Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekuatiran bahwa Pasal-Pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) akan memberikan dominasi individualistis-liberal pada masyarakat Indonesia ditengahi oleh hadirnya Pasal 28J UUD 1945. Pasal ini memberikan landasan konstitusional untuk dapat melakukan pembatasan HAM menggunakan undang-undang berdasarkan pertimbangan HAM orang lain, moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Menggunakan pendekatan historis dan normatif, tulisan ini akan membahas mengenai konsep dan klausul pembatasan HAM dalam sejumlah konstitusi di Indonesia yakni; UUD 1945 (naskah asli), konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945 pasca amandemen. Melalui tulisan ini akan ditemukan bahwa pembatasan HAM secara tegas dan tersurat sudah dapat ditemukan sejak lahirnya Konstitusi RIS 1949 yang diserap dari Pasal pembatasan HAM dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Teks pembatasan HAM kemudian disempurnakan melalui Pasal 28J UUD 1945 pada amandemen kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000."

"Persoalan pokok yang dibahas dalam tulisan singkat ini adalah menganalisis bagaimanakah proses pemakzulan presiden menurut hukum tata negara Indonesia dan apakah yang menjadi alasan-alasan pemakzulan dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan Indonesia dan prinsip negara hukum. Dengan menggunakan pendekatan literatur serta perbandingan, ternyata bagaimana mekanisme pemakzulan presiden Indonesia berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut. Menurut konstitusi Indonesia, pemakzulan presiden adalah merupakan proses peradilan tatanegara yang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, tetapi tidak dapat menghindar dari pengaruh politik. MPR sebagai lembaga politik adalah peradilan tertinggi dalam proses pemakzulan presiden di Indonesia, putusanya final dan mengikat"

"On constitutional law in Indonesia."