Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak tanah/bangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi negara, diperlukan peran serta penegak hukum agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan maksimal. Pemungutan pajak penjualan tanah/bangunan seringkali melibatkan peran serta PPAT. Menarik diteliti mengenai keabsahan peran dan tanggung jawab PPAT yang menerima kuasa pembayaran pajak tanah/bangunan sebagai perantara wajib pajak dengan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara. Pada prinsipnya pengurusan pajak bukanlah kewenangan pokok PPAT sebagaimana diamanatkan undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data sekunder, belum ada dasar ketentuan yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang keabsahan peran PPAT terkait kuasa pembayaran pajak penjualan tanah/bangunan. Pembayaran pajak oleh PPAT pada dasarnya bentuk dari kesepakatan yang pada praktiknya seringkali terjadi secara diam-diam dimana PPAT menerima permintaan dari wajib pajak untuk mewakili dirinya melakukan pengurusan pajak berdasarkan kuasa. Selanjutnya, dalam hal terjadi peristiwa hukum yang tidak sebenarnya terkait dasar nilai pengenaan pajak yang disetorkan diperlukan batasan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada PPAT. Hal ini mengingat harga jual beli yang menjadi dasar pengenaan pajak merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak. PPAT hanya menkonstantir keinginan para pihak, terkecuali jika PPAT ikut terlibat maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

One of the financial sources of the state comes from land and building taxes. Given the importance of taxation to the state, it requires a role as well as law enforcement to maximize tax collection. Interestingly, research has been conducted on the validity of the role and responsibility of the PPAT, which accepts the power to pay the land or building tax as an intermediary between the taxpayer and the tax officer in an effort to maximize the income of the state. In principle, tax management is not the substantive authority of the PPAT as prescribed by law. The research method used in this research is doctrinal. Based on the results of the analysis that has been carried out on the secondary data, there is no basis for provisions that explicitly and specifically regulate the validity of the role of PPAT in relation to the power to pay the tax on the sale of land or buildings. The payment of taxes by PPAT is basically a form of agreement that, in practice, often occurs in secret, where PPAT receives a request from a taxpayer to represent itself in carrying out tax management on the basis of authority. Furthermore, in the event of an untrue legal event relating to the basis of the value of taxation deposited, a limitation of liability is required, which can be imposed on PPAT. This is given that the purchase price, which is the basis for the taxation, is a binding agreement between the parties. PPAT only contends with the wishes of the parties, except if PPAT is involved, then it can be claimed liabilitty."

"Pemerintah DKI Jakarta melakukan reformasi perpajakan dengan membuat e-BPHTB. E- BPHTB bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan BPHTB. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan e-BPHTB online dan pengaruhnya pada penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat di provinsi DKI Jakarta, mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan e- BPHTB online, dan menggambarkan evaluasi pada penerapan e-BPHTB online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengawasan BPHTB berjalan baik dengan memberikan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan adanya kerjasama pada pihak terkait. Penerapan e-BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah dan kepatuhan masyarakat belum dipengaruhi oleh e-BPHTB online ini karena Wajib Pajak yang memanfaatkan masih sedikit dan adanya sistem approval kurang efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah dikatakan baik karena pemberian fasilitas yang dibuat oleh pemerintah salah satunya e-BPHTB. Faktor yang mendorong penerapan e- BPHTB online terbagi menjadi tiga yaitu perkembangan zaman terhadap teknologi, kedua manfaat kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan Fiskus, dan pandemi covid-19. Faktor penghambat pada penerapan program ini yaitu masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, sistem approval yang kurang efektif dan efisien karena masih membutuhkan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya, dan kurangnya kualitas sumber daya manusia. Tingkat keberhasilan pada penerapan e-BPHTB yaitu terbagi menjadi dua, evaluasi terhadap kompetensi sumber daya manusia yang masih minim pengetahuan karena tidak ada pelatihan pada pegawai pajak dan penyempurnaan aplikasi pada sistem approval.

---

The DKI Jakarta government carried out tax reform by making e-BPHTB. E-BPHTB aims to simplify BPHTB tax obligations for the general public. This study was carried out to determine the driving and impeding factors in the application of e-BPHTB online, to describe the evaluation of the application of e-BPHTB online, and to analyze the application of e-BPHTB online and its impact on local tax revenue and community compliance in the DKI Jakarta province. This research was conducted using qualitative methods. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of this study indicate that the implementation of the supervision policy of BPHTB is running well by providing supervision to taxpayers with the cooperation of related parties. The application of e-BPHTB to local tax revenues and public compliance has not been affected by this online e-BPHTB because taxpayers who use it are still few and the approval system is less effective and efficient. The level of public trust has been said to be good because of the provision of facilities made by the government, one of which is e-BPHTB. The factors that encourage the application of e-BPHTB online are divided into three, namely the development of the times towards technology, the second is the convenience benefits felt by taxpayers and tax officials, pandemic covid-19. The inhibiting factors in implementing this program are people who are still unfamiliar with technology, the approval system is less effective and efficient because it still requires human resources in its operation, and the lack of quality human resources. The level of success in the implementation of e-BPHTB is divided into two, evaluation of the competence of human resources which is still lacking in knowledge because there is no training for tax employees and improvement of applications on the approval system."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

---

This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan apabila terdapat permasalahan mengenai masalah kewarisan. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai Hukum Perdata Barat jika diterapkan dalam suatu kewarisan. Kedua, pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap hak ahli waris yang dikuasai oleh pihak ketiga jika diterapkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam kasus Hj. Badriyah dan Nurlela dengan Hisbullah. Masalah hukum yang diteliti adalah perbuatan yang dilakukan oleh Hisbullah yaitu menempati tanah terperkara yang menurut Hj. Badriyah dan Nurlela adalah tanah warisan dari kedua orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Ahli waris mewaris dengan sendirinya segala hak milik yang dimiliki oleh pewaris berdasarkan KUHPerdata, (2) Penguasaan tanah terperkara oleh pihak ketiga yang berdasarkan Akta Jual Beli adalah tidak sah karena Akta Jual Beli mengandung kecacatan berdasarkan KUHPerdata.

---

This undergraduate thesis was basically discussed about the provision in Burgerlijk Wetboek, known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata in Indonesia that applied and concerning about The Issue of Property Legacy. This paper will be discussed two major things, such as First, the Civil Code that applied in property heritance and Second, the Heirs’ right that has been controlled by third party if it was applied on Burgerlijk Wetboek from the case of Hj. Badriyah and Nurlela, related to Hisbullah. The legal issue that has been studied was the Hisbullah's action. His act has been occupied the inherited land from Hj. Badriyah and Nurlela’s parents. They said this land as property legacy from their parents. The analysis from this case was using juridical-normative system which major data was basically based on literature studies that has been collected. The result from case study analysis stated that (1) The Heir was spontaneously owned by themselves about their rights and ownership from testator, (2) The land control from third party was not valid because the contents of Sale and Purchase Agreements was rejected based on Burgerlijk Wetboek."