Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat umum dapat membuatkan Akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan/atau sebagai kuasa dari para pihak untuk mengajukan permohonan pemecahan sertipikat. Berkaitan dengan proses pemecahan sertipikat, berakhirnya pemberian kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa tidak lagi berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sebelumnya dikuasakan kepada penerima kuasa. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atas pencabutan kuasa menjual objek perjanjian berupa hak atas tanah dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam proses pemecahan sertipikat hak milik berdasarkan putusan nomor 113/Pdt/2017/PT.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas pencabutan kuasa menjual, terhadap penerima kuasa, pihak perbankan dan Notaris dan/atau PPAT yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sertipikat yang merupakan pecahan dari sertipikat induk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT di dalam proses pemecahan sertipikat hak milik, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar ganti rugi dan ditambah bunga secara tanggung renteng, dan di dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

ABSTRACT
Notary and or PPAT as a public official who made the Deed as evidence of a legal action and or as a proxy of the parties for applying splitting land certificate request. Relating to the splitting land certificate process, the end of authorization will be causing the proxy is no longer authorized to represent for and on behalf of the authorizer in doing a legal action previously authorized to the proxy. The main issues in this thesis is about the legal effect of the cancellation of the authority of selling the object of the agreement in the form of land rights and Notary as PPAT responsibility in the process of splitting land ownership certificate based on West Java High Court Decision Number 113 PDT 2017 PT.Bdg This research uses juridical normative research methods by using various literature which is library materials or secondary data. The result of this research indicates that legal effect of the cancellation of the authority of selling to proxy, banker, Notary and or PPAT that have been proven do unlawful act. The certificate which is a fraction of the main certificate is declared to has no legal force. Next, about a Notary as PPAT responsibility in the process of splitting land ownership, from the aspect of civil law, Notary and or PPAT is punished to pay compensation in joint responsibility, and in its position as Notary and or PPAT may be subject to administrative sanctions.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions.