Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas Notaris yaitu agar para Notaris mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan laporan masyarakat. Permasalahan dari  penelitian ini adalah  Bagaimana kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Laporan masyarakat dan bagaimana Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Kepada Majelis Pengawas Daerah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 161/Pdt/2018/PT.Mdn. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari  permasalahan ini adalah   sesuai dengan bunyi pada Pasal 71 UUJN, sedangkan jika merujuk pada esensi dibentuknya Majelis Pengawas Notaris adalah guna mengawasi kinerja Notaris dan memberikan wadah mengadu bagi para pihak dalam akta yang merasa dirugikan atas kinerja Notaris. Kekosongan hukum atas perilaku majelis pengawas daerah yang tidak melakukan kewajibannya tersebut berpotensi untuk melemahkan kepercayaan masyarakat atas jabatan Notaris dan berdampak pada citra Majelis Pengawas Notaris di Indonesia. Sedangkan peran dan fungsi majelis pengawas Notaris di Indonesia adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang diharapkan mampu mencegah perbuatan sewenang-wenang dari Notaris. ......Supervision carried out by the Notary supervisory board is so that notaries can carry out their duties and liability in accordance with applicable rules to meet the needs of the general public. In its position as a State Administrative Agency or Department, the Supervisory Board has the authority to make or issue Decrees or Decrees relating to the results of supervision, examination, or enforcement of sanctions addressed to the Relevant Notary based on community reports. The problem of this study is how the obligation of the Regional Supervisory Board to submit the results of the examination of the community report and how to follow up the Community Report to the Regional Supervisory Board in the Medan High Court Decision Number 161 / Pdt / 2018 / PT.Mdn. The form of research used in this research is normative juridical research that specifically examines the law with literature studies. The conclusion of this matter is in accordance with the sound in Article 71 UUJN while referring to the essence of the establishment of the Notary Supervisory Board is to supervise the performance of the Notary and provide a forum to complain about the parties in the deed who feel aggrieved by the performance of the Notary. The legal vacuum over the conduct of the regional supervisory assembly that did not perform its obligations has the potential to weaken public confidence in the position of Notary and have an impact on the image of the Notary Supervisory Board in Indonesia. While the role and function of the Notary supervisory panel in Indonesia is to conduct coaching and supervision of Notaries who are expected to prevent arbitrary actions from notaries.

Abstrak :
Pelayanan pengaduan pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah membantu menjaga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengaduan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena pemberlakuan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik adalah Ombudsman RI. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI hanya mampu menyelesaikan sebanyak 43,04% laporan masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelayanan pengaduan Ombudsman RI agar tetap maksimal, dibutuhkan manajemen pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Ombudsman RI pada masa pandmei COVID-19 ditinjau dari konsep Best Practice Complaint Management yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI hanya memenuhi delapan dari dua belas dimensi Best Practice Complaint Management. Sedangkan dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal dan dua dimensi lainnya belum terpenuhi. ......Complaint services during the pandemic are crucial to help maintain the quality of public services received by the community. However, the execution of public services during the COVID-19 pandemic, including complaint services, has its challenges. These are due to the implementation of various policies to cope with the spread of the COVID-19 virus. In this case, Ombudsman RI exists as one of the state institutions in charge of public services supervising and receiving public reports related to public services. However, Ombudsman RI was only able to complete 43.04% of public reports throughout 2020. Therefore, complaint management is required to maintain the quality of the Ombudsman RI complaint service to remain optimal. This study aims to determine the complaint management of Ombudsman RI during the COVID-19 pandemic in terms of the Best Practice Complaint Management concept proposed by Johnston and Mehra (2002). This study uses a post-positivist approach, and data collection is carried out through interviews and literature study. The results showed that the Ombudsman RI only met eight of the twelve dimensions of Best Practice Complaint Management. While two dimensions have not been fulfilled optimally and the other two dimensions have not complied.