Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

Abstrak :
ABSTRAK
Berbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga kondisi bangunan yang tetap prima. Dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, diperlukan strategi yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun telah dianggarkan lebih besar, pemeliharaan masih belum optimal pada bangunan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laik fungsi bangunan dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya. Dengan mengidentifikasi kebijakan, faktor-faktor serta model yang efektif dan mengembangkan kebijakan yang diperlukan. Metode yang digunakan dengan analisa arsip, studi literatur, analisa statistik SEM-PLS hingga expert judgement untuk mendapatkan pembuktian hipotesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja laik fungsi bangunan dapat meningkat dengan mengevaluasi kebijakan dan strategi implementasinya

---

ABSTRACT
Policies have been made by the government in an effort to keep the performance of the building. In implementing the policies that have been made, appropriate strategies are needed to enable the policy to proceed as planned.Although the budget was increased for maintenance, the implementation didn rsquo t effective in government rsquo s building. This study aims to improve building functional performance by evaluating the policy and strategic implementation.By identifying policies, factors and models are effective and to develop the necessary policy. Methods used with archive analysis, literature study, statistical analysis with SEM PLS and expert judgement to obtain the results.The results should show that maintenance performance was improved by evaluating the policy and its strategic implementation.

Abstrak :
Sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Terbitnya Surat Keputusan (SK) SLF di Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Pemerintah Daerah setelah bangunan selesai dibangun pada kenyataanya membutuhkan waktu yang lama karena proses SLF tersebut yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah identifikasi aktifitas pada proses SLF yang sering mengalami keterlambatan dan termasuk kegiatan kritis. Kemudian membentuk jadwal proses SLF dengan metode fast track yaitu kegiatan proses SLF bersamaan waktu dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Setelah itu mengembangkan bentuk sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track sehingga bisa mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Metode penelitian adalah kuantitatif menggunakan data survey responden para stakeholder dalam kegiatan proses SLF dan kegiatan pelaksanaan konstruksi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengembangan sistem informasi proses SLF berbasis metode fast track yang dapat mempercepat penerbitan SK SLF setelah bangunan selesai dibangun. Dengan begitu setelah bangunan selesai dibangun maka bangunan bisa segera sah secara hukum layak untuk dimanfaatkan oleh pemilik bangunan. ......A building certificate of occupancy, hereinafter abbreviated as CO, is a certificate given by the Regional Government to declare the building's function-worthiness before it can be utilized. The issuance of the CO Decree in the Special Capital Region of Jakarta by the Regional Government after the building is completed in fact takes a long time because the SLF process is long. The purpose of this study is to identify activities in the CO process that often experience delays and include critical activities. Then form a schedule for the CO process with the fast track method, namely the CO process activities at the same time as the construction implementation activities. After that, develop a form of CO process information system based on the fast track method so that it can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. The research method is quantitative using survey data from stakeholders in the CO process and construction implementation activities. The result of this research is the development of an CO process information system based on the fast track method that can accelerate the issuance of CO decrees after the building is completed. That way after the building is completed, the building can immediately be legally eligible for use by the building owner.

Abstrak :
Saat ini di Indonesia ketentuan laik fungsi harus dipenuhi bangunan hunian. Perlu dilakukan kajian standar dan peraturan keselamatan kebakaran pada bangunan tinggi dan kemungkinan penerapannya. Pada tulisan ini dilakukan kajian terhadap kedua aspek tersebut. Untuk aspek pertama metoda yang dipergunakan adalah dengan kajian terhadap standar dan peraturan keselamatan evakuasi di Indonesia dan membandingkan dengan NFPA 101 selaku standar rujukan. Untuk aspek kedua dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan kajian terkait pemenuhan standar dan peraturan keselamatan evakuasi. Objek studi adalah 9 buah bangunan residensial bertingkat tinggi yang terdiri atas 3 hotel dan 6 rusunami. Hasil kajian memperlihatkan bahwa peraturan keselamatan evakuasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 perlu direvisi terkait istilah dan definisi teknis untuk lebih disesuaikan dengan SNI Sarana Jalan Keluar dan standar rujukannya NFPA 101. Hasil kajian lapangan menunjukkan sejumlah bangunan tidak memenuhi ketentuan keselamatan evakuasi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 dan SNI Sarana Jalan Keluar perlu dilengkapi dengan butir-butir perataran berbasis masing-masing kelas bangunan dan konsep basis kinerja sesuai standar NFPA agar lebih mudah dan fleksibel dalam pemenuhan persyaratan sesuai kelas bangunan, Pemenuhan keselamatan evakuasi perlu dukungan riset berbasis kinerja.