber resilience used, and they can contribute in enhancing cyber resilience in Indonesia."

"Pelindungan data pribadi merupakan salah satu aspek yang disoroti kini terutama pasca terjadinya revolusi digital secara masif sejak era pandemi COVID-19. Kesiapan strategi sejatinya merupakan kunci dari keberhasilan upaya ketahanan dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis untuk mengintegrasikan teori-teori yang digunakan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebocoran data pribadi di Indonesia masih marak terjadi pasca disahkannya Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menurut teori fishbone berkaitan dengan kebijakan pemerintah, prosedur, peralatan/infrastruktur serta faktor manusia. Demi mewujudkan ketahanan siber melalui pelindungan data pribadi yang lebih baik, pemerintah Indonesia harus segera mengadakan : 1) Regulasi turunan Undang - Undang Pelindungan Data Pribadi, 2) Menetapkan Komisi Nasional Pelindungan Data Pribadi Secara Permanen, 3) Mengimplementasikan standar keamanan siber ISO 27001, 4) Melakukan pengujian sistem secara periodik, 5) Melakukan capacity building, 6) Membentuk pedoman strategi ketahanan siber, 7) Melakukan evaluasi tata kelola secara berkala.

---

Protection of personal or private data is one of the aspects that is being highlighted nowadays, especially after a massive digitalization revolution since the era of the COVID-19 pandemic. Strategic readiness is the key to successful cyber resilience efforts. This research uses qualitative descriptive-analytical methods to integrate the theories used with data obtained from interviews and document studies. In this research was found that personal data leaks in Indonesia are still widespread after the passing of the personal data protection law, due to several factors which according to fishbone theory are related to government policies, procedures, equipment/infrastructure, and human factors. To pursue better protection of personal data, the Indonesian government must immediately implement: 1) Regulations derived from the personal data protection law, 2) Establish a national commission for permanent personal data protection, 3) Implement the ISO 27001 cyber-security standard, 4) Conduct a periodic system testing, 5) Conduct a capacity building program, 6) Form a cyber resilience strategy guidelines, 7) Conduct a regular governance evaluations. "