Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Retno Kusumo Astuti, author

Tinjauan terhadap pengajuan gugatan mengatasnamakan kepentingan umum (citizen lawsuit) menurut hukum acara perdata Indonesia (studi kasus : putusan No.28/pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst)

Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal suatu asas umum “point de’ interent poin de’ action”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah berdasarkan atas suatu kepentingan dari pihak penggugat. Kepentingan itu dapat dilihat dengan adanya kerugian yang bersifat riil dan tangible pada diri penggugat. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Riana Budi Mastuti, author

Penyelesaian sengketa partai politik: studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu 2004

Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Neilly Iralita Iswari, author

Peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi di Indonesia

Dalam pelaksanaan jasa konstruksi seringkali terjadi bentuk sengketa yang didalamnya terkait unsur teknis, administrasi dan segi hukum, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan yang tepat karena kerahasiaan dapat terjamin, hubungan antara penyedia jasa dan penguna jasa tetap baik dan dapat memilih arbiter yang menguasai bidangnya. Masalah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T18965

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dona Pratama Jonaidi, author

Konsep pemulihan kerugian lingkungan hidup: Tinjauan terhadap penerapan hak gugatan pemerintah di Indonesia = The concept of recovery of environmental losses: A review of the implementation of government lawsuit rights in Indonesia.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kelaziman di banyak negara di seluruh dunia dewasa ini. Tak terkecuali Indonesia, pengajuan gugatan atas kerugian lingkungan hidup oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir banyak dilakukan dan sebagian besar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54863

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yulia Prihandini, author

Pihak ketiga yang berkepentingan sebagai penerapan doktrin citizen lawsuit di pengadilan (studi kasus ujian nasional, perubahan sistem transaksi dan tarif tol, praperadilan Soeharto dan judicial review undang-undang nomor 37 tahun 2004.)

Skripsi ini membahas mengenai penerapan Doktrin Citizen Lawsuit di pengadilan oleh kumpulan orang atau masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan umum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan juga data primer dari...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22584

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

R. Ida Rojani, author

Tinjauan yuridis tentang gugatan wajib pajak terhadap Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 sebagai petunjuk pelaksanaan pasal 23 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan = Judicial review on lawsuit taxpayers against Director General of Taxation pursuant to Article 37 of Government Regulation no. 74 year 2011 as directive implementation of Article 23 of Law no. 6 of 1983 on general provisions and tax procedures

Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34969

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, R. Dedy Rustam, author

Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga karena unsur perbuatan melawan hukum (Studi kasus putusan mahkamah agung nomor 31 K/PDT/2017) = The cancellation of the agreement by third parties because of the items in tort law (Case study supreme court verdict number 31 K/PDT/2017)

Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51319

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Avip Suchron Nur Hakim, author

Putusan arbitrase Muamalat dalam sistem hukum Indonesia: Analisis yuridis terhadap 12 putusan BAMUI

Arbitrase Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepemimpinan para sahabat yang disebut dengan hakam, fungsi hakam saat itu adalah sebagai penengah dalam penyelesaian suatu perkara, saat itu penamaan yang diberikan bukan arbitrase tetapi hakam. Di Indonesia sesuai dengan aktifitas bisnis syariah yang mengalami pertumbuhan sangat pesat membutuhkan suatu lembaga...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14524

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Noviyanti Absyari, author

Batasan hukum keterangan notaris dalam proses peradilan (Analisis terhadap Perkara No.1072/PID/B/2003/PN.BDG)

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh Notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta Notaris dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16508

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kholidin, author

Peranan komisi pemilihan umum kepala daerah (KPUD) dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah langsung: studi tentang pemilihan walikota/wakil walikota Depok, Jawa Barat periode tahun 2006-2011

Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16642

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian