Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang SEA Games XIX tahun 1997 yang diselenggarakan di Jakarta dalam situasi krisis ekonomi. Penunjukkan resmi Indonesia sebagai tuan rumah menjadi komitmen bagi pemerintah untuk tetap melaksanakannya melalui berbagai upaya, terutama pembentukan Konsorsium swasta yang bertanggung jawab secara luas dalam hal pemenuhan anggaran. Target dwi sukses, yaitu sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi diamanatkan Presiden Soeharto demi tetap menanamkan semboyan `Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat` sekaligus meneruskan misi olahraga sebagai alat pembangunan bangsa. Dampak dari upaya pemerintah dan jajaran di bawahnya membawa Indonesia berhasil menyelenggarakan ajang ini dengan berbagai catatan, serta meraih kembali gelar juara umum melalui perolehan medali emas terbanyak sepanjang sejarah yang masih bertahan hingga artikel ini ditulis. Keterlibatan Konsorsium sebagai Mitra Penyelenggara juga dapat dijadikan model pembelajaran dan pengalaman sistem keolahragaan di tanah air. Secara eksternal, SEA Games XIX mengukuhkan status kegemilangan Indonesia dalam olahraga Asia Tenggara pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sejauh penelusuran penulis, karya ilmiah dalam buku berjudul Olahraga dan Nasionalisme Indonesia juga menyinggung tentang SEA Games XIX namun berfokus pada aspek momentum kebangkitan olahraga Indonesia.This research discusses the SEA Games XIX/1997 held in Jakarta in the situation of economic crisis. Indonesia's official appointment as host was a commitment for the government to keep it going, through a kind of efforts, especially the formation of Consortium that is broadly responsible for budgetary fulfillment. A successful target, as an organizer and successful achievement mandated by President Suharto to embed the motto `Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat` while continuing the mission of sports as an instrument for nation development. The impact of the government effort and strategy has brought Indonesia successfully to host the event with a several records, as well as regained the general champion through the most gold medal in history that still surviving until this article was written. The involvement of Consortium as an organizer partner can also be uses as model of learning and experience of sports system in our homeland. Externally, the XIX SEA Games consolidated the status of Indonesia's glory in Southeast Asian sports during the New Order. This research using historical methods by conducting heuristics, verification, interpretation, and historiography. As far as the author's search, a book called Olahraga dan Nasionalisme Indonesia also mentioned the XIX SEA Games but focuses on the aspects of Indonesian sports momentum."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemisahan tugas dan wewenang antara KONI dan KOI dalam UU SKN 2005. Adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber yang langka dan terbatas dalam UU SKN 2005 menimbulkan konflik antara KONI dan KOI. Unit analisa dari penelitian ini adalah manifestasi konflik yang terjadi antara KONI dan KOI yang terdiri dari beberapa bentuk tindakan (behaviour) konkret, yakni penetapan chief de mission(CDM) atau Ketua Kontingen, upaya KONI merevisi AD-ART, KOI mengukuhkan PB-Wushu, masalah logo olympics five rings, dan judicial review UU SKN 2005. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya konflik KONI-KOI dalam pengelolaan keolahragaan nasional disebabkan oleh pertama, lahirnya UU SKN 2005. Dampak dari UU ini memisahkan KONI dan KOI. Kedua, kewenangan KONI yang berkurang. Misalnya KONI tidak lagi berwenang untuk mengirim atlet ke ajang internasional. Dan terakhir, keterbatasan akses terhadap sumber daya, khususnya keuangan.

---

The background of this thesis has separated by the duties and authorities between KONI and KOI in the 2005 SKN Law. There are differences of opinion, debate, competition, even though the conflict, and competition in the distribution and the allocation of sources are scarce and limited in the 2005 SKN Law in which the conflict has emerged between KOI and KONI. The analysis of this study is the manifestation of the conflict that occurred between KONI and KOI which consists of several forms of behaviour concrete, namely the determination of the chief de mission (CDM) or the Chair of Contingent, the KONIs efforts to revise AD-ART, KOI confirmed PB-Wushu, the problem of the logo Olympic five rings, and the judicial review of the 2005 SKN Law. The research method used is qualitative research methods. The source of the data in this research are the literature studies and interviews. The theory used in this study is conflict theory. The result of this research conveyed that the first, the conflict between KONI-KOI in the management of national sport was caused in the beginning of 2005 SKN Law. The impact of this law separated KONI and KOI. Second, KONIs authority has diminished. For example KONI is no longer authorized to send the athletes to international event. And finally, the access of resources is limited, especially finance."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah dalam mewujudkan Good Governance dengan komitmenpakta integritas sebagai landasan bekerja belum terlaksana dengan baik dikalangan instansi pemerintah. Salah satunya Kementerian Pemuda dan Olahragayang menghadapi tantangan ketahanan lembaga akibat pelanggaran paktaintegritas. Terjadinya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsiterkait Suap Dana Hibah KONI pada tahun 2018 di Kemenpora, berdampak padacitra buruk instansi sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapintegritas Kemenpora. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategipemulihan citra yang diterapkan oleh Kemenpora pasca terjadinya OTT KPK,menentukan faktor-faktor yang menentukan strategi pemulihan citra, danmenganalisis efektivitas strategi-strategi yang dilakukan oleh Kemenpora dalampemulihan citra publik. Teori Pemulihan Citra oleh Benoit (1995) digunakansebagai landasan analisis strategi dengan metode campuran kualitatif-kuantitatifbertahap sebagai pendekatan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan hasilpenelitian, pihak Kemenpora menggunakan Strategi Pemulihan Citra berupaReducing Offensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification,Corrective Action, dan satu temuan strategi berdasarkan hasil analisis faktor yaituStrategi Pencitraan Profesional dalam usaha pemulihan citra publik. Sedangkanhasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara simultan keenamstrategi yang diterapkan oleh Kemenpora tersebut berpengaruh signifikanterhadap peningkatan kepercayaan publik pada citra Kemenpora. PihakKemenpora menggunakan Strategi utama Reducing Offensiveness sedangkanpenelitian kepada masyarakat, Strategi Evading of Responsibility yang palingefektif dan berpengaruh dalam pemulihan citra publik. Sementara itu, penerapanStrategi Pencitraan Profesional oleh Kemenpora justru berdampak buruk padakepercayaan publik.

---

ABSTRACTGovernment policies in realizing Good Governance with the commitment of theintegrity pact as the basis for work have not been well implemented amonggovernment institutions. One of them is the Ministry of Youth and Sports whichfaces the challenges of institutional resilience due to violations of the integritypact. The occurrence of sting operation by Komisi Pemberantasan Korupsi forKONI Grant Funding Bribery in 2018 at the Ministry of Youth and Sports, has animpact on the instituions bad image while reducing the level of public trust in theintegrity of the Ministry of Youth and Sports. This study aims to analyze theimage repair strategy adopted by the Ministry of Youth and Sport after the stingoperation by KPK, finding the factors that determine the image repair strategy,and analyze the effectiveness of the strategies carried out by the Ministry ofYouth and Sports in restoring public image. The Image Repair Theory by Benoit(1995) is used as the basis for strategy analysis with a qualitative-quantitativemixed method as an approach to achieving research objectives. The results, theMinistry of Youth and Sports uses the Image Repair Strategy such as ReducingOffensiveness, Evading of Responsibility, Denial, Mortification, CorrectiveAction, and one strategy finding based on the results of factor analysis, namelythe Professional Imaging Strategy in the effort to restore public image. While theresults of multiple linear regression testing show simultaneously the six strategiesimplemented by the Ministry of Youth and Sports have a significant effect onincreasing public trust in the Ministry of Youth and Sportss image. The Ministryof Youth and Sports uses Reducing Offensiveness as the main strategy whileresearch to the public, the most effective and influential strategy in restoringpublic image is Evading of Responsibility. Meanwhile, the application of theProfessional Imaging Strategy by the Ministry of Youth and Sports actually has anegative impact on public trust."