Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Gallupe dan Baron (2010) menyatakan bahwa moralitas seseorang memiliki peran dalam memprediksi terjadinya penyimpangan tingkah laku yang mengarah pada kriminalitas. Hal serupa juga dikemukakan oleh Bandura (2004) melalui teori pelepasan moral (moral disengagement) dalam fenomena radikalisme dan terorisme yang dapat dijelaskan sebagai rekonstruksi kognitif terhadap tingkah laku destruktif menjadi tingkah laku yang memiliki tujuan moral tinggi. Meskipun demikian, pelepasan moral dapat dicegah dengan memunculkan aspek-aspek kemanusiaan pada diri seseorang melalui penanaman nilai-nilai positif yang dapat membantu meningkatkan moral judgment seseorang. Meskipun demikian, remaja belum menjadi fokus dari program kontra radikalisasi di Indonesia, sehingga dirasa perlu ada program khusus bagi remaja sebagai kelompok yang rentan dipengaruhi oleh paham radikal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan moral judgment remaja yang terkait dengan keberagaman dengan menerapkan teknik Appreciative Inquiry (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) terhadap siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di wilayah Jakarta. Melalui penerapan teknik tersebut, diperoleh peningkatan moral judgment remaja yang signifikan secara statistik dengan peningkatan rata-rata nilai sebesar 29.5% (t = -2.209, df = 23, p = .037). ...... Gallupe and Baron (2010) proposed that morality has a role in predicting deviation in one?s behavior leads to crime. Bandura (2004) also proposed the similar idea regarding radicalism and terrorism issues, stated that individuals experienced moral disengagement caused by cognitive reconstruction towards destructive behavior, resulting it to appear as a high morality behavior. Moral disengagement can be prevented by bringing up humanity aspects from one self through teaching positive values to develop moral judgment. Nevertheless, Indonesian adolescents? are not yet the focus for counter-radicalisation program held by the government, making it necessary to develop a program special for adolescents as a group vulnerable to radicalism. This research focus on enhancing adolescents? moral judgment regarding diversity, and appreciative Inquiry technique (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2003) is being used for this intervention technique targeting public high school students in Jakarta area. The application of this technique resulting in the statistically significant enhancement of adolescents? moral judgment with the average increased score 29.5% (t = -2.209, df = 23, p = .037).

Abstrak :
Radikalisasi pemahaman agama Islam yang terjadi di kalangan pelajar SMA menunjukkan lemahnya identitas kebangsaan sebagai identitas utama yang dapat memfasilitasi terbentuknya pemahaman agama Islam yang inklusif. Upaya kontra radikalisasi yang dilakukan pada pelajar SMA saat ini masih terfokus pada sosialisasi terhadap bahaya terorisme dan belum secara strategis berusaha memperkuat identitas kebangsaan sebagai identitas sosial yang dapat dikapitalisasi menjadi identitas utama. Fokus penelitian ini adalah upaya intervensi memperkuat identitas kebangsaan dengan menggunakan Appreciative Inquiry sebagai teknik. Intervensi diberikan dalam bentuk workshop "Pelajar Hebat Untuk Indonesia Hebat" selama enam jam dalam satu hari. Pengukuran dampak Intervensi dilakukan dengan uji hasil pre-test post test skala Identitas Kebangsaan menggunakan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai statistika nonparametrik. Uji tersebut menghasilkan nilai p sebesar 0.034 yang menunjukkan bahwa intervensi memperkuat identitas kebangsaan pelajar SMA. ...... The radicalization process of understanding Islam as a religion which occurred among high school students has showed how weak national identity is as a primary identity that can facilitate the formation of an inclusive understanding of Islam. Counter-radicalization efforts conducted on high school students are still focused on the socialization of the danger of terrorism and yet strategically trying to strengthen national identity as a social identity that can be capitalized into the main identity. The focus of this research is an intervention to strengthen national identity by using Appreciative Inquiry as its technique. Interventions are given in the form of workshop titled 'Pelajar Hebat untuk Indonesia Hebat' for six hours in one day. Measuring the impact of the intervention carried out by testing the results of pre-test post-test of national identity scale using the Wilcoxon Signed-Rank Test as nonparametric statistics. The test produces a p-value of 0.034 which indicates that the intervention strengthens the national identity of high school students.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penanganan persebaran propaganda ISIS di internet, yang menyebabkan sekelompok masyarakat di Indonesia terpengaruh untuk bergabung atau menjadi anggota atau simpatisan ISIS. Penelitian ini mempertanyakan mengapa persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi. Tesis ini menggunakan teori kontra radikalisasi di internet, yang secara spesifik membahas koordinasi dan komunikasi antara institusi Pemerintah dalam melakukan tindakan disruption, diversion dan pendekatan alternatif, serta counter-messaging. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah persebaran propaganda ISIS di internet sulit untuk diatasi karena terdapat tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi. Tindakan disruption atau pemblokiran terhambat karena mudahnya akses kepada internet oleh ISIS, sulitnya penegakan hukum pada layanan pesan instan, tingkat kepatuhan perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi Pemerintah Indonesia di internet.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the factors that cause the difficulties of the Indonesian Government in countering the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet, that caused some Indonesians interested in joining or becoming ISIS sympathizer. This research questioned why the distribution of ISIS rsquo propaganda on the internet is still hard to overcome. This thesis used counter radicalization on the internet theory, particularly in the coordination and communication across government institutions in implementing disruption, diversion and alternative engagement as well as counter messaging measures. This research is qualitative study by using in depth analysis. This research argues that the difficulties in countering ISIS rsquo propaganda on the internet is caused by three obstacles in the implementation counter radicalization on the internet policy. The government efforts in disruption measure or to shutdown ISIS rsquo websites and social media accounts are inhibited by the easy access to the internet, the difficulty of law enforcement on instant messaging apps, the obedience of the internet company, and cyber governance in Indonesia itself. The diversion technique to promote peace campaign has not yet been utilized by the Indonesian Government. The nationalism issues in Indonesia rsquo s counter messaging measure may not reach the targeted audience. Futhermore, interorganizational coordination and communication problem across Indonesia rsquo s Government Institutions certainly affects the implementation of counter radicalization policy on the internet.

Abstrak :
Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme yang telah menjadi salah satu ancaman paling nyata serta berdampak pada stabilitas keamanan nasional Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan terorisme, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua strategi pendekatan yang harus dijalankan secara beriringan yakni melalui pendekatan hard approach dengan mengedepankan metoda penindakan dalam rangka penegakan hukum dan kedua melalui pendekatan soft approach yang diantaranya menggunakan metoda kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Menyikapi hal tersebut maka sangatlah penting bagi Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD sebagai bagian dari TNI untuk ikut andil dalam upaya mengatasi persoalan ancaman radikalisme dan terorisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan TNI dan semua stakeholder terkait pada tataran kebijakan tentang pentingnya strategi pembinaan territorial Satkowil TNI AD pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi guna mencegah aksi terorisme dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dikombinasikan dengan studi literatur berupa buku, tulisan/jurnal ilmiah yang relevan. Proses analisa terhadap data dan fakta penelitian dilakukan dengan menggunakan teori tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi, Teori Keamanan Nasional serta Teori tentang Pembinaan Teritorial TNI AD serta beberapa kajian Pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum metode Binter TNI AD sangat tepat diterapkan oleh Satkowil pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan yakni: terbatasnya regulasi pemerintah, tidakadanya dukungan program dan anggaran dari pemerintah kepada Satkowil untuk menyelenggarakan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme serta terbatasnya kualitas SDM aparat territorial Satkowil,. Berdasarkan hasil analisa peneliti, penerapan metode Binter pada kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terorisme masih dapat dioptimalkan dengan dengan melakukan pembentukan Peraturan Presiden, melakukan pemenuhan dukungan program dan anggaran serta melakukan peningkatan kualitas SDM aparat Satkowil TNI AD khususnya pada kemampuan yang mendukung pelaksanan kegiatan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. ......The background for writing this paper is the development of the threat of radicalism and terrorism which has become one of the most real threats and has an impact on the stability of Indonesia's national security. To solve the problem of terrorism, the Government of Indonesia has established two strategic approaches that must be carried out simultaneously, namely through hard approach by prioritizing methods of prosecution in the context of law enforcement and secondly through a soft approach which includes using counter-radicalization and deradicalization methods. In response to this, it is very important for the Indonesian Army's Regional Command Unit (Satkowil) as part of the TNI to take part in efforts to overcome the problem of the threat of radicalism and terrorism. The purpose of this research is to contribute ideas to TNI leaders and all relevant stakeholders at the policy level regarding the importance of the territorial development strategy of the Satkowil TNI AD on counter-radicalization and deradicalization activities to prevent acts of terrorism in order to maintain national security stability.This study uses a qualitative method. Research data were obtained from interviews combined with literature studies in the form of books, relevant scientific writings/journals. The process of analyzing research data and facts was carried out using theories about radicalism, terrorism and deradicalization, National Security Theory and Theory of Territorial Development of the Indonesian Army as well as several literature studies relevant to the topics discussed. From the results of the research, it was obtained an illustration that in general the Binter TNI AD method was very appropriate to be applied by the Satkowil in counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities, however, in its implementation there were still several obstacles that hindered the implementation of these activities in the field, namely: limited government regulations, there is no program and budget support from the government for the Satkowil to carry out activities to counter radicalization and deradicalization of terrorism and the limited quality of human resources for the Satkowil territorial apparatus. Based on the results of the researcher's analysis, the application of the Binter method to counter-radicalization and deradicalization of terrorism activities can still be optimized by establishing a Presidential Regulation, fulfilling program and budgetary support and improving the quality of human resources for the Satkowil TNI AD, especially in capabilities that support the implementation of counter-radicalization activities and deradicalization.

Abstrak :
Fenomena radikalisasi ideologi radikal teroris yang terjadi secara massif dan tidak biasasemenjak kebangkitan kelompok teroris internasional, IS Islamic State , memaksa pemerintahberpikir keras untuk menemukan formula dalam rangka menghentikan laju proses radikalisasi.Era global dan demokrasi, dimana batas-batas Negara seakan tidak ada lagi, informasi yangmelimpah, serta kebebasan dalam bersuara, seakan menjadi momok ketika dimanfaatkan olehkelompok radikal untuk melakukan propaganda-propaganda naratif ideologi radikal terorismilik mereka. Pembentukan BNPT pada tahun 2010 yang menggantikan fungsi DeskKoordinasi Penanggulangan Terorisme yang dianggap berhasil melakukan upaya-upaya hardapproach namun dianggap kurang mampu untuk menghentikan aksi terorisme yang terusmenerus terjadi. Aksi terorisme tidak akan terjadi selama radikalisasi ideologi radikal dapatdihentikan, untuk itu BNPT melalui Direktorat Pencegahan BNPT menyusun kebijakan dibidang pencegahan, yang salah satunya dalam bentuk strategi kontra-radikalisasi yangdilakukan secara online dan offline. Strategi kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh DirektoratPencegahan BNPT ini terdiri dari kontra-propaganda dan kontra-naratif. Inti dari strategi danprogram ini adalah untuk menjadikan ideologi radikal teroris menjadi tidak menarik bagimasyarakat Indonesia melalui kontra-naratif, dan serta membantu meningkatkan rasa cintatanah air dan kebangsaan melalui kontra-propaganda. Melihat kebijakan dalam bentuk programini telah dilaksanakan oleh BNPT, namun arus radikalisasi dan aksi terorisme masih terusterjadi, sehingga perlu dilakukan analisa secara mendalam mengenai letak kekurangan dalamupaya kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT. Analisa ini meliputi kesesuaianantara perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan tujuan kebijakan dalamkebijakan/program kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT dalam upayamencegah penyebaran ideologi radikal di Indonesia.

---

The radical and unusual phenomenon of radicalization of terrorist radical ideologies since therise of the international terrorist group, IS Islamic State , forced the government to think hardto find formulas in order to stop the process of radicalization. The global era and democracy,where the borders of the State seem to be no more, abundant information, and freedom ofspeech, seem to be a scourge when exploited by radical groups to perform their own radicalradical propaganda propaganda propaganda. The establishment of BNPT in 2010 whichreplaced the function of Counter Terrorism Coordination Desk DKPT which is consideredsuccessful to make efforts of hard approach but considered less able to stop continuous acts ofterrorism. Acts of terrorism will not occur during radicalization of radical ideology can bestopped, for that BNPT through the Directorate of Prevention BNPT formulate policies in thefield of prevention, one of which in the form of counter radicalization strategy conductedonline and offline. The counter radicalization strategy undertaken by the Directorate ofPrevention of BNPT consists of counter propaganda and counter narrative. The essence ofthese strategies and programs is to make terrorist radical ideology unattractive to Indonesiansthrough counter narrative, and to help increase the love of homeland and nationality throughcounter propaganda. Seeing the policy in the form of this program has been implemented byBNPT, but the flow of radicalization and acts of terrorism still continues, so it needs to be donein depth analysis of the location of deficiencies in counter radicalization efforts by theDirectorate of Prevention of BNPT. This analysis covers the correspondence between policyformulation, policy implementation, and policy objectives in the policy program of counterradicalizationby the Directorate of Prevention of BNPT in an effort to prevent the spread ofradical terrorism ideology in Indonesia.