Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Amerika dalam menegakkan kepercayaan rakyat Amerika mengenai pelaksanaan prinsip equal justice dalam kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah merupakan hal yang kompleks. Masalah ini sesungguhnya berpangkal dari tradisi masyarakat Amerika tentang bagaimana mereka memandang pemimpin politik dan sistem pemerintahannya.

Bila dilihat dari tradisi masyarakat Amerika, maka pada satu sisi ada kecenderungan masyarakatnya kurang menghargai kepemimpinan politik di pemerintahannya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dan sikap sementara orang Amerika yang anti pemerintahan. Sindiran-sindiran dalam bentuk karikatur maupun kata-kata telah menjadi tradisi di masyarakat Amerika di dalam memandang para politisinya (Lerner, 1987:356-357). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gabriel (1991:23) bahwa para pemimpin politik di Amerika selalu diterima dengan penuh curiga dan dikritik pedas. Kecaman dan kritik semacam ini seringkali muncul sebagai akibat praktis dari tindakan yang diambil oleh para pemimpinnya.

Sementara, di sisi lain, masyarakat Amerika justru bangga dengan sistem pemerintahannya (Burns, dalam Stevens, 1988:293) yang diproklamirkan sebagai sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Menurut John A. Moore Jr. dan Myron Roberts (1985:44), masyarakat Amerika percaya dengan pelaksanaan demokrasi di negaranya. Demokrasi berarti kekuasaan yang diatur oleh rakyat. Sistem tersebut menuntut kekuasaan politik dijalankan berdasarkan pilihan rakyat melalui mayoritas pemilih yang menggunakan hak suaranya, dan dengan cara demikian masyarakat Amerika memiliki alternatif untuk memilih ketika menggunakan hak suaranya. Di dalam sistem demokrasi di Amerika, perebutan kekuasaan secara militer tidak pernah akan terjadi, karena mereka percaya terhadap proses pemilihan sebagai cara yang dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan sosial maupun politik.

Namun, menurut Lerner (1989:362), perlu disadari pula bahwa ide demokrasi di Amerika mengandung pengertian ganda. Pengertian pertama memberikan jaminan perlindungan kebebasan individu melalui pembatasan kekuasaan pemerintah -- separation of powers, civil liberties, rule of law - dan perlindungan kebebasan dan hak milik terhadap gangguan yang sewenang-wenang oleh negara. Kedua, ide demokrasi mengenai penerapan atas perlakuan sama yang menekankan pada "rule of the majority" dalam menerapkan "social equality" sebagai dasar pemerintahan.

Abstrak :
Dewasa ini, banyak jurits Indonesia menegaskan formasi sosial dominan ulama tradisional terhadap kecenderungan afirmatif bahwa beda agama nienjadi salah satu kendala (mani') untuk waris mewarisi tidak lagi relevan dengan kondisi multi kultur dan multi agama masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, mereka menyatakan bahwa disparitas perolehan harta warisan secara kuantitas berdasarkan perbedaan agama (religion disaggregated) secara perlahan akan luntur sesuai dengan tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia yang tinggi. Dan seyogyanya beralih, melalui tindakan kebijaksanaan hukum (legal policy) negara Indonesia ke antitesisnya, yaitu beda agama bukan halangan mendapat hak waris secara resiprokal. Terkait dengan itu, politik hukum pentndang-undangan Indonesia di bidang perdata Islam tidak melegalkan waris beda agama. Sebaliknya hukum perdata adat dan Barat yang masih berlaku di Indonesia mengakui praktek pemberian hak waris beda agama. Fenomena pernberlakuan beberapa sistem hukum ini mengurai fakta adanya perbedaan materi hukum perdata secara konseptual dari sudut yuridis normatif. Hai ini pada tahap selanjutnya berpotensi menciptakan kondisi tidak sehat daiam masyarakat dan chaos dalam pelaksanaan hukumnya (law enforcement). Penelitian ini bertujuan untuk untuk menggambarkan secara deskriptif dan melacak faktor-faktor penyebab konflik yang kerap kali terjadi di bidang hukum perdata Indonesia terutama yang terkait dengan hak waris beda agama dan lantas memproyeksikan formasi sosial yang mampu melakukan konstruksi makna (signifrkansi) tentang waris beda agama secara verbal dalam suatu cara yang dapat. diterima oleh masyarakat dan persepsinya terhadap realitas pluralitas dan heterogenitas struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model pengkajian kualitatif deskriptif dengan pemilihan studi kasus (case study) sebagai strategi penelitian. Adapun pengumpulan data dibatasi pada dari data-data yang terdapat pada Mahkamah Agung yang mengulas secara khusus tentang putusan kasus gugatan waris beda agama dari tahun 1990-2000. Sedangkan karakteristik data tersebut berupa data dokumen dan data kasus. Adapun strategi analisis bukti studi kasus dikembangkan dengan mengikuti proposisi teoritis dan mengembangkan deskripsi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan elemen-elemen sistem hukum bukan merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan muncul konflik. Tetapi konflik pada mulanya muncul akibat ketimpangan pemenuhan kebutuhan primordial yang dilakukan dengan mengorbankan pemenuhan hak orang lain, Dengan demikian, konflik dalam sistem hukum dilatarbetakangi oleh konflik lain di luar hukum. Bahwa upaya penyelesaian persoalan di luar jalur hukum, negosiasi misalnya, belum tercapai. Secara khusus, konflik dalam sistem hukum terjadi karena dua hal yang saling berkaitan, pertama, adanya dua sistem hukum atau lebih yang berbeda secara diametral, dan kedua, beberapa sistem hukum tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan menguasai peristiwa hukum. Adapun konkretasi bentuk-bentuk konflik dapat dideskripsikan dalam tiga pointer, pertama, konflik dalam tingkat struktur hukum (legal structure), kedua, konflik dalam tingkat substansi hukum (legal substance) dan ketiga, konflik dalam tingkat budaya hukum (legal culture). Bertolak dari konsepsi hukum sebagai sistem, konflik secara spesifik diakibatkan oleh (1) masalah interpretasi; (2) masalah yurisdiksi; (3) masalah legitimasi; dan (4) masalah sanksi. Selain itu, konflik juga terjadi akibat pengaruh historis tarik ulur beberapa sistem hukum yang dilakukan oleh penjajah kolonial. Akhirnya, persoalan peinberian hak waris beda agama tidak selalu ditimbulkan oleh degradasi kesadaran terhadap hukum tetapi oleh tuntutan menegakkan keadilan bagi manusia.

---

Formerly, there are a lot of Indonesian juries which emphasized that dominant social formation of traditional ulama is no longer relevant to assess that diversity on religions affirmatively become an obstacle (mani') in heir system of Indonesian multi culture and religion. Therefore, they stated that their quantity disparity on subject to religion disaggregated is changeable along with higher Indonesian complexity society. In line to that case, Indonesian law policy of Islam civil justice did not legalize heir in religion diversity. On the contrary, western and traditional law still recognized and legalize heir in religion diversity. This phenomenon is potentially creates unhealthy situation on civil society and probably become source of chaotic situation on law enforcement manners. This study tries to describe and tracing conflict causal factors often happened in Indonesian civil justice, specially hooked with heir in religion diversity. These research also projected on how social formation able to signified heir law on Indonesian plurality. Therefore, this study used descriptive qualitative examination model and case study as research strategy. This study use document from High Court specifically reviewed religions diversity hair cases from 1990 to 2000. Research found that failure on synchronization of law system elements was not the only factors to determine conflicts. Conflict arises as consequences of failure to occupy primordially needs by sacrifice other rightful authority. Therefore, conflict in law system surrounded by outer law issues backgrounds. Specifically, conflict in law system occurred as per two bounded causes. First, the existence of two or more law difference systems. Second, these differences law system has equal degree and dominating law affair. Furthermore, conflict shapes could be describes on three points; legal structure, legal substance, and legal culture. Underpinned from law as law concept, conflict also specifically caused by (1) interpretations predicament; (2) justice predicament; (3) legitimate predicament and (4) sanctions predicament. Besides that, conflicts also accomplished as the effect of historical resistance of some different law system by colonizer.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana kebijakan perdagangan bebas serta pengaturan merger & akuisis internasional dalam sistem hukum persaingan usaha. Secara teoritis antara kebijakan perdagangan bebas, kebijakan persaingan usaha dan pengaturan merger & akuisisi lintas negara memiliki keterkaitan secara langsung mengingat ketiganya merupakan hasil langsung dari sebuah proses besar globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terbukanya pasar secara internasional. Dalam perkembangan awalnya, kebijakan perdagangan bebas semula hanya menekankan pada penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah nasional, namun kemudian berkembang pada kebijakan penghapusan hambatan-hambatan persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai rintangan terhadap arus perdagangan internasional. Salah satu bentuk hambatan-hambatan persaingan usaha tersebut adalah adanya praktik merger & akuisisi lintas negara yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin menganalisis bagaimana sebenarnya keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dengan kebijakan persaingan usaha di era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini dan bagaimana juga keterkaitannya dengan keberadaan fenomena pertumbuhan praktik merger & akuisisi lintas negara yang sangat masif yang terjadi sekarang ini, sehingga diharapkan d lam penelitian ini akan didapatkan suatu gambaran mengenai bentuk pengaturan merger & akuisisi lintas negara dalam sistem hukum persaingan usaha. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual . Adapun bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan melalui studi kepustakaan atau studi literatur. ......This thesis discusses on how the free trade policy and regulation of cross border merger & acquisition on the system of business competition law. Theoretically, among free trade policy, business competition policy, and regulation of cross border merger & acquisition have direct interrelated due to the direct result of a big process on economic globalization which characterized by increasingly open international markets. In the beginning process, the policy of free trade was to emphasize on the abolishment of trading barriers done national government. But, then, the policy developed on the abolishment of ree trade barriers done by enterprises (companies) as blockage toward internation l trading current. One of the business competition barriers is the cross border merger & acquisitions practices, that result on monopoly and unhealthy business competition practic . The purposes of this thesis are to analyze on how the elevancy between the free trade policy and business competition policy in this g lization era, and to analyze those policies with the massively growing phen ena of cross border merger & acquisition practices. Furthermore, the result is to get the description on practices of cross border merger & acquisition in the system of business competition law. This thesis used legal research with conceptual approach. The data for this thesis are research documents, both law non-law research documents which are collected through law document studies and literary studies.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normative, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hokum berpersentatif feminis yang meletakan hokum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengoplikasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak meevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, sepeti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimasi korban dengan mengkriminalisasi mereka sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat efisiensi bank di Asia-Pasifik. Faktor internal yang diteliti adalah komposisi Board of Directors (BOD) dan strategi penyaluran kredit bank, sementara faktor eksternal yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi dan sistem hukum negara. Tingkat efisiensi diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis dengan orientasi input dan pendekatan Contant Return to Scale (CRS). Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang diteliti. Data penelitian ini berjumlah 838 observasi (firm-year) Bank Konvensional dari 11 negara pada periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat independensi BOD akan meningkatkan efisiensi bank secara marjinal, sementara banyaknya anggota BOD dan proporsi dewan wanita tidak berpengaruh pada tingkat efisiensi bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa bank dengan strategi penyaluran fokus memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, negara dengan sistem hukum common law menunjukkan tingkat efisiensi bank yang lebih baik daripada sistem hukum lainnya. Sementara pertumbuhan GDP yang semakin tinggi terbukti menurunkan tingkat efisiensi bank.

---

The purpose of this research is to find out the effect of bank?s internal and external factors on bank efficiency in Asia-Pacific. The internal factors tested are composition of Board of Directors (BOD) and bank?s credit strategy, whereas the external factors tested are economic growth and country?s law system. The efficiency scores are measured using Data Envelopment Analysis (DEA) with input orientation and Constant Return to Scale (CRS) approach. Hypothesis testing is performed using data panel regression with banks listed in each country?s stock exchange as the sample. This research is using 838 firm-year samples of conventional banks collected from 11 countries for the period of 2008-2012. The result of this research shows that higher proportion of independent BOD will increase bank efficiency marginally, while the size of BOD and the proportion of female member hold no effect on bank efficiency. This research also shows that banks with focus credit strategy have higher efficiency than banks with other strategies. Countries implementing common law system have higher efficiency than countries with other law system. Meanwhile, GDP growth proves to have negative effect on bank efficiency.