Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) has brought new obligations for the government of the Republic of Indonesia. These obligations consists of general obligation and specific obligation"

"Skripsi ini mengkaji konflik antara kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban negara untuk melindungi hak investor asing, suatu permasalahan yang sering terjadi ketika negara menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Melalui penelitian yuridis- normatif, skripsi ini membahas pengaturan HAM dan hak investor asing dalam hukum internasional, serta konsekuensi hukum bagi negara akibat praktiknya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai sumber hukum internasional memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi HAM dan juga untuk melindungi hak investor asing. Jika negara tidak melindungi HAM demi kepentingan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajibannya melindungi HAM. Di lain pihak, jika negara melindungi HAM dengan mengorbankan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajiban untuk melindungi hak investor asing. Namun, negara dapat dibebaskan dari gugatan pelanggaran hak investor asing apabila tindakan negara yang merugikan investor asing demi perlindungan HAM memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

---

This study discusses the conflict between state duty to protect human rights and state duty to protect the rights of foreign investors, a problem which often occurs when states are dealing with human rights cases related to foreign investments. By using the juridical-normative research method, this study elaborates how international law regulates human rights and the rights of foreign investors, along with the legal consequences for states for their practices in dealing with human rights cases related to foreign investment.

The research shows that various sources of international law give states the duty to protect human rights and also the duty to protect the rights of foreign investors. If the state did not protect human rights for the convenience of foreign investors, states could be judged to be breaching its obligation to protect human rights. On the other hand, if states protect human rights at the cost of foreign investors, states could be judged to be violating the rights of foreign investors. However, states can also be exempted from such judgment, given that the state?s human rights measures which incur losses for foreign investors fulfill certain criterias."

"Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi HAM bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Pada implementasinya di Indonesia banyak jumlah kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang terus meningkat tiap tahunnya, hal ini terjadi karena masih kurang nya peran negara dalam melindungi PRT, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan PRT. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, kebutuhan regulasi untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Solusi yang ditawarkan adalah segera mengesahkan RUU PPRT sebagai dasar perlindungan PRT serta meratifikasi ILO Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan: pertama, menjelaskan secara detail sehingga dapat membantu pemerintah untuk menguatkan perlindungan PRT yang diatur dalam RUU PPRT merupakan hal yang prioritas untuk disahkan negara. Metode penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan untuk melindungi PRT serta belum ada peraturan yang menjadi kerangka acuan perlindungan PRT.

---

Indonesia has an obligation to protect the human rights of the nation as regulated in the State Constitution, namely the 1945 Constitution. In its implementation in Indonesia, the number of cases of violence against Domestic Workers continues to increase every year, this occurs because the role of the state in protecting domestic workers is still lacking, there are no regulations that specifically regulate the protection of domestic workers.Based on the problems that occur, the need for regulations to protect Domestic Workers is a form of state responsibility to protect Human Rights. The solution offered is to immediately ratify the RUU PPRT PPRT as a basis for protecting domestic workers and to ratify ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers.This research aims: first,explaining in detail so that it can help the government to strengthen the protection of domestic workers regulated in the RUU PPRT is a priority for the state to pass. This research method is doctrinal research that uses library materials. The results of this research show that Indonesia does not yet have regulations to protect domestic workers and there are no regulations that serve as a reference framework for protecting domestic workers."

"Meningkatnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka di berbagai belahan dunia, terutama melalui laut, diikuti dengan kasus kematian mereka di laut. Tidak hanya itu, nasib pengungsi dan pencari suaka juga diperparah dengan tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatkan pengungsi dan pencari suaka, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayahnya, dengan mendorong perahu pengungsi tersebut ke laut. Walaupun praktik negara itu baru mendapat perhatian pada krisis pengungsi di Laut Mediterania, Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga juga melaksanakan praktik push-back policy terhadap para pengungsi Rohingya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan hukum internasional dalam praktik Indonesia, Malaysia dan Thailand pada krisis pengungsi di Laut Andaman dan Teluk Bengal dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya ketiga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional untuk menyelamatkan persons in distress di laut terlepas dari status maupun kewarganegaraannya, serta prinsip non-refoulement, dan temporary rights of disembarkation. Dapat disimpulkan bahwa negara lebih enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelamatkan persons in distress karena persons in distress tersebut adalah pengungsi dan pencari suaka.

---

The increasing number of refugees and migrants crossing international boundaries by sea is followed by the cases of casualties, even deaths, in the middle of the sea. Besides, the fate of refugees and asylum-seekers that are crossing the sea is worsened by States that do not comply with their international obligations to rescue them, even by not allowing them to enter to the States territory and pushing them back or towing the boats back to the sea. Although such practices were just recognized in the refugee crisis in Mediterranean Sea, Indonesia, Malaysia and Thailand also did push-back policy towards Rohingya refugees that are moving by boats. This article aims to analyze the implementation of international law in the practice of Indonesia, Malaysia, and Thailand in the Andaman Sea and Bengal Bay Refugee Crisis. The result shows that in practice, those countries do not comply with their international obligations to rescue people in distress at sea regardless of their status or nationality, as well as the principle of non-refoulement and temporary rights of disembarkation. It can be concluded that States are more reluctant to fulfill its obligation to rescue persons in distress at sea when they are refugees and asylum-seekers."