Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini menganalisis prosedur audit dilakukan oleh KAP RICH kepada akun Aset Takberwujud PT KKL dan penerapan akuntansi kontrak konsesi jasa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat temuan terkait dengan sewa dibayar dimuka, prestasi kerja, dan temuan lainnya, namun telah dilakukan koreksi sehingga secara keseluruhan kontrak konsesi jasa telah diungkapkan dan disajikan sesuai dengan ISAK 16 tentang Konsesi Jasa, dan PSAK 19 tentang Aset Takberwujud. Proses audit juga telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan sesuai dengan standar audit.

---

ABSTRACT
This report is purposed to analyze the audit procedure of intangible asset of PT KKL and accounting implementation of concession service contract. Based on the analysis, there were some findings related to prepaid rent, work performance and other findings, but has been corrected with the result that overall concession service contract was disclosed and presented agree with ISAK 16 about concession service and PSAK 19 about intangible assets. Audit procedure had been done which agree with the audit standard.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi. ......This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance.

Abstrak :
Laporan Magang ini menganalisis tentang kategorisasi perjanjian kerja sama PT HMP berdasarkan ISAK 16 serta prosedur audit KAP DOP pada akun Aset Takberwujud berdasarkan PSAK 19 sebagai akibat dari kategorisasi perjanjian kerja sama pada perusahaan PT HMP. PT HMP adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Kabupaten X. Prosedur audit atas Aset Takberwujud di PT HMP dilakukan sesuai dengan DOP Audit Guide dan menemukan adanya selisih perhitungan nilai Aset Takberwujud. KAP DOP memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT HMP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. ...... The report analyzes the categorization of PT HMP agreement under ISAK 16 as well as the KAP DOP rsquo;s audit procedures of the Intangible Assets account under PSAK 19 as the result from the categorization of the PT HMP rsquo;s agreemeent. PT HMP is a company cooperating with local government in managing the water supply sistem in District X. The audit procedures on the Intangible Assets at PT HMP is done in accordance with the DOP Audit Guide and finds the difference of the book value of Intangible Assets. KAP DOP provides unqualified opinion on PT HMP 39;s financial statements for the period ended 31 December 2017.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi terkait pengakuan atas perjanjian konsesi jasa antara PT GGA dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengevaluasi proses audit terkait pengujian penurunan nilai aset takberwujud PT GGA. PT GGA merupakan perusahaan penyelenggara jalan tol yang memiliki perjanjian konsesi dengan BPJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara BPJT dengan PT GGA memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16, yaitu BPJT mengendalikan dan mengatur harga dan jasa yang harus diberikan oleh PT GGA, serta PT GGA wajib mengembalikan jalan tol pada akhir masa konsesi. Mengacu pada aturan pengakuan hak konsesi dalam ISAK 16, hak konsesi yang dimiliki PT GGA dapat diakui sebagai aset takberwujud sehingga perlu dilakukan pengujian penurunan nilai secara periodik sesuai PSAK 48. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai yang dilakukan PT GGA menunjukkan bahwa aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, karena pengujian penurunan nilai memerlukan estimasi akuntansi, maka KAP BOS melakukan proses audit terhadap estimasi akuntansi tersebut. KAP BOS melakukan proses audit sesuai dengan ISA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Hasil pengujian penurunan nilai oleh KAP BOS sesuai dengan PT GGA yaitu aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. ......This internship report aims to analyze accounting treatment that are related to the recognition of concession agreements between PT GGA and Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and also the audit process related to the testing of impairment on intangible assets of PT GGA. PT GGA is a toll road company that has a concession agreement with BPJT. The analysis shows that the agreement between BPJT and PT GGA meets the criteria as a concession agreement in accordance with ISAK 16, becausep the BPJT controls and it regulates the prices and services that must be provided by PT GGA, and PT GGA must return the toll road to the BPJT at the end of the concession period. Regarding the rules for recognizing concession rights in ISAK 16, the concession rights owned by PT GGA can be recognized as intangible assets. As the concession rights are recognized as intangible assets, it is necessary to periodically assess impairment base on PSAK 48. Based on the results of the impairment test conducted by PT GGA, it shows that intangible assets do not experience impairment. Furthermore, because impairment testing requires accounting estimates, the BOS KAP conducts an audit process of these accounting estimates. BOS KAP conducts an audit process in accordance with ISA 540 regatding the audits of accounting estimates. The testing result for impairment by KAP BOS are in line with the result from PT GGA, mean that there is no any impairment.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai hasil dari analisis atas perlakuan akuntansi dari power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; pada PLN dengan PT BEN sebagai independent power producer ldquo;IPP rdquo; . Berlakunya ISAK 8 dan ISAK 16 di Indonesia menjadikan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PLN maupun IPP. IPP sebagai pihak swasta dan operator menerapkan ISAK 16 atas transaksi dari PPA yang merupakan perjanjian konsesi jasa, sedangkan PLN sebagai pemberi konsesi tidak dapat menerapkan ISAK 16 yang hanya mengatur perlakuan akuntansi kepada operator. Oleh karena itu, PLN menerapkan ISAK 8 dikarenakan PPA merupakan perjanjian yang mengandung unsur sewa. Perbedaan perlakuan akuntansi bagi IPP tidaklah signifikan karena PPA menurut ISAK 8 dan PSAK 30 diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, dan dari sudut pandang IPP sebagai lessor, maka pencatatan yang dilakukan tidak jauh berbeda jika IPP menggunakan ISAK 16 maupun ISAK 8. Sejak tahun 2016, PLN memperlakukan PPA sebagai transaksi jual beli biasa dan tidak menggunakan ISAK 8, sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang mencatat infrastruktur pembangkit listrik sebagai aset tetap.

---

ABSTRACT
This report aims to explain about the result of accounting treatment analysis of the power purchase agreement ldquo;PPA rdquo; in PLN and PT BEN as an independent power producer ldquo;IPP rdquo; . The issuance of ISAK 8 and ISAK 16 in Indonesia served differences in accounting treatment implemented by PLN and IPP. IPP as private sector and operator applies ISAK 16 for transactions from PPA which can be categorized as service concession arrangement, while PLN as grantor can rsquo;t apply ISAK 16 because the standard only gives guidance on the accounting for operator. As such, PLN applies ISAK 8 for PPA because the arrangement contains a lease. The differences in accounting treatment for IPP are not significant because PPA is classified as finance lease in accordance with ISAK 8 and PSAK 30, and from IPP rsquo;s perspective as a lessor, the record won rsquo;t have much differences whether IPP uses ISAK 16 or ISAK 8. Since 2016, PLN treated PPA as a regular sale and purchase transaction and not applying ISAK 8, so neither parties record the power plant infrastructure as fixed asset for the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada laporan keuangan perusahaan IPP (Independent Power Producer) atas perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) dengan PLN dan bagaimana dampaknya terhadap Pajak Penghasilan perusahaan IPP tersebut.Penerapan ISAK 16 sejak 1 Januari 2012 pada laporan keuangan perusahaan IPP menyebabkan perubahan pada pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi. Terdapat perbedaan perlakuan antara peraturan pajak dengan ketentuan ISAK 16 sehubungan dengan pengakuan pendapatan, asset tetap dan beban depresiasi perusahaan IPP atas perjanjian PPA dengan PLN. Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan harmonisasi SAK dengan peraturan perpajakan, perlu dipertimbangkan beberapa perbedaan mendasar seperti: tujuan dari pelaporan SAK dan perpajakan, principle base vs rule base, substansi vs formalitas, dan kepastian hukum.

---

This thesis discusses the application of ISAK 16 service concession agreement on the financial statements of the IPP (Independent Power Producer) in regards to PPA (Power Purchase Agreement) with PLN and how it impacts the IPP?s corporate income tax. ISAK 16 which is applied since January 1, 2012 on the IPP's financial statements causes a change in revenue recognition, fixed assets and depreciation expense. There is a difference treatment between tax regulation and ISAK 16 due to revenue recognition, fixed assets and depreciation on the PPA between the IPP and PLN. In determining whether a harmonization of IFRS with tax regulations is needed or not, there are some fundamental differences that need to be consideredsuch as: the purpose of IFRS reporting and taxation reporting, the principle base vs rule base, substance vs formality, and law enforcement.