Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Anbiya Annisa
"
ABSTRAK Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia tidak sedikit. Salah satu faktor dari tingginya jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia adalah masalah keanggotaan, yaitu berkaitan dengan komitmen anggota-anggota koperasi yang tidak berlangsung lama hingga akhirnya meninggalkan koperasi menjadi koperasi tidak aktif. Di sisi lain, peraturan mengenai syarat pembentukan Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan sekurang-kurangnya dua puluh 20 orang untuk mendirikan koperasi. Dibandingkan dengan badan usaha lain jumlah sebagai syarat pendirian koperasi adalah jumlah yang terbanyak. Hal tersebut nyatanya turut meningkatkan resiko masuknya calon anggota koperasi yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan anggota-anggota koperasi, yaitu untuk mensejahterakan hidupnya. Maka dari itu, skripsi ini disusun dengan metode yuridis normatif untuk menekankan bahwa dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas tentang anggota seperti apa yang seharusnya masuk kedalam sebuah koperasi. Dalam undang-undang yang mengatur tentang koperasi, perlu dijelaskan lebih lanjut terkait prinsip dan asas yang khusus membahas keanggotaan koperasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menekan jumlah koperasi tidak aktif di Indonesia, seperti diadakannya Pra-Koperasi dan Pengendalian Intern Koperasi.
ABSTRACT Quantitative data from 2010 to 2015, which has been released by The Ministry of Cooperative and Small Medium Enterprises shows that the number of inactive cooperatives in Indonesia needs some solutions. One of the problems is cooperative member, whose commitment only last for a short period of time, and finished with them leaving the cooperation inactive. On the other hand, Act No. 25 Year 1992 stated that the minimum quantity to establish cooperative is twenty members. Compared to other business entity, this quantity is pretty much higher and put cooperative in a risk of having a lot of members who don rsquo t share the same goals, which is prosperity. Therefore, this thesis was made from juridical normative method. This thesis wants to emphasize that Indonesia critically needs a new regulations to make a clearer definitions and requirements about cooperative members. The regulations should have a separate article in relation to the principle of cooperative membership. Furthermore, Pre Cooperatives and Internal Control are needed to minimize the number of inactive cooperatives in Indonesia. "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66194
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Afrizal
"Skripsi ini membahas ketentuan pembubaran koperasi pasif oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pembubaran dilakukan karena 3 (tiga) alasan yaitu koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 2 (dua) tahun berturut-turut; keberadaan koperasi tidak lagi dapat memenuhi tujuan pendirian koperasi yaitu mensejahterakan para anggota; serta koperasi tidak melaksanakan kegiatan usaha walaupun telah diberikan pembinaan. Prosedur pembubaran berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 269/M/IX/1994 harus memenuhi 5 (lima) tahapan, yaitu penelitian kepatuhan oleh pejabat koperasi; pengumuman Rencana Pembubaran; periode pengajuan keberatan pembubaran; penerbitan Surat Keputusan Pembubaran; dan pemberitahuan pembubaran kepada kreditor. Dalam membubarkan koperasi, Pemerintah Kota Depok menghadapi hambatan hukum yaitu tidak dapat diselesaikannya hutang piutang dengan kreditor karena sistem pencatatan keuangan yang tidak tertib; dan hambatan non-hukum yaitu sistem administrasi data anggota yang tidak akurat. Untuk menghindari adanya koperasi pasif, Pemerintah perlu melakukan pengawasan berkala terhadap koperasi yang terdaftar dan lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan pendirian koperasi baru.
......
This thesis discusses the provisions of the dissolution of passive cooperative by the Government of the city of Depok. Normative legal research indicate that the reasons to dissolve a passive cooperative, at least, for three reasons namely: failure to conduct the Member Meeting for 2 (two) years consecutively; the existence of a cooperative is no longer able to meet the purpose of its establishment; that is providing the welfare of the members; and the cooperative could not continue its business activities although it has been provided capacity building. Dissolution procedure is governed by the Decree of the Minister of Cooperatives and Small Entrepreneur Development Number: 269/M/IX/1994 which must meet five (5) stages, namely: compliance research by cooperative officials; dissolution plan announcement; appeal period; issuance of a dissolution decree; then dissolution notification to the creditors. To dissolve the cooperative, the Government of Depok City has to solve two obstacles; legal and non-legal obstacle. Legal obstacle refers to inability to solve the debts with creditors because the financial record-keeping systems are not properly in place; and nonlegal obstacle refers to improperly members data base in the administration system. To avoid the passive cooperative, the Government needs to supervise the listed cooperative periodically and more prudent in granting the approval for the establishment of new cooperative."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57072
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
