Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelanggaran Kode Etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT terhadap etika profesinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun secara tertulis dan mengikat, serta wajib ditaati oleh segenap anggota perkumpulan IPPAT dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Dalam Pasal 4 huruf n Kode Etik IPPAT, ada larangan etis bagi PPAT yang menahan berkas seseorang dengan maksud untuk memaksa orang itu agar membuat akta pada PPAT yang menahan berkas tersebut. Salah satu contoh kasus PPAT D yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dikarenakan adanya kekurangan pembayaran. Berkaitan dengan kasus posisi dalam penelitian, maka penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi oleh PPAT yang melanggar ketentuan Kode Etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat eksplanatoris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara atau interview. Hasil penelitian adalah pelanggaran PPAT terhadap penahanan sertipikat harus jelas kedudukannya dan menjelaskan secara rinci dan tertulis mengenai biaya-biaya jasanya. PPAT sebagai pejabat umum harus menerapkan segala aturan yang melekat dalam jabatannya dan dalam menjalankan jabatannya harus didasari dengan rasa penuh tanggung jawab dan jujur dan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

---

Violation of the Code of Ethics means violations committed by PPAT against professional ethics as regulated in laws and regulations and the Code of Ethics for the Association of Land Deed Officials which have been compiled in writing and are binding, and must be obeyed by all members of the IPPAT association and may be subject to sanctions for those who violate these provisions. Settlement of violations of the code of ethics is carried out by the Honorary Council and the PPAT Supervisory and Supervisory Council based on the form of the violation committed by the PPAT. In Article 4 letter n of the IPPAT Code of Ethics, there is an ethical prohibition for PPAT withholding a person's file with the intention of forcing that person to make a deed to the PPAT holding the file. One example is the case of PPAT D which violates the provisions of the article due to a lack of payment. In relation to the case of the position in the research, it will be discussed regarding the settlement of violations and the imposition of sanctions by PPAT who violate the provisions of the Code of Ethics. The research method used is normative juridical which is carried out by tracing secondary materials. The type of research used is explanatory. Data collection techniques are carried out by literature studies, observations or observations, and interviews or interviews. The result of the research is that the PPAT violation against the detention of the certificate must be clearly positioned and explain in detail and in writing about the fees for its services. PPAT as a public official must apply all the rules inherent in his position and in carrying out his position must be based on a full sense of responsibility and honesty and do not commit violations in carrying out his position."

"ABSTRAKTesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnotaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimanatanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTBditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapanBPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagaipelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari sudut pandanghukum pidana, sanksi bagi notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapanBPHTB diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)sedangkan dari sudut pandang kode etik, penulis mengkategorikan penggelapanBPHTB sebagai pelanggaran kode etik PPAT karena penggelapan BPHTB telahmelanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab yang harus dimilikioleh notaris/PPAT serta melanggar isi sumpah jabatan PPAT terkait denganpelecehan terhadap martabat PPAT. Pada intinya, kode etik dan hukum salingterkait. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka sepanjang pelanggaran yangdilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara, makanotaris/PPAT yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana.Penulisan tesis ini memakai metode yuridis normatif dimana penulis akanmembahas semua permasalahan yang ada dengan cara menganalisis kasus danmengkaitkannya dengan peraturan perundangan sedangkan kesimpulan diambildengan menggunakan pola pikir induktif.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the embezzlement case of BPHTB1 by a notarypublic/PPAT2, ASD3. The core issues of this thesis are to observe how the notary,who carried out BPHTB embezzlement, be held responsible by law and PPAT’scode of ethics. The other one will be: should the BPHTB embezzlement becategorized as violating the PPAT’s code of ethics or is it only a matter ofcriminal law violation. From criminal law point of view, the penalty for notarywho embezzles BPHTB is regulated on Article 372 Criminal Code. While frompoint of view of ethical code, researcher categorizes the BPHTB embezzlement asviolation of PPAT ethical code. Since the act of BPHTB embezzlement violatesthe principles of honesty and responsibility, which all notaries ought to have, alsoit violates the oath of PPAT regarding the abuse of PPAT’s values. The code ofethic and law are mutually bound. If an ethical code violation was to happen, thenas long as all following violations relate to the state law violation, then theconcerned notary/PPAT is to be penalized to criminal sanctions. Researcherapplies the normative judicial method in this thesis where research questions areexplored, discussed and analyzed through case study in relation to relevant laws.Conclusion of the thesis is presented through inductive method."