Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Heri Basuki, author

Dimensi kewenangan daerah dalam peluang berinvestasi di era otonomi

Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di Indonesia Pemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T25047

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sumpena, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAS di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang

Terdapatnya kotribusi PAD yang kecil terhadap APBD, padahal PAD memiliki arti yang strategis yaitu sebagai wujud nyata dari otonomi daerah. Kecepatan tuntutan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan, belum bisa diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah karena biaya banyak menguntungkan kepada Pemerintah Pusat sebagia akibat kecilnya PAD yang dapat dipungut dan dibelanjakan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurasni, author

Implementasi desentralisasi fungsional dan dekonsentrasi dalam transformasi hubungan kewenangan pemerintahan kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam = Implementation of functional deconcentration and decentralization in the transformation of governmental authoriy of Batam city government and Batam free trade and free port agency / Nurasni

ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah,...

2019

T53770

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audhilla Novieta Putri, author

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY = Authority of Yogyakarta special regions regarding management and utilization of sultanate and duchy land based on law number 13 of 2012 concerning DIY privileges

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53935

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian