Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Zulfadhly Sanusi, author

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)

Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut uu No.5 Tahun 1974 (studi kasus di dinas Parawisata DKI Jakarta)

Universitas Indonesia, 1990

S25776

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siwi Sulistyaningtyas, author

Kewenangan pusat dalam bidang peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah = Central authority in order to the slum upgrading program on region

Tesis ini menjelaskan mengenai pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di daerah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Permukiman dan dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52783

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audy Pratama, author

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

Satu hal yang terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu urusan pemerintahan serentak diserahkan ke daerah pedalaman kerangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah bidang administrasi kependudukan. Kewenangan penanganan masalah kependudukan diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dalam UU No....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana, author

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies

Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Shahabi Sakri, author

Kewenangan dan upaya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta = Authority and efforts by the regional government of DKI Jakarta in controlling land transportation issues in DKI Jakarta region / Muhammad Shahabi Sakri

ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andree Igor Sangap Darmawan, author

Kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan aplikasi atau konten layanan over the top (OTT) di Indonesia = Authority in managing and supervising by the government in the application or the content service over the top in Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan Pengaturan dan Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Penyelenggara Over The Top (OTT) mencakup penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi terhadap masyarakat,dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan dan pengaturan tersebut meliputi pemantauan, pengedalian, pemeriksaan penelusuran dan pengamanan terhadap Penyelenggaraan Over The Top (OTT). Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bimo Tedjo Laksito, author

Benturan kepentingan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengaturan menara bersama telekomunikasi

Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28159

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lintang Galih Pratiwi, author

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization, Evaluation and/or Facilitation

Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian terhadap taraf...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syahruddin, author

Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang

Tesis ini membahas kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam usaha mengembangkan Kawasan industri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, pentingnya mengembangkan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta untuk meningkatkan ekonomi daerah. penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dilakaukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26361

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian