Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi di Indonesia sudah sangat serius dengan rendahnya Indeks PersepsiKorupsi di Indonesia. Studi ini menguji pengaruh tekanan kerja terhadap potensikorupsi pada panitia pengada barang/jasa di Propinsi X. Disain studi ini adalahcross sectional yang meliputi semua panitia pengadaan barang/jasa periodepengadaan tahun 2009-2014. Sampel yang diamati berjumlah 513 individupengada barang/jasa. Pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan 2kelompok berpotensi korupsi dan tidak berpotensi korupsi. Untuk mendapatkanmodel yang parsimonious dan robbus digunakan analisis multilevel regresilogistic untuk melihat pengaruh variabel tingkat individu dan tingkat instansiterhadap potensi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitia yangmengalami tekanan kerja di tingkat individu mempunyai probabilitas 2,495 (POR2,495; 95%, 0,901- 6,906). Pada model-0 nilai MORinstansi =33,79 dan padamodel-2 nilai MORinstansi =51,13, meningkat sebesar 51,6%. Interval Odds Ratio(IOR) variabel nilai PBJ memiliki rentang yang sangat lebar 0,006 – 34184melewati angka 1, artinya efek variasi tempat bekerja panitia PBJ sangat besarmempengaruhi potensi korupsi. Prevalensi tekanan kerja terhadap potensikorupsi sangat tinggi yaitu 93,4%. Setelah dikontrol oleh beberapa variabelkonfonder, pada tingkat instansi yaitu nilai PBJ ≥ 5 Milyar signifikanmempengaruhi potensi korupsi. Dari hasil analisis epidemiologi, dapat dilakukanupaya pencegahan potensi korupsi dalam PBJ melalui jaring penyebab denganmetode ANNA (Alur Pengendalian Antikorupsi Pengadaan Barang/Jasa).Generalisasi dapat dilakukan pada populasi yang mempunyai karakteristik yangsama, prevalensi stress kerja yang sama dan jumlah angkatan kerja besar sepertipropinsi X.

---

Corruption in Indonesia has become a very serious problem as shown by the low

Corruption Perception Index in Indonesia. This study examines the effect of

working pressure to the potency of corruption among procurement staff in

Province X. This cross sectional study involved all procurement committee in

the year of 2009-2014. About 513 procurement staff were recruited as study

samples. The secondary data was obtained in order to determine whether the

project, which samples were involved, was categorized as potentially having

corruption or not. In order to acquire both parsimonious and robbust, multilevel

reggression logistic analysis was used to analys the effect of each variables at the

level of individual and agency toward corruption potency. The result shows that

working pressure in the level of individual has a probability 2,495 times higher

having potency of corruption (POR 2,495; 95%, 0,901- 6,906). In model-0 value

of MORagency =33,79 and in model-2 value MORagency =51,13, it improved

for 51,6%. Interval Odds Ratio (IOR) of procurement value variable had very

wide span of 0,006 - 34184 passed number 1, this means the effect of variation of

procurement committee's working place highly affected the potency of

corruption. The prevalens of working pressure is 93.4%. After controlled by

some of potential confounders, in contextual level (working agency), value of

procurement more than Rp. 5 billion was significantly associated with potency of

corruption. From the epidemiological view, potency of corruption can be

prevented through ANNA method (Alur Pengendalian Antikorupsi dalam

Pengadaan Barang & Jasa/ Anti-Corruption Controlling Flow in procurement).

The finding is generalized to other population with the similar characteristic,

prevalens of working presure and number of employed population as province X"

"Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia

---

Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia."