Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pentingnya untuk memperhatikan perkembangan anak dan menjamin kehidupan mereka adalah salah satu indikator kemajuan sebuah negara. Tanpa adanya generasi penerus yang berkualitas, negara menjadi stagnan ataupun lambat berkembang. Negara menjadi kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan jaman. Anak yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak baik dan eksploitasi disebabkan karena mereka belum dapat menentukan hidupnya sendiri, keterbatasan intelegensianya, kesadaran berpikirnya, fisik, juga kedudukan sosialnya. Salah satu yang perlu disoroti dalam permasalahan seputar anak adalah masih adanya anak yang dipekerjakan. Dalam usianya, anak masih perlu mendapatkan pendidikan, kebebasan beraktifitas yang dapat mendorong kecerdasan berpikir, emosional dan motoriknya, serta mendapatkan hak-hak lainnya sebagaimana yang dibutuhkan pada masa usianya. Fenomena pekerja anak ditengarai sebagai dampak dari faktor kemiskinan. Namun, tidak menutup kemungkinan disebabkan karena ketidakmampuan dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anaknya. Permasalahan anak menjadi isu global yang perlu diperhatikan, karena tidak hanya terjadi di negara Indonesia. Salah satu komitmen global yang dilakukan adalah melalui deklarasi dokumen berjudul A World Fit for Children atau disebut Dunia Layak Anak dan diimplementasikan oleh negara Indonesia diantaranya program Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam konsep kriminologi kesejahteraan yang dipakai dalam penulisan ini, negara memiliki peran yang krusial utamanya dalam melakukan sosialisasi, regulasi, fasilitasi, dan sanksi. Namun, mengatasi problema anak, belum tentu dapat ditanggulangi dengan peran mutlak negara, tapi juga keseimbangan peran bersama institusi lainnya.

---

ABSTRACT
Look after childrens development and make sure their safety is very important and one of many indicators that nation already developing. A country without a qualified successor generation will becomes stagnant and retarded. The country also becomes lack of qualified human resources in current development. The childrens possibility to be exploited and being harrased because they have not been able to determine his own life, since of the limitations of intelligence, awareness of thinking, physical, as well as social position. One that needs to be highlighted in issues surrounding the child is the existence of a child who is employed. In his age, a child still needs to get education, freedom activities that can encourage his thinking, emotional and motoric intelligence, also fullfilled his rights. The phenomenon of child labor is suspected as the impact of poverty. However, it is possible due to the inability and lack of parental knowledge in child care. Child 39 s issues become the global attention, not only in Indonesia. One of the global commitments for child 39 s issues is through the document entitled A World Fit for Children . It implemented by the government of Indonesia with the policy called A City Fit For Children Kota Layak Anak . In the concept of welfare criminology that used in this paper, the state has a crucial role in socialization, regulation, facilitation, and sanctions. In the concept of welfare criminology used in this paper, the state has a crucial role in socialization, regulation, facilitation, and sanctions. However, the role of state not the only way to resolve child 39 s issues, but also by the participation of other institutions.

Abstrak :
Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan di Kriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya. ......Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations.