Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang pernah berlaku di Indonesia. Hal yang akan dianalisi pada penelitian tesis ini meliputi: kewenangan, kewajiban, dan larangan.Hasil penelitian ini menemukan perbedaan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setiap perubahan undang-undang yang dilakukan untuk mengisi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta dan meningkatkan profesionalisme notaris.

---

Notary shall perform his (her) official jobs honoring laws and ethics as the guidance to carry the jobs and maintain honorable profession. Regulations govern the notary are dynamic to response current developments to suffice public demands. This research aims to provide analysis and elaboration to implement notary`s regulations in Indonesia. The subjects analyzed herein shall cover authority, obligation and restriction.This research resulting the differences of authority, obligation and restriction governed by Staatsblad 1860, Number 3, Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment Law 30 Year 2004 - Notary Offices. All amendments made to meet expectation of public demands for formation of deeds and enhance notary profession."

"ABSTRAKDalam rangka memastikan tindakan cepat dan efektif oleh PBB, negara anggota memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya terhadap tanggung jawab ini Dewan Keamanan bertindak atas nama negara anggota. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk pula kewenangan Dewan Keamanan dalam pemberian sanksi militer berupa sanksi zona larangan terbang. Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai penerapan sanksi zona larangan terbang yang pernah dijatuhkan oleh Dewan Keamanan terhadap Irak dan Bosnia-Herzegovina, untuk kemudian membahas mengenai kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam pemberian sanksi zona larangan terbang terhadap Libya. Dalam penelitian ini, penerapan zona larangan terbang akan dikaitkan dengan ketentuan Piagam PBB, hukum humaniter internasional dan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan yang terkait. Penerapan zona larangan terbang di Libya ini didasarkan pada Pasal 42 Piagam PBB dan pada pelaksanaannya diberikan otorisasi oleh Resolusi Dewan Keamanan 1973. Selain itu, penerapan zona larangan terbang menggunakan diambilnya tindakan militer oleh negara terhadap Libya, oleh karena itu hukum humaniter internasional mengatur pelaksanaan tindakan didalamnya.

---

ABSTRACTIn order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. The aims of this research are to elaborate about UN Security Council's authority as a primary organ of UN in maintaining international peace and security and to emphasize about UN Security Council's authority in imposing military sanctions through no fly zone. This research will also emphasize about the implementation of no fly zones which were imposed to Iraq and Bosnia Herzegovina, for furthermore emphasizing about the UN Security Council's authority in imposing no fly zone to Libya. In this research, imposition of no fly zone will be analysed based on provisions under the UN Charter, international law of armed conflict and provisions under the related UN Security Council's resolutions. Imposition of no fly zone in Libya is based on article 42 of UN Charter and its enforcement is based on UN Security Council Resolution No. 1973. Moreover, The enforcement of a no-fly zone contemplates the use of military force by one state against Libya, and therefore, the law of armed conflict governs any measures taken to maintain them. "

"Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Hal ini disebabkan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilakukan antara PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Universitas Indonesia diduga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu pemboikotan. Hal ini disebabkan dalam perjanjian tersebut terdapat Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa Pihak Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebagai Pengelola Kantin Fakultas Psikologi Universitas Indonesia akan memperdagangkan produk minuman teh dan air mineral hanya produk-produk Sosro. Skripsi ini akan menganalisa secara yuridis dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perjanjian yang dilakukan PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah berupa penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan wawancara. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat secara luas apakah perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang undang-undang, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut melanggar undang-undang. Oleh karena itu, penulis berharap kedua belah pihak dapat mengadakan revisi atau perbaikan isi perjanjian. Selain itu, pihak Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu sesegera mungkin merevisi atau memperbaiki UU Nomor 5 Tahun 1999 karena terdapat beberapa pasal yang kurang jelas atau kurang lengkap dalam pengaturannya."

"Penelitian ini mengkaji naskah Cariyos Dhusun Kutha Liman Boten Kenging Kalebetan Priyantun (selanjutnya disingkat: CDKL). CDKL merupakan naskah koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode koleksi NB 1075. Selain memuat mitos mengenai larangan, dalam teks CDKL juga terdapat cerita mengenai asal usul Desa Kutaliman. Berdasarkan hal tersebut, didapati masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Desa Kutaliman diasumsikan sebagai desa larangan yang disampaikan dalam teks CDKL? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif larangan serta realitas sosial masyarakat Desa Kutaliman yang dikemukakan teks CDKL. Penelitian ini hanya berdasarkan pada satu naskah yaitu naskah CDKL dan dilakukannya langkah kerja filologi yang meliputi inventarisasi naskah; deskripsi naskah; dan suntingan teks. Untuk mengetahui isi teks dikaji dengan mengacu pada klasifikasi Motif Indeks Stith Thompson (1946). Klasifikasi motif cerita dalam teks CDKL bertujuan untuk membantu mendeskripsikan ragam motif cerita yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa teks CDKL memiliki dua motif cerita sebagai penanda mitos larangan di Desa Kutaliman yaitu B221.4 Land of Elephants dan C900 Punishment for Breaking Taboo. Keberadaan mitos mengenai dilarangnya aparatur sipil untuk mengunjungi Desa Kutaliman merupakan bentuk dari pemanfaatan potensi lingkungan Desa Kutaliman oleh masyarakatnya.

---

This study examines the script of Cariyos Dhusun Kutha Liman Boten Kenging Kalebetan Priyantun (next abbreviated: CDKL). CDKL is a collection manuscript of the National Library of the Republic of Indonesia with collection code NB 1075. In addition to carrying myths about the ban, in the CDKL text there is also a story about the origin of the village of Kutaliman. Based on that, the main problem found in this study is how the Kutaliman Village is assumed as the forbidden village presented in the CDKL text? Therefore, this study aims to find out the motives of the prohibition as well as the social reality of the village community I put forward the text CDKL. This research is based only on one manuscript is the manuscript CDKL and carried out philological work steps that include inventory of manuscript; manuscript descriptions; and editing of text. To find out the content of the text studied by reference to the Stith Thompson Index Motive Classification (1946). The classification of story motifs in the CDKL text aims to help describe the variety of story motives used. The results of the research showed that the CDKL text had two narrative motifs as a marker of the myth forbidden in the village of Kutaliman: B221.4 Land of Elephants and C900 Punishment for Breaking Taboo. The existence of the myth about the prohibition of civilian equipment to visit Kutaliman Village is a form of the potential exploitation of the Kutaliman village environment by its people."

"Perkawinan mut'ah adalah perkawinan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Di Indonesia perkawinan semacam itu dikenal pula dengan istilah perkawinan kontrak. Perkawinan semacam ini dalam kenyataannya menimbulkan perbedaan pandangan yang begitu tajam antara Mazhab Sunni dan Mazhab Syiah. Mazhab Sunni mengharamkan perkawinan murah tersebut; sedangkan Mazhab Syiah menghalalkannya. Di Indonesia, masyarakat muslimnya mayoritas menganut Mazhab Sunni sehingga Iiteratur-literatur tentang perkawinan, menurut Syariat Islam menempatkan perkawinan mut'ah sebagai perkawinan yang diharamkan. Di pihak lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang haramnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, banyak yang memahami bahwa semua pasal-pasal dari undang-undang tersebut memberikan landasan kepadapelarangan perkawinan tersebut:Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (pandangan para tokoh dan sejumlah literatur tertentu) dan empiris (mengambil sampel perkawinan mut'ah di lokasi daerah Jawa Barat, tepatnya di desa Jombang dan Kebandungan, Sukabumi, serta jalur Cisarua- Cipanas, Puncak). Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (dengan pertanyaan terbuka). Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yang melibatkan diri peneliti dalam masalah yang digeluti (terutama dalam masalah observasi: observasi parsipatif).Datalapangan memperlihatkan bahwa mereka yang melakukan perkawinan mut'ah mengetahui perkawinan permanen (perbedaannya terletak pada jangka waktu perkawinan). Secara lahiriah dan legal mereka melakukan perkawinan permanen. Akan tetapi, perkawinan mereka pada hakikatnya merupakan perkawinan mut'ah karena jangka waktu perkawinan tidak mereka ucapkan. Bagi yang melakukan perkawinan mut'ah, pengetahuan tentang itu didapat dari pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi yang disampaikan kelompok tertentu. Perkawinan permanen yang hakikatnya sama dengan perkawinan mut'ah banyak dipraktikkan karena memang hal tersebut dianggap sangat umum (mengingat kiyai setempat dan pegawai KUA setempat juga mendukungnya). Walaupun demikian, perkawinan tersebut (baik yang mut'ah maupun perkawinan permanen) dilakukan di bawah tangan. Di sisi lain, pendapat nara sumber berbeda-beda, ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang kontra tidak seluruhnya mengharamkan, tetapi ada yang menghormati perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi, mereka? (Abstrak tidak lengkap ter-scan)"

"Sebagai salah satu cabang Pedagang Besar Farmasi di Indonesia yang menyalurkan obat dan alat kesehatan, KFTD Tangerang harus selalu menerapkan prinsip K3 dalam kegiatan distribusi obat untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman. Prohibition Sign atau rambu larangan adalah salah satu jenis rambu yang perlu dan wajib tersedia di gudang maupun kantor PBF sebagai upaya PBF dalam memenuhi prinsip K3. Apoteker sebagai penanggung jawab di PBF melakukan identifkasi rambu larangan serta penerapan K3 di KFTD Cabang Tangerang dibutuhkan agar pengendalian serta penyimpanan obat dan BMHP dapat terjaga dengan baik. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan petugas gudang serta apoteker penanggung jawab PBF KFTD Tangerang serta observasi langsung lalu dilakukan perbandingan antara hasil yang ada di lapangan dengan standar K3 yang berlaku. Dari hasil pengamatan, pemasangan rambu Prohibition Sign di KFTD Tangerang masih kurang lengkap sehingga perlu dilakukan pemasangan rambu-rambu yang belum ada namun risiko bahaya yang mungkin terjadi masih termasuk dalam tingkat bahaya rendah sehingga dapat ditoleransi. Hambatan-hambatan pelaksanaan K3 yang teridentifikasi dan belum terlaksana menyeluruh juga masih bisa diatasi dengan sosialisasi petugas dan pengadaan fasilitas-fasilitas yang belum tersedia.

---

As one of the branches of Pharmaceutical Distributor in Indonesia that distributes medicines and medical devices, KFTD Tangerang must always apply OHS principles in medicine distribution activities to ensure the creation of a safe work environment. Prohibition Signs is one of the sign that is necessary and must be available in PBF warehouses and offices as PBF's efforts to fulfill K3 principles. Apothecary as the person in charge at PBF need to identify prohibitory signs and implement OHS at KFTD Tangerang Branch so that control and storage of medicines and BMHP could be maintained properly. The research was carried out through interviews with warehouse staff and the apothecary in charge of PBF KFTD Tangerang as well as direct observation and then a comparison was made between the results in the field and the applicable OHS standards. From the results of observations, the installation of Prohibition Signs at KFTD Tangerang is still incomplete so it is necessary to install signs that do not yet exist, but the risk of danger that may occur is still included in the low danger level so it can be tolerated. Obstacles to the implementation of K3 that have been identified and have not been implemented comprehensively could still be overcome by socializing officers and providing facilities that are not yet available."

"Penulisan mengenai pelarangan siaran iklan di televisi republik Indonesia 1975-1981 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah periklanan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri empat tahapan, yaitu heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi. Penulisan ini tidak menggunakan sumber lisan, tetapii hanya menggunakan sumber-sumber tertulis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Periode 1970 sampai 1980 merupakan rentang waktu dimana pertelevisian dan periklanan berkembang dengan pesat. TVRI sebagai satu-satunya televise saat itu mulai meluaskan jangkauan siarannya dengan mendirikan stasiun daerah dan pada 1977 satelit Palapa A2 diluncurkan dan dimulailah TVRI siaran Nasional. Sama halnya dengan televise, industri periklanan turut berkembang dimulai dari kebijakan penanaman modal asing yang dicetuskan oleh Orde Baru. Perusahaan asing turut serta membawa agen periklanan asing, kehadiran meraka memacu pertumbuhan industri periklanan Indonesia. Kebijakan pelarangan siaran iklan pada tahun 1981 di TVRI menghantam keras pertumbuhan iklan televisi. Berbeda dengan peraturan tahun 1975yang hanya melarang iklan barang mewah, pelarangan siaran iklan tahun 1981 melarang secara total iklan di televisi. Pihak TVRI pasrah dengan pelarangna tersebut namun mengharapkan agar pemerintah memberikan subsidi lebih besar sebagai kompensasi pelarangan siaran iklan. Pihak periklanan menanggapi bahwa pelarangan itu terlalu keras, walaupun pada akhirnya pengiklan mencari media alternatif lain untuk beriklan."