Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Illsya Meilanda
Penerapan nilai pasar wajar efek dalam portofolio reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif
"ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari mengenai nilai pasar wajar, yang kemudian disusun menjadi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan mengetahui bagaimana penerapannya pada Reksa Dana, sampai dengan bagaimana Bapepam-LK mengatur mengenai nilai pasar wajar dari tahun ke tahun. Penelitian ini merepresentasikan penelitian yuridis normatif, juga penelitian dokumentasi dalam kebijakan Bapepam-LK mengenai nilai pasar wajar. Penelitian ini mengajarkan kita bahwa transparansi adalah hal yang sangat penting di pasar modal, karena saat kita menginvestasikan uang kita di pasar modal, khususnya Reksa Dana, maka kita pasti ingin mengetahui bagaimana uang itu diinvestasikan, apakah mereka dipergunakan dalam kerangka investasi yang benar, atau apakah manajer investasi memanipulasinya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Tidak ada jalan terbaik lain, selain tranparansi, jika sistem yang transparan yang dibangun oleh Bapepam-LK berjalan dengan baik, maka setiap investor pasti akan senang. Terakhir, sebagai investor, anda seharusnya selalu belajar dan mencari tahu mengenai perkembangan pasar modal, agar anda dapat meminimalisir risiko, atau, anda dapat memilih risiko mana yang paling dapat anda terima.
ABSTRAK
The purpose of this research is to learn about fair market value which generate as Net Asset Value on mutual fund, and find how it applied on mutual fund, until how the Bapepam-LK regulate it from year to year. This research represent the juridical normative research, either that is bibliography research on any disposition by Bapepam-LK on it. These research teach all of us that tranparency is the most important thing di capital market, because when we or you put your money in capital market, especially in mutual fund then we or you must be want to know how the money will invested, are they spent in the right way, or the fund manager manipulate it, how the way we find it? No other way except tranparency, if the tranparency system manage by the Bapepam-LK running well, then everybody happy. Last but not least, as an investor, you must learn more and more about the growing of capital market, then you can minimize the risk, or you can choose, which risk is suitable for you."
2010
T26629
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sahara Anjani Pardesi
Legal standing of collective investment contract as a legal entity in Indonesian legislation (Legal analysis on financial services authority (OJK) regulation no.23/POJK.04/2016 concerning mutual funds in the form of collective investment contract) = Kedudukan hukum kontrak investasi kolektif sebagai badan hukum dalam peraturan perundang-undangan indonesia (Analisis hukum peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) no.23/POJK.04/2016 tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif).
"Reksa Dana merupakan salah satu instrument Pasar Modal di Indonesia. Reksa Dana paling dominan yang berlaku di Indonesia adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Masih banyak ketentuan yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur KIK, khususnya ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan. Selain itu, beberapa karakteristik KIK yang memenuhi karakteristik suatu Badan Hukum menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum KIK dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan informasi mengenai persyaratan hukum KIK, kedudukan hukumnya dalam perundang-undangan Indonesia, dan kesesuaian norma-norma hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan komparatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sepenuhnya mengatur ketentuan mengenai persyaratan hukum dalam proses penerbitan, serta kedudukan hukum dari KIK. Kemudian, norma hukum dalam peraturan yang mengatur KIK belum sesuai dengan praktik investasinya. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertegas persyaratan hukum, serta kedudukan hukum KIK melalui berbagai media informatif seperti buku pedoman OJK, maupun melalui Surat Edaran. Selain itu, baik OJK, investor, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, perlu melakukan perbandingan hukum praktik Reksa Dana dengan negara lain yang dapat menjadi sumber untuk mengevaluasi praktik Reksa Dana, serta menilai kesesuaian norma hukum KIK di Indonesia.
Mutual Funds is one of the Capital Market instrument in Indonesia. The dominant types of Mutual Funds is the Collective Investment Contract Mutual Funds (CIC). There are still many provisions that have not been regulated in regulations governing CIC, especially the provisions regarding legal requirements in issuance process. In addition, several characteristics of CIC that fulfill the characteristics of a Legal Entity raise questions regarding the legal standing of CIC in Indonesian legislation. For this reason, this research aims to explain information on the legal requirements of CIC, its legal standing in Indonesian legislations, and the suitability of its legal norms. This research is a normative and comparative legal research that uses descriptive analytical research methods. This research found that Financial Services Authority (POJK) Regulation No.23/POJK.04/2016 on Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts does not fully regulates provisions regarding legal requirements in the issuance process, as well as the legal standing of CIC. Then, the legal norms of CIC are not suitable with its investment practices. Thus, the Financial Services Authority (FSA) needs to emphasize the legal requirements, as well as the legal standing of CIC through various informative media such as the FSA handbook, or through Circular Letters. In addition, all parties needs to conduct a legal comparison of Mutual Fund practices with other countries which can be a source for evaluating the practice of Mutual Funds, as well as assessing the suitability of the legal norms of CIC in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Serudji Hadi
Tanggung Jawab Yuridis Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Pihak Ketiga
2001
T36169
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alvin Handrean Yosoenarto
Kedudukan hukum pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dikaitkan dengan kepailitan = The participation unit owners capacity of collective investments contract referring to the bankruptcy
"Salah satu instrumen keuangan yang tengah berkembang di Indonesia adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). KIK-EBA merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Salah satu bentuk aset yang dijadikan agunan dalam KIK-EBA adalah benda tidak bergerak yang diatur ke dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya pendaftaran oleh kreditur baru. Namun, dalam penerbitan KIKEBA perlu diketahui prosedur yang perlu dilakukan oleh para investor untuk pengalihan aset dan keabsahannya. Selain permasalahan mengenai aspek jaminan hak kebendaan, terdapat permasalahan hukum lain yang berkaitan dengan kepailitan. Masalah ini timbul ketika seseorang atau suatu badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ketika terjadi permohonan kepailitan terhadap kreditur awal, yang berbentuk suatu perusahaan, perlu diketahui pemilik sah dari aset tersebut.
Tesis ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, akibat hukum apabila kreditur dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dinyatakan pailit, dan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang disekuritisasi akibat adanya kepailitan.
Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada normanorma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana, maupun doktrin hukum.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa selama transaksi tersebut bukan merupakan transaksi jual putus (jual lepas menurut RUU Sekuritisasi) dan hak recourse maupun hak membeli kembali masih melekat, maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai penjualan aset keuangan dalam rangka secured financing. Ini berarti status hak kepemilikan atas aset keuangan tersebut tidak beralih kepada PUK KIK-EBA dan masih merupakan milik daripada kreditur awal, sehingga apabila terjadi kepailitan atas kreditur awal, aset keuangan tersebut merupakan boedel pailit.
One of the financial instruments that has been developing in Indonesia is Contract Investmen Collective Asset Backed Securities (CIC-ABS). CIC-ABS in the form of contractual documents between the Investment Manager and Custodian Bank that is binding to the unit holders, that authorizes the Investment Manager to manage the collective investment portfolio and the Custodian Bank to perform such collective custody. One form of assets used as collateral in the CIC-ABS is not moving objects which is setted to the Mortgage Act and requires registration by the new creditor. However, in order to publish CIC-ABS, the procedure about asset's allignment and legality that must be done should be known by the investor. In addition to guarantee of property rights matter, there is another problem that is related to bankruptcy. This problem appears when someone or a corporation is claimed bankrupt by the court. When appears a request of bankruptcy againsts originator in the form of a company, it is importatnt to know the legal owner of the asset.
Accordingly, this research contends a theoritical matter regarding the legal effect of Participation Unit Owners capacity in relation to the bankrupt originator on the contract, along with its legal protection to the securitized CIC investors by the effect of bankruptcy.
The method of the research is legalistic which refers to descriptive acts and regulations with a conceptual approach based on legal doctrines and principles of the scholars.
The research finding result the legal effect of financial assets sold by the originator to CIC-ABS, as long as the disposed transaction (according to Securitization Arrangement Act), resource rights, and rebuy rights are still enclosed, would be juridically categorized as financial asset sales on secured financing. That means the proof of ownership is intransferable and still officially owned by the Originator, so that if the bankruptcy occurs in the side of the financial asset originator, it should be considered as the bankrupt estate (failliete boedel)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38997
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudithia Adelin
Hubungan Kausalitas Granger Antara Faktor Makroekonomi dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana: Bukti Empiris dari Indonesia = The Granger Causality Relationship between Macroeconomics Factors and Return of Mutual Fund: Empirical Evidence from Indonesia
"Dalam studi ini, penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki hubungan hubungan kausal khusus antara Reksa Dana Exchange Traded Funds dan Kontrak Investasi Kolektif yang mengukur tingkat pengembalian dan variabel makroekonomi yang dipilih dari perekonomian Indonesia dengan menggunakan uji VAR kausalitas dan uji kausalitas Granger. Sedangkan untuk uji stasioneritas variabel diuji dengan Augmented Dickey-Fuller test (ADF) unit root. Data bulanan yang digunakan adalah dari Januari, 2011 hingga Desember, 2015 untuk semua variabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas dua arah antara semua faktor makroekonomi dan tingkat pengembalian Reksa Dana. Walaupun begitu, tidak terdapat hubungan 2 arah, namun terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara inflasi dan tingkat pengembalian Reksa Dana (KIK and ETF).
......In this study, attempt has been made to investigate the relationship specifically the causal relation between Exchange Traded Funds and Collective Investment Contract that measure by the return and the selected macro-economic variables of Indonesian economy by using VAR causality test and Granger causality test. While, stationary test of the variables are tested with Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. Monthly data has been used from January, 2011 to December, 2015 for all the variables. The findings of the study showed that there is no bidirectional causality between all the macroeconomics factors to the return of the mutual funds. However, disregarding no bidirectional relationship, it is seen that inflation has negative and significant impact on mutual fund (CIC and ETF) returns.

Keywords: Mutual Funds, Exchange Traded funds, Collective Investment Contract, Macroeconomics, Granger Causality, Indonesia"

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusufa R. Dibyoseputro
Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor dalam implementasi ASEAN Collective Investment Schemes sesuai hukum Pasar Modal Indonesia = Legal protection for unitholders or investor on the implementation of ASEAN Collective Investment Schemes according to Indonesia Capital Market Law
"ABSTRAK
Seiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.
ABSTRACT
The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation
and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Yakup Putra
Tinjauan yuridis terhadap penggunaan special purpose company spc pada reit real estate investment trust /dire dana investasi real estat di Indonesia = Juridical analysis on the use of special purpose company spc in reit real estate investment trust dire dana investasi real estat in Indonesia
" ABSTRAK
REITs telah diatur di Indonesia di bawah bentuk Kontrak Investasi Kolektif, KIK-DIRE. Salah satu masalah terbesar mengenai bentuk hukum dari REITs di Indonesia terkait dengan Pasal 6 Peraturan OJK No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian di Dana Investasi Real Estat - yang menyatakan bahwa Real Estate Investment Trust atau Dana Investasi Real Etat dapat menginvestasikan dana dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company SPC . Ini menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SPC dapat memberi dampak positif bagi semua stakeholder yang terlibat. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dana Investasi Real Estat dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dianggap sebagai bentuk baru dari metode investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangannya masih memerlukan perbaikan, terutama mengenai peraturan terkait dengan penggunaan kontrak investasi kolektif. Perubahan pada peraturan perundang-undangan meliputi peraturan khusus atau pengecualian dari UU Agraria yang akan memungkinkan kepemilikan tanah oleh KIK-DIRE. Untuk memberikan perlindungan terhadapat investor atau masyarakat, penulis juga merekomendasikan pengawasan serta kontrol yang lebih intensif terhadap transparansi atau keterbukaan informasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas maupun manajer investasi.
ABSTRACT REITs have been regulated in Indonesia under the form of Collective Investment Contracts, ldquo KIK DIRE. rdquo One of the biggest issues regarding the legal form of REITs in Indonesia is related to article 6 of OJK Regulation No.19 Year 2016 regarding Guidance for Investment Managers and Custodian Banks in Managing Real Estate Investment Trust which states that Real Estate Investment Trust may invest funds with or without the use of Special Purpose Company SPC . This generates a question in whether or not the use of SPC is beneficial in the implementation of REITs ndash for all the stakeholders involved. The method of research that will be used in this research is the juridical normative approach. Real Estate Investment Funds in the form of Collective Investment Contract is still considered a new form of investment method in Indonesia. The implementation of REITs is difficult in practice due to the rules and regulations that fail to complement each other. Therefore, its development still requires improvement, concerning regulations associated to the usage of collective investment contracts. Amendments in provisions shall include special regulations or exceptions of the Agrarian Law which would allow land ownership by DIRE in the form of Collective Investment Contract. To provide public protection, the author also recommends more intensive supervision and control towards the transparency of information provided by security companies and the investment manager. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66198
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jevon Holly
Tinjauan yuridis dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (DINFRA) dan perbandingannya dengan negara India dan Brazil = Legal analysis on dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (DINFRA) and its comparison to India and Brazil
"ABSTRAK
Meresponi semangat pembangunan infrastruktur yang diiringi kebutuhan dana yang signifikan pada era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla periode 2014-2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan terkait produk Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif DINFRA . Sebuah wadah investasi kolektif berbasis pasar modal untuk pendanaan infrastruktur. Meski hadir dalam bentuk kontraktual, DINFRA dimungkinkan untuk memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari organ-organnya selayaknya badan hukum. Hal ini menunjukan DINFRA sebagai suatu bentuk kontraktual dengan keunikan tersendiri yang layak untuk dikaji lebih lanjut dari segi hubungan hukum dan kedudukan para pihak didalamnya. Hingga saat ini, DINFRA belum terdapat pelaksanaannya. Sedangkan produk serupa telah diterapkan di India dan Brazil. Ditengah kebaruan ini, menjadi momentum yang pas untuk dilaksanakan tinjauan menyeluruh terkait mekanisme investasi, serta mencari masukan dalam aspek pengaturan dari India dan Brazil. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif melalui penelusuran peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwa bentuk hukum DINFRA adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dimana kedudukan investor adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya dijalankan oleh manajer investasi dan bank kustodian. Hubungan hukum ini menyerupai lembaga trust pada sistem hukum Anglo-Saxon, dimana terdapat penerima manfaat yang kepentingannya dijalankan oleh pihak lainnya. Dalam pelaksanaan investasi masih terdapat aturan yang perlu diperjelas dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian, ketika dibandingkan dengan India dan Brazil, DINFRA nampak masih dapat dikembangkan dari segi pengaturan, khususnya dalam hal perlindungan investor.
ABSTRACT
In response to the needs of significant funding for infrastructure development in Joko Widodo and Jusuf Kalla presidency era in 2014 2019, the Financial Services Authority issued a regulation related to the Infrastructure Investment Fund in the Form of Collective Investment Contract DINFRA . A capital market based collective investment platform designated for infrastructure funding. Although contractual in nature, DINFRA shares similar character to legal entities, i.e. the ability to own property which is being separated to its organ. This shows DINFRA possesses distinct natures from other contract which requires further analysis with regards to its legal relationship and position of the parties involved. At present, DINFRA has not been implemented in Indonesia. Meanawhile, in India and Brazil comparable products have been executed with commendable success. Amidst of this novelty, it is the right time to conduct comprehensive review on its rsquo investment mechanisms, as well as to draw insights from India and Brazil regarding the regulatory aspects. The research method to be used in this writing is normative juridical, by tracing to legislations. This study shows that DINFRA 39 s legal form is an agreement for the interests of third parties, where the position of the investor is as a third party whose interests are run by the investment manager and custodian bank. This legal relationship resembles a trust institution as acknowledged in the Anglo Saxon legal system, where there are beneficiaries whose interests are exercised by trustee. On the investment mechanism, there are still regulations that need to be clarified and synchronized with other laws and regulations. Upon comparison to India and Brazil, it was found that DINFRA still require improvement on its regulatory aspect, especially on the investor protection. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransiska Putri Wahyu Wijayanti
Peranan notaris dalam pelaksanaan kontrak investasi kolektif- efek beragunan aset (KIK-EBA) : studi kasus efek beragun aset mandiri JSMR01- pendapatan tol Jagorawi oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk = Role of notary in the implementation of asset backed securities (KIK-EBA) : case study of efek beragun aset mandiri JSMR01-future revenue of toll Jagorawi issued by PT. Jasa Marga (Persero) tbk
"Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya.
......Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market.
The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49628
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library