Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi. Penerapan metode rancang dan bangun dinilai dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dalam penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun, capaian suatu pekerjaan konstruksi didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), yaitu hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode audit yang digunakan oleh auditor pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan harus disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Dengan adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak auditor dalam pelaksanaan metode rancang bangun dapat mengakibatkan adanya sengketa klaim atau dispute. Terjadinya perbedaan persepsi seringkali diakibatkan karena tidak adanya standarisasi atau metode perhitungan pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun. Saat ini pelaksanaan kontrak rancang dan bangun diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui penyusunan tesis ini, penulis bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis Standard Measurement Method pada Pembangunan Gedung Negara. Penelitian ini diawali dengan menyusun aspek dan aktifitas pada pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan/ penyebab dispute disetiap aktifitas pada aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, analisa data berupa uji homogenitas, uji validitas, uji reabilitas, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk mengetahui hubungan signifikansi permasalahan-permasalahan disetiap aktifitas yang dapat menyebabkan terjadinya dispute. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi solusi untuk mengurangi dispute pada setiap aktifitas. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mulai dari Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pelelangan dan Kontrak, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan dan Pengawasan (Audit), serta Serah Terima dan Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya dispute. Sehingga output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan kebijakan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis pengembangan Standard Measurement Method untuk menurunkan potensi terjadinya dispute atau sengketa dalam pelaksanaan proyek. ......Design and Build is all work related to the construction that shows the integration of service provision between Construction Works and Consultancy. The application of design and build method is considered to be able to save significant time. In the application of design and build contract, the achievement of a construction work is based on an assessment at the outcome level (performance based), which is only seeing the suitability of the work results with the established criteria, while the audit method used by the auditor is at the output level where each volume of work items must be submitted. The existence of differences in perceptions between service providers, service users, and auditors in the implementation of the design and construction method causes a dispute. The occurrence of differences in perception is often caused by the absence of standardization or calculation methods for the implementation of design and construction work. The implementation of the design and build contract is regulated in the Minister of PUPR Regulation Number 25 of 2020 which is a renewal of the Minister of PUPR Regulation Number 1 of 2020. The emergence of phenomena related to the implementation of an integrated design and build contract resulted in a significant impact on the implementation of the design and build contract method, such as a change in the nomenclature of the Ministerial Regulation related to the integrated design and build contract which changed 3 (three) times within a period of 5 (five) years. The author aims to provide recommendations for policy improvements to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 25 of 2020 based on the Standard Measurement Method in the Construction of State Buildings. This research begins with compiling aspects and activities in the implementation of an integrated design and build contract. Then proceed with identifying the problems/causes of dispute in each activity in the implementation of design and build contract. The research methods used are archive analysis, literature study, questionnaires, data analysis in the form of homogeneity test, validity test, reliability test, then proceed using SmartPLS software to determine the significance relationship of the problems in each activity that can cause a dispute. Then proceed with the recommendation of solutions in each activity. The final result of this study shows that aspects of the implementation of an integrated design and construction contract starting from Procurement Planning and Preparation, Auctions and Contracts, Construction Implementation, Inspection and Supervision (Audit), as well as Handover and Maintenance have a significant effect on the occurrence of disputes. So that the output produced from this research is in the form of recommendations for improving the PUPR Ministerial Regulation Number 25 of 2020 based on the development of the Standard Measurement Method to reduce the potential of disputes in project implementation.

Abstrak :
Pada masa sekarang ini, telah banyak peningkatan pengembangan dan perencanaan dalam bidang sport torism di Indonesia. Hal tersebut kurang didukung oleh proses eksekusi rencana, terutama dalam proses aplikasi rencana konstruksi beberapa proyek besar khususnya pembangunan stadion. Stadion yang adalah klasifikasi Bangunan Gedung Negara, menjadi salah satu bangunan yang memiliki peranan paling penting sebagai penopang utama segala kegiatan dan perencanaan dalam kegiatan sports tourism di Indonesia. Namun sampai pada saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah manapun di Indonesia yang secara khusus memuat standar dan ketentuan – ketentuan dalam pembangunan stadion. Bangunan Stadion merupakan bangunan khusus yang memiliki tingkat kompleksitas tertinggi karena memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus, tingkat kerahasiaan tinggi, dapat membahayakan masyarakat disekitarnya, mempunyai risiko bahaya yang tinggi. Selain daripada itu, tingkat kompleksitas dari proses konstruksi stadion juga menuntut adanya suatu metode yang paling efisien dan efektif, terutama dalam hal perencanaan biaya, sehingga proses pencapaian project delivery bisa dilaksanakan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tingkat akurasi ini menjadi sangat penting, karena adanya kemungkinan akan terjadinya fenomena perbedaan biaya proyek berjalan dengan perencanaannya. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan akan munculnya dispute sebagai dampak dari perencanaan biaya yang tidak akurat pada awal pelaksanaan proyek. Oleh sebab itu, metode kontrak terintegrasi rancang bangun bisa menjadi salah satu pilihan terbaik, selama dapat dilaksanakan dengan mengikuti standar – standar yang telah diuji pengaruhnya terhadap tingkat akurasi perencanaan biaya. Namun karena jenis kontrak seperti ini belum terdapat dalam standar nasional yang ada, maka suatu pengembangan terhadap peraturan atau standar yang sudah ada menjadi sangat krusial, dalam rangka mendukung rencana dan pembangunan nasional khususnya dalam bidang sports tourism. Sehingga, suatu pengembangan terhadap peraturan eksisting yang isinya paling dekat untuk menjadi solusi dari permasalahan diatas, yaitu Permen No. 22 tahun 2018, perlu segera dilakukan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dibuat suatu Standar Perencanaan Biaya baru untuk proyek stadion pada lingkup pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior dan misscellanuous work pada bangunan utama stadion untuk meningkatkan akurasi biaya proyek, dan untuk mengurangi risiko pembengkakan biaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial. ......At present, there has been a lot of improvement in the development and planning in the field of sport tourism in Indonesia. This is not supported by the plan execution process, especially in the application process of construction plans for several large projects, especially stadium construction. The stadium, which is classified as a State Building, is one of the buildings that has the most important role as the main support for all activities and planning in sports tourism activities in Indonesia. However, until now there have been no regulations or provisions issued by any Government Institution in Indonesia that specifically contain standards and provisions in stadium construction. Stadium building is a special building that has the highest level of complexity because it requires a special solution or technology, has a high level of confidentiality, can endanger the surrounding community, has a high risk of danger. Apart from that, the level of complexity of the stadium construction process also demands the most efficient and effective method, especially in terms of cost planning, so that the process of achieving project delivery can be carried out with a high level of accuracy. This level of accuracy becomes very important, because there is a possibility of a phenomenon of differences in project costs running with the planning. Furthermore, there is a possibility that disputes will arise as a result of inaccurate cost planning at the beginning of project implementation. Therefore, the design and build integrated contract method can be one of the best choices, as long as it can be implemented by following standards that have been tested for their effect on the accuracy of cost planning. However, because this type of contract is not yet contained in existing national standards, a development of existing regulations or standards is very crucial, in order to support national plans and development, especially in the field of sports tourism. Thus, a development of the existing regulations whose contents are closest to being a solution to the above problems, namely Permen No. 22 of 2018, needs to be done immediately. From the results of this study, it is hoped that a new Cost Planning Standard for stadium projects can be made in the scope of architectural work, exterior facilities and misscellanuous work on the main stadium building to increase the accuracy of project costs, and to reduce the risk of cost overruns that can cause financial losses.

Abstrak :
Ada banyak bangunan yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dari yang lain, salah satunya adalah stadion. Oleh karena itu, bangunan dengan kompleksitas yang lebih tinggi memerlukan metode kontrak yang lebih baik juga, karena metode konvensional tidak lagi efektif dan efisien untuk menjaga kecanggihan proyek. Salah satu metode tertentu yang lebih baik adalah kontrak Integrated Design and Build, yaitu kontrak dimana kontraktor bertanggung jawab penuh atas proses perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi bangunan, sehingga jika terjadi kegagalan, kontraktorlah yang menanggung semua tanggung jawab. Mengapa kita perlu menerapkan metode ini? Hanya karena metode konvensional penuh sengketa, misalnya, anggaran Stadion Olimpiade Montreal mengalami over-budget hingga US$270 Juta karena beberapa masalah dalam proses pengembangan desain. Contoh lain proyek Asian Games XVIII 2018, biaya awal proyek Rp 7,4 Triliun, kemudian terjadi sengketa cost mismatch, biaya proyek melambung menjadi Rp 12,7 Triliun. Karena itu terjadi pada proyek stadion lain, kami bertujuan untuk mengembangkan standar perencanaan biaya untuk pekerjaan arsitektur, eksterior, dan lain-lain pada area stadion dengan kontrak terintegrasi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018 untuk meningkatkan akurasi biaya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dibuat suatu Standar Perencanaan Biaya baru untuk proyek stadion untuk meningkatkan akurasi biaya proyek, dan untuk mengurangi risiko pembengkakan biaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial. ......There are many buildings that have higher complexity than others, one of them is stadium. Hence, buildings with higher complexity need a better contract method as well, because conventional method will no longer effective and efficient to maintain the sophistication of the project. The one better particular method is Integrated Design and Build contract, which is a contract where the contractor is fully responsible for the planning process to the implementation of building construction, so that if a failure occurs, the contractor is the one who bears all responsibilities. Why do we need to apply this method? Simply because the conventional method is full of dispute, for example, The Montreal Olympic Stadium budget was over-budget up to US$270Million due to some problems on the design development process. Other example is 2018 Asian Games XVIII project, the initial cost for the project was IDR 7.4 Trillions, then dispute on cost mismatch happened, the project cost was catapulted to IDR 12.7 Trillions. Because it happened on other stadium projects, we aim to develop the cost planning standards for architecture, exterior, and miscellaneous works on stadium area by integrated contracts based on PUPR Minesterial Decree No.22 Year 2018 to improve cost accuracy. By any means, this research expected output is making a new Cost Planning Standards for stadium project to improve the accuracy of the project cost, and to decrease the risk of cost-swelling which can cause financial loss.

Abstrak :
Peningkatan jumlah anggaran dan volume pada pembangunan infrastruktur dalam kurung waktu lima tahun terakhir menuntut pencapaian percepatan waktu pelaksanaan, modernisasi sistem pengadaan pekerjaan serta project delivery yang lebih mudah bagi pengguna maupun penyedia jasa. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha untuk dapat memasyarakatkan terobosan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi nasional melalui sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang dapat mempercepat pencapaian target dukungan Infrastruktur Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada penyelenggaraannya di lapangan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak permasalahan bagi berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kontrak. Seperti terjadinya Dispute atau perselisihan dan klaim diantara pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak auditor. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penurunan penerapan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun, hingga potensi total lost bagi penyedia jasa akibat tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor. Masalah ini muncul diakibatkan karena belum adanya sebuah standar dalam menentukan perencanaan biaya dan pengukuran output atas hasil pekerjaan yang menggunakan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Melalui penyusunan disertasi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan sebuah metode, cara ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Perselisihan diantara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion. Penelitian ini diawali dengan menentukan variable penelitian yang kemudian divalidasi dengan aplikasi SEM untuk memperoleh model hubungan antar variabel, selanjutnya menyusun standar WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun pada bangunan stadion, metode perhitungan volume pekerjaan, standar perencanaan biaya dan metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah Standard Method of Measurement (SMM) berbasis WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan bangunan stadion. Metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis, uji validitas, uji reabilitas dan analisis deskriptif dengan hasil akhir berupa standar pelaksanaan atau SOP dalam bentuk metode standar pengukuran output Standar Measurement Method (SMM) yang berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Hasil dari pengembangan metode SMM ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pedoman yang dapat membantu tercapainya konsistensi dan standarisasi informasi yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion, sehingga potensi terjadinya Dispute atau perselisihan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir. ......Budget and volume increasing of infrastructure development amount in the last five years requires the achievement of accelerated implementation time, modernization of the procurement system of work and easier project delivery for users and service providers. Answering the challenges of the importance matter for project completion, Design and Build contract method is can be considered as a solution. Indonesian Government through Ministry of Public Work and Housing attempted to introduce the breakthrough of the national construction work procurement system with Design and Build contract that can accelerate the achievement of the government's infrastructure targets in order to support national economic growth. However, the implementation of Design and Build contract in construction project still cause some problem for various parties, both those who are directly or indirectly involved in the contract, such as the occurrence of dispute and claims between owner, service provider and the auditor. This phenomena resulted a significant impact on the implementation of the Design and Build contract as changes in the nomenclature of Ministerial Regulations related to integrated design contracts and structures that changed 3 (three) times in a 5 (five) years, decreased the Design and Build contract practice, and total lost potential for service providers due to the follow up results of the auditor's examination. Those problem caused by the unavailable standard cost planning and measuring outputs based on Design and Build contract method. Through the preparation of this dissertation, the author seeks to develop a method, method or recommendation that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. In this dissertation, researchers try to develop a method that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. The development of this method begins with developing WBS standards for Design and Build contract system, engineering estimate methods, cost planning standard and audit process for work results method, then made into a WBS-based Standard Method of Measurement (SMM) with an Design and Build contract for stadium construction. The research method used is the analysis test, validity test, reliability test and descriptive analysis with the final results in the form of implementation standards in the form of Standard Method of Measurement (SMM) based on Work Breakdown Structure (WBS) for Design and Build contract. The results of this research are expected to be used as a guide to help achieve the consistency and standardization of information that will be used by various stakeholders in each stage and process of implementing the construction of stadium, so that the potential construction project dispute can be minimized.