Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas mengenai penerapan PSAK No. 66 revisi 2014 tentang Operasi Bersama di PT PHE ABC. PT PHE ABC merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas bumi. Adanya pemberlakuan PSAK No. 66 revisi 2014 yang menggantikan PSAK No. 12 merupakan alasan penulis untuk menulis laporan magang ini, karena penulis ingin mengetahui apa dampak yang terjadi diakibatkan dari penerapan PSAK ini pada expenditure. Kesimpulannya, ternyata tidak ada dampak yang terjadi pada penerapan PSAK tersebut di PT PHE ABC karena PT PHE ABC menggunakan sistem kontrak operasi bersama.

---

ABSTRACT

This internship report discusses the application of PSAK no. 66 revision 2014 about joint arrangement at PT PHE ABC. PT PHE ABC is subsidiary of PT Pertamina Hulu Energi engaged in the upstream oil and gas cooperation. PSAK no. 66 revision 2014 is to replace PSAK no. 12 is one of the reason writer to writing this internship report. Because the writer want to know what the impact of the implementation of PSAK no. 66 on expenditure. The conclusion is the application of this PSAK no. 66 doesn't make any difference because PT PHE ABC uses the joint operation."

"Laporan magang ini menganalisis Siklus Pengeluaran MP Indonesia menggunakan 5 Komponen Pengendalian Internal dari Kerangka Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada Mei 2013. MP Indonesia memiliki 4 aktivitas didalam siklus pengeluarannya antara lain proses pemesanan material, barang dan jasa, aktivitas penerimaan barang dan jasa serta penyimpanan barang, aktivitas penerimaan tagihan vendor dan aktivitas pembayaran tagihan vendor. Analisis yang dilakukan mencakup lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, dari tiap aktivitas siklus pengeluaran yang ada di MP Indonesia. Secara umum pengendalian internal yang ada MP Indonesia telah cukup memadai. Namun diberikan rekomendasi berupa peningkatan keefektifan karyawan baik melalui pelatihan atau penambahan jumlah, perningkatan komunikasi antar fungsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta pemutakhiran sistem yang mengintegrasikan Oracle E ? Business Suite R ? 12 dengan barcode system guna menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas yang dilakukan dalam mendukung peningkatkan keefektifan pengendalian internal dari siklus pengeluaran MP Indonesia.

---

This internship report analyzes expenditure cycle in MP Indonesia using 5 Components of Internal Control Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) that issued on May 2013. MP Indonesia has 4 activities in the expenditure cycle, such as process of ordering materials, goods and services, the activity of receiving of goods and services and storing goods, the approving suppliers invoice activity and the cash disbursement activity. That analysis done by using five components of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of each activity in expenditure cycles in MP Indonesia. In conclusion, MP Indonesia internal control in expenditure cycle has been quite adequate. Given also some suggestions and recommendations such as, improving capability of employee, improving communication between associated function in supply chain management, and also updating a system that can integrate Oracle E ? Business Suite R ? 12 with barcode system to support effectivity and efficiency of activity in supporting improvement of internal control effectiveness of the MP Indonesia expenditure cycle. "

"Laporan ini membahas pengendalian internal pada prosedur pelaporan pelaksanaan Authorization for Expenditure (AFE) di Perusahaan A dan Pedoman Tata Kerja (PTK) 074 tahun 2010. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori COSO Enterprise Resource Management (ERM) dan regulasi yang berlaku. Analisis pengendalian internal pada Perusahaan A didasari oleh risiko yang teridentifikasi pada setiap tahap dalam prosedur pelaporan pelaksanaan AFE. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur AFE yang tertuang di dalam PTK 074 tahun 2010 telah sesuai dengan teori pengendalian internal pada COSO ERM.

---

This report aims to describe internal control in Company A‟s Authorization for Expenditure (AFE) reporting procedure and Operating Guideline (PTK) 074 year 2010. The analysis was conducted through applying COSO Enterprise Resource Management (ERM) theory and corresponding regulations. Analysis of internal control in Company A is based on identified risks of AFE reporting procedure. In addition, the result suggested that AFE procedure in PTK 074 year 2010 was in accordance with the COSO ERM internal control theory."

"Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini. Hal tersebut menunjukan bahwa Permen ini selain berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham untuk Kontrak Kerja Sama yang akan disepakati kedepan, juga berlaku untuk permohonan Pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham kebelakang yang Kontrak Kerja Samanya telah disepakati bersama. Oleh karenanya, mengakibatkan pengesampingan Kontrak Kerja Sama sehingga terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati sebelum berlakunya Permen ESDM No. 48 Tahun 2017.

---

The government has been issued Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 on Business Supervision within the Energy and Mineral Resources Sector, which regulates the approval process on the transfer of Participating Interest and changes to shares towards the Contractor to a Cooperation Contract of the management of upstream oil-and-gas in Indonesia, where in the transitional provisions of Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017 stated that any application for transfer of Participating Interest or changes in the Contractor's shares which has been submitted prior to the enforcement of this Ministerial Regulation shall be processed in accordance with the provisions under this Ministerial Regulation. This indicates that this Ministerial Regulation is not only applied to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares for the Cooperation Contract to be agreed to in the future, but also applies to the application for transfer of Participating Interest or changes to shares which the Cooperation Contract has been mutually agreed upon previously. Therefore, it caused waiver of the Cooperation Contract, so that legal uncertainty arises regarding the implementation of the Cooperation Contract which has been agreed upon prior to the enforcement of the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 48 of 2017."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

---

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources.

This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations."

"Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

---

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."