Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara global maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba harus dapat ditekan sampai seminimal mungkin. Survei BNN tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat perbedaan angka prevalensi yang cukup besar antara penyalahguna narkoba di rumah tangga umum 1,8 dan khusus 5,9 adalah salah satu alasan mengapa perlu ditilik lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan perbedaan prevalensi penyalahgunaan narkoba tersebut. Salah satu faktor yang dinilai paling dominan adalah pengaruh faktor eksternal, yaitu pengaruh dari kondisi lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan sosial dengan perilaku penyalahgunaan narkoba di rumah kos pada 6 kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi di Indonesia tahun 2015 dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah penghuni rumah kos yang berdomisili di 6 kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar risiko penghuni rumah kos yang pernah ditawari narkoba oleh kerabat adalah 140,459 kali lebih besar untuk memiliki perilaku penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 setelah dikontrol variabel memiliki riwayat kerabat yang menggunakan narkoba, keikutsertaan dalam penyuluhan dan status merokok. ...... Drug abuse is still being a problem that has not been resolved globally or nationally. This suggests that drug abuse problems should be minimized to a minimum. BNN Survey suggests that there is a substantial difference in prevalence rates between drug users in the general household 1.8 and boarding house 5.9 is one of the reasons why further investigation is needed to be done to show what factors cause a different prevalence of abuse such drugs. One of the most dominant factors is the influence of external factors, namely the influence of social environmental conditions. This study aims to determine the relationship between social environmental conditions with drug abuse behavior in boarding houses in 6 cities in Indonesia. This study uses secondary data from the ldquo Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi di Indonesia rdquo with cross sectional study design. Population and sample in this research is resident of boarding house domiciled in 6 cities Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar and Manado. The results showed that the risk of occupants of boarding houses who had been offered drugs by relatives was 140,459 times more likely to have drug abuse behavior in 2015 after controlled by variables had a history of relatives who used drugs, participation in counseling and smoking status.

Abstrak :
Selain hunian berstatus milik, terdapat pula hunian berstatus sewa. Namun, minat terhadap hunian sewa di Indonesia belum setinggi di negara-negara maju. Dalam tulisan ini, dibahas alasan-alasan tersebut berdasarkan sudut pandang penghuninya, meliputi bagaimana kualitas hunian sewa sebagai sebuah "dwelling" dengan memahaminya melalui aspek wujud, sistem sewa, pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewa hunian tersebut. Tulisan ini pun dilengkapi dengan pembahasan studi kasus secara deskriptif pada sebuah kontrakan, rumah kos, dan apartemen di Jakarta dan sekitarnya dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hunian sewa yang mampu mencapai kualitas sebagai sebuah "dwelling" yang sesungguhnya bagi penghuninya, walaupun tidak seluruh hunian sewa menunjukkan hal tersebut.

---

Besides owner-occupied housing, there is also rental housing. Unfortunately, people`s interest towards rental housing in Indonesia is not as high as in the developed countries. This writing will discuss the reasons based on the renter`s point of view, including how the quality of rental housing as a "dwelling" is by understanding it through aspects such as the form, the rental system, the tenant, and the landlord. This writing is also completed with descriptive case study on kontrakan, rumah kos, and apartment in Jakarta and its surrounding area in which the emerged result shows that there is a rental housing that has attained the quality as a real "dwelling" to its renter, though not all rental housings show this situation.

Abstrak :
Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Oleh karena itu, rumah kos dengan jumlah kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar akan dikenai pajak hotel. Aturan yang ada belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan, khususnya mengenai pengaturan minimal jumlah kamar yang ditentukan. Padahal diterapkannya asas keadilan sebagai asas pemungutan pajak sangat penting karena berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua masalah pokok, yaitu bagaimana pemungutan pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Depok ditinjau dari asas keadilan (equality) dan penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok. Atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemungutan pajak hotel kategori rumah kos memiliki beberapa kekurangan dan ketidaksesuaian dengan asas keadilan. Penegakan hukum terhadap pajak hotel kategori rumah kos di Kota Depok belum dapat berjalan dengan baik karena masih terdapat hambatan dalam menegakkan hukum atas pajak hotel kategori rumah kos. Saran Penulis diperlukan evaluasi atas pemungutan pajak yang sudah diselenggarakan, perbaikan regulasi atas kekurangan yang ada pada aturan, perbaikan teknis penyelenggaraan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos, penguatan penegakan hukum atas aturan yang ada.

---

Article 1 Number 14 of Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes stated that hotel tax is tax on service provided by the hotel. Meanwhile, the hotel is a facility for lodging/accommodation providers including other related services at a fee, which includes motels, lodges, tourism huts, tourism guesthouses, guesthouse, lodging houses and the like, as well as boarding houses with more than 10 (ten) rooms. Therefore, the boarding house with the number of rooms cost more than 10 (ten) rooms will be charged hotel tax. The existing rules have not fully implemented the principle of justice, especially regarding the minimum arrangement of the specified number of rooms. In fact, the principle of justice as a tax-withholding principle is crucial because it affects the effectiveness of tax voting. Research using normative juridical method of research and research is done to answer two basic problems, which is how hotel tax collection in the boarding house based on Depok Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning Local Taxes in Depok City is reviewed from equality and law enforcement on hotel tax in the boarding house in Depok City. Over the results of the research that has been done, it can be concluded that the hotel tax poll category of home categories has some shortcomings and inconsistency with the principle of justice. Law enforcement against hotel tax in the boarding house in Depok City has not been able to run properly as there is still a barrier in enforcing the law over the hotel tax of in the boarding house. The author's suggestion is required evaluation of the tax collection that has been held, the regulatory improvements to the deficiencies in the rules, technical improvement of the collection of hotel tax collection in the boarding house, strengthening law enforcement on the rules.

Abstrak :
Setiap manusia membutuhkan privasi dalam berkegiatan. Hal tersebut menyebabkan manusia membentuk teritori baik secara fisik maupun non-fisik. Apabila teritori ini dilanggar orang lain, maka orang itu diangap mengganggu privasi. Teritori yang dibuat manusia tidak hanya bisa dilanggar secara visual, namun juga secara aural (bunyi). Privasi dari segi bunyi ini disebut dengan 'privasi akustik'. Dalam buku-buku tentang perancangan akustik ruang dalam bangunan, salah satu bahasannya adalah mengenai perlunya privasi akustik, terutama dalam bangunan kantor atau multi-residences. Privasi akustik harus dijaga dengan meredam aliran bunyi antar-bilik (dalam gedung kantor) atau antar-hunian (dalam bangunan multi-residences). Dalam skripsi ini saya akan membahas mengenai privasi akustik dalam bangunan multi-residences, yaitu rumah kos mahasiswa. Saya ingin meninjau bentuk privasi akustik yang ada di rumah kos mahasiswa sekarang. Apakah sesuai dengan teori privasi akustik yang ada dalam buku- buku perancangan akustik? Kemudian saya ingin melihat juga bagaimana pendapat dari para penghuninya sendiri. Saya melihat adanya kemungkinan bahwa penghuni tidak merasa terganggu sama sekali dengan kondisi privasi akustik yang kurang baik. Dengan skripsi ini saya ingin melihat, bagaimana bentuk privasi akustik yang sebenarnya dibutuhakan oleh penghuni bangunan kos mahasiswa? ......Every human being needs privacy in doing his/her activities. That need drives humans into making their own territories both physically and non-physically. If these territories were to be crossed by another person, then that person is considered disturbing the other's privacy. The territories marked by humans not only can be crossed visually, but also aurally (by sound / noise). This kind of privacy, which can be disturbed aurally, is called 'acoustic privacy'. In some textbooks about acoustic design in architecture, one of the main topics often discussed is about acoustic privacy, especially in office or multi-residences buildings. The acoustic privacy in those buildings has to be maintained by absorbing the sound waves that are transferred between cubicles (in offices) or between residences (in multi-residences building). In this thesis I will discuss about acoustic privacy in a type of multi-residences buildings, that is foster homes for college students. I am going to observe the current condition of acoustic privacy in those buildings. Are they in agreement with the theories about acoustic privacy in the textbooks about acoustic design? I also want to take note of the residents? opinions on the issue. I see that there is a possibility that the residents may not feel disturbed at all with a not-so-good acoustic privacy condition. Through this thesis I would like to observe, what is the most suitable form of acoustic privacy that these residents of foster homes for college students need?

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung potensi, efektivitas, upaya pajak dan elastisitas pajak rumah kos di Kabupaten Sleman Tahun 2013. Pajak rumah kos termasuk dalam pajak hotel yang merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang mempunyai kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung seluruh potensi penerimaan pajak rumah kos dari seluruh populasi di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara realisasi dan potensi penerimaan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sebesar 3,75%. Total potensi penerimaan pajak rumah kos sebesar Rp8,03 miliar dan realisasi penerimaan pajak adalah Rp300.927.217,45. Upaya pajak yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak rumah kos dengan PDRB sebesar 0,00677%. Efektivitas rumah kos sebesar 3,75%. Elastisitas pajak rumah kos sebesar 1,59 bahwa secara rata-rata selama tahun 2012-2013 peningkatan sektor hotel di Kabupaten Sleman sebesar 1% dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak rumah kos sebesar 1,59 dengan asumsi ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pajak rumah kos dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi wajib pajak, sisi pemungut pajak dan dari sisi peraturan daerah.

---

This research aimed to count potential, effectivity, tax effort and elasticity boarding house tax at Sleman regency in year 2013. Boarding house tax includes with hotel tax which one of the component from local tax with contribution of local revenue. The research use quantitative approach count with all potential tax revenue of boarding house from all population at Sleman regency. Result of the research represent of potential tax revenue boarding house at Sleman regency with percentage 3,75% in year 2013. Total potential tax revenue of boarding house was IDR.8,03 billion and realization tax revenue of boarding house was IDR.300.927.217. Tax effort constitute of comparison between tax revenue realization of boarding house with PDRB was 0,00677%. Effectivity boarding house tax collection was 3,75%. Elasticity tax revenue of boarding house was 1,59 means an increasing in hotel sector can increase revenue of boarding tax house by 1,59 assuming ceteris paribus. Factors that influence the effectiveness of the boarding house tax could be initialize from the taxpayer, tax collector and local regulation.

Abstrak :
Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba dicerminkan salah satunya dari hal rehabilitasi penyalahguna narkoba. Survei BNN tahun 2015 menyatakan bahwa hanya sekitar 18 di kelompok rumah kos yang pernah mencari pelayanan rehabilitasi. Keterpaparan informasi narkoba merupakan faktor yang cukup penting dalam perubahan perilaku terlebih untuk melakukan rehabilitasi. Rumah kos merupakan populasi rumah tangga yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keterpaparan informasi narkoba dengan perilaku pencarian rehabilitasi di rumah kos. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015 dan menggunakan desain penelitian Cross Sectional. Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil populasi dan sampel pada rumah kos di 6 kota di 6 provinsi yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba di rumah kos yang terpapar informasinya baik memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku pencarian rehabilitasi 3,8 kali lebih tinggi dibandingkan yang terpapar informasinya kurang baik setelah dikontrol oleh variabel umur, pekerjaan dan pendapatan/uang saku perbulan. ...... The problem of drug abuse is reflected by the rehabilitation of drug abusers. Survey of BNN in 2015 said that only about 18 in boarding houses ever seek rehabilitation services. Exposure to drug information is an important factor in behavioral change especially for rehabilitation. Boarding house is vulnerable population to do drug abuse. The purpose of this study was to determin the relationship of drug information exposure with rehabilitation search behavior in boarding house. This study uses secondary data from the Drug Abuse Prevalence Survey in Household in 20 Provinces Budget Year 2015 and uses Cross Sectional design study. In this study, only took the population and samples in boarding houses in 6 cities in 6 provinces namely Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar and Manado. The results of this study is drug abusers that exposed to good information have a tendency to conduct rehabilitation seeking behavior 3,8 times higher than those who exposed to poor information after controlled by age variable, occupation and income allowance per month.