Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia perbankan telah mengalami perubahan dalam menjalankan bisnisnya, Perkembangan teknologi elektronik perbankan membuat transaksi perbankan tidak harus berada dalam gedung bank dan pada jam tertentu saja, tetapi berubah menjadi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. SMS banking sebagai salah satu media dalam transaksi elektronik perbankan saat ini telah banyak digunakan oleh nasabah perbankan mengingat media yang digunakan adalah handphone pribadi dengan metode transaksi yang relatif mudah dan cepat. Mengingat transaksi ini mengandung perbuatan hukum maka nasabah perbankan wajib untuk dilindungi haknya sebagai konsumen sedangkan bank selaku penyelenggara melihat SMS banking sebagai tantangan dan peluang untuk pengembangan bisnis. Dengan adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan kepentingan nasabah sebagai konsumen sudah dapat dilindungi. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas dan pengawasan perbankan juga mengeluarkan peraturan yang berkenaan perlindungan nasabah perbankan. Pada masa yang akan datang diharapkan perlindungan nasabah SMS banking akan terus meningkat dengan melakukan informasi produk yang jelas kepada nasabah, pendirian lembaga legalisasi dan lembaga sertifikasi transaksi elektronik perbankan serta adanya revisi pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

Through its course of business, banking industry has changed. The development of banking electronic technology has enabled banking transaction to be conducted outside the bank’s building, anytime and anywhere. SMS banking, as one current medium of banking electronic transaction, has been frequently utilized by bank customers considering the instrument used personal cell-phone, which makes it an easy and fast method of transaction. Since this kind of transaction contains legal acts, bank customers are all entitled to equal protection under the law, and banks as the banking business administrator sees sms banking as a challenge and opportunity in business development. Based on Undang-Undang No. 8 tahun 1999 about Consumer’s Protection and Undang-undang No. 11 tahun 2008 about Electronic Information and Transaction, it is expected that customers’ interests as consumers are well-protected. Bank of Indonesia, the banking authoritative and supervisional institution, also issued laws concerning bank customer’s protection. In the future, increasing protection over sms banking customers is expected by providing clear product information to customers, establishing legislation and certification institution dealing with banking electronic transaction, as well as the revision on Article 27 particle (3) of Information and Electronic Transaction Law."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor dalam user experience yang mempengaruhi brand loyalty pengguna aplikasi layanan perbankan digital Jenius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei kepada 65 responden pengguna layanan perbankan digital Jenius. Hasil penelitian membuktikan bahwa usability, affect, dan user value terbukti berpengaruh positif terhadap brand loyalty pengguna layanan perbankan digital Jenius. Namun, hanya dimensi user value yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty Jenius. Sementara itu, dimensi usability dan affect tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty.

---

This study discusses the effect of user experience factors toward brand loyalty of Jenius digital banking users by using a quantitative approach. Data was collected through a survey of 65 respondents who used Jenius digital banking. The results of the study show that usability, affect, and user value have positive effect on the brand loyalty of Jenius digital banking users. However, the only dimension that has a positive and significant impact on Jenius brand loyalty is user value. Meanwhile, neither usability nor affect has a significant effect on brand loyalty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan bank terhadap regulasi sistem keamanan dana nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia dan menganalisis pertanggungjawaban bank terhadap keamanan dana nasabah dalam konteks layanan. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital ditetapkan dalam berbagai regulasi, baik di tingkat Undang-Undang yang bersifat umum maupun di tingkat peraturan pemerintah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan yang lebih bersifat teknis. Meskipun UU Perbankan tidak secara eksplisit mengatur mengenai layanan berbasis digital, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aturan-aturan tersebut dibuat pada masa di mana teknologi informasi dan penggunaan media elektronik. Permasalahan dalam tesis ini membahas mengenai Bagaimana Kepatuhan Bank atas regulasi sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital di Indonesia dan Bagaimana Pertanggungjawaban bank atas sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diimplementasikan dengan baik, tantangan tetap ada dalam mengatasi kejahatan siber. Diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih rinci untuk mengantisipasi dan menanggapi jenis-jenis kejahatan siber yang berkembang. Kesimpulannya, peran regulator dan bank perlu diperkuat untuk memastikan sistem keamanan dana nasabah pada Layanan Perbankan Digital dapat efektif mengatasi ancaman kejahatan siber

---

This research aims to evaluate banks' compliance with regulations on customer fund security systems in Digital Banking Services in Indonesia and analyze banks' accountability for customer fund security within this service context. The implementation of Digital Banking Services is governed by various regulations, both at the level of general laws and at the level of government regulations and provisions issued by banking supervisory authorities with a more technical nature. Although the Banking Law does not explicitly regulate digital-based services, this is due to the fact that these rules were created at a time when information technology and the use of electronic media were emerging. The issues discussed in this thesis revolve around how banks comply with regulations on customer fund security systems in Digital Banking Services in Indonesia and how banks are accountable for customer fund security within Digital Banking Services. This research uses normative research methods. The results of this study indicate that despite well-implemented regulations, challenges still exist in combating cybercrime. Detailed regulatory improvements are needed to anticipate and respond to emerging types of cybercrime. In conclusion, the roles of regulators and banks need to be strengthened to ensure the effectiveness of customer fund security systems in Digital Banking Services against cyber threats."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor dalam user experience yang mempengaruhi brand loyalty pengguna aplikasi layanan perbankan digital Jenius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei kepada 65 responden pengguna layanan perbankan digital Jenius. Hasil penelitian membuktikan bahwa usability, affect, dan user value terbukti berpengaruh positif terhadap brand loyalty pengguna layanan perbankan digital Jenius. Namun, hanya dimensi user value yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty Jenius. Sementara itu, dimensi usability dan affect tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty.

---

This study discusses the effect of user experience factors toward brand loyalty of Jenius digital banking users by using a quantitative approach. Data was collected through a survey of 65 respondents who used Jenius digital banking. The results of the study show that usability, affect, and user value have positive effect on the brand loyalty of Jenius digital banking users. However, the only dimension that has a positive and significant impact on Jenius brand loyalty is user value. Meanwhile, neither usability nor affect has a significant effect on brand loyalty."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan digital banking. Perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan memiliki pengaruh yang signifikan bagi sistem perbankan. Dalam melakukan transaksi keuangan, konsumen mengedepankan aspek kemudahan dan kesederhaan. Pelayanan Perbankan harus bisa melakukan inovasi agar kemudahan nasabah dalam bertransaksi dapat terwujud. Teknologi menyediakan hal tersebut, perbankan harus bisa memanfaatkannya sebagai sarana yang dapat mempermudah aktivitas nasabah, salah satu terobosan baru bagi dunia perbankan adalah digital banking. Di satu sisi, penyelenggaraan digital banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan atas penyelenggaraan layanan digital banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan digital banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur juga mengenai digital banking yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, penulis menganalisis sejauh mana peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan digital banking. Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum dapat menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan digital banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection of users of digital banking services. The development of information technology in the banking sector has a significant influence on the banking system. In conducting financial transactions, consumers prioritize aspects of convenience and simplicity. Banking services must be able to innovate so that customer convenience in transactions can be realized. Technology provides that, banks must be able to use it as a means that can facilitate customer activities, one of the new breakthroughs for the banking world is digital banking. On the other hand, the implementation of digital banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user’s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation of digital banking services, especially those that are related to the protection of it’s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of digital banking service agreements between bank and customers as well as in the form regulation that indirectly regulate digital banking publications. Furthermore, the author analyzed the extent to which the application of those regulations in a case of digital banking services. Based on the analysis, the digital bank has not implemented the customer protection throughoutly. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the digital banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method. "

"ABSTRAKPemaknaan merupakan elemen mendasar yang hadir dalam setiap proses komunikasi yang terjadi pada manusia. Memaknai sebuah pesan selalu memberikan perspektif yang bermacam macam dilevel individu. Disrupsi merupakan fenomena sosial yang sekarang hadir dimasyarakat dan menyita perhatian banyak kalangan karena implikasinya yang merusak struktur sosial dan ekonomi dalam beberapa ruang lingkup hidup manusia. Pemaknaan individu mengenai disrupsi pun menunjukkan persepsi yang bermacam macam. Penelitian ini menggunakan model teori Encoding/Decoding Stuart Hall untuk menjelaskan pemaknaan mengenai disrupsi yang terjadi dilingkungan kerja pegawai perbankan. Industri perbankan dipilih sebagai subjek penelitian karena dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan penggunaan teknologi yang menjadi penyebab disrupsi dan juga memiliki hubungan yang kuat denganstruktur sosial masyarakat karena merupakan lembaga penunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan karyawan perbankan memaknai fenomena disrupsi di lingkungan perbankan dengan posisi yang berbeda beda seperti yang didefinisikan dalam model teori Encoding/Decoding Stuart Hall dimana terdapat tiga posisi penerima pesan dalam memaknai disrupsi, yakni Dominant Hegemonic, Negotiated Position, dan Opposition Position. Namun ketiga posisi ini hanya ditunjukkan oleh pegawai perbankan dalam memaknai disrupsi dalam konteks mikro, artinya disrupsi yang terjadi hanya pada ruang lingkup kerja masing-masing pegawai. Bila melihat disrupsi dalam konteks makro masing masing pegawai dalam ruang lingkup kerja yang berbeda beda justru memaknai disrupsi dengan posisi dominant karenadianggap fenomena disrupsi yang hadir diperbankan dalam konteks makro justru mempermudah pelayanan dan meringankan pekerjaan pegawai yang mana meningkatkan kemampuan pelayanan yang di tawarkan oleh perbankan.

---

ABSTRACTMeaning is a fundamental element that is present in every communication process that occurs in humans. Meaning a message always provides a variety of perspectives at the individual level. Disruption is a social phenomenon that is now present in society and seizes the attention of many because of its implications that undermine social and economic structures in some spheres of human life. Individual meaning of disruption also shows various perception.This study uses Stuart Hall's Encoding / Decoding theory model to explain the meaning of disruption occurring in the working environment of banking employees. The banking industry is chosen as the subject of research because it is considered to have a strong relationship with the use of technology that causes disruption and also has a strong relationship with the social structure of society because it is an institution supporting the economic activities of thecommunity. The results showed that banking employees interpreted the disruption phenomenon in the banking environment with different positions as defined in the Stuart Hall Encoding / Decoding theory model where there are three message receiving positions in the meaning of disruption, Dominant Hegemonic, Negotiated Position, and Opposition Position. However, thesethree positions are only shown by banking officers in interpreting disruption in the micro context, meaning disruption that occurs only in the scope of work of each employee. When looking at disrupsi in the macro context of each employee in a different scope of work, it just means disruption with dominant position because it is considered disruption phenomenon that is present in the banking in the macro context actually simplify the service and ease theemployment of employees which increase the service capabilities offered by the banking."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."

"Perkembangan era digital mendorong sektor perbankan agar turut berpartisipasi dalam memperluas cakupan layanannya. Dalam hal ini tentunya tidak hanya dampak positif, namun dampak negatif turut timbul bagi bank penyelenggara dan nasabah pengguna sebagai akibat dari layanan perbankan digital yang makin meluas. Bahkan, saat ini perilaku menyimpang yang menyalahgunakan layanan perbankan digital sering terjadi dan mudah sekali ditemukan terutama pada saat bertransaksi menggunakan kartu kredit dalam platform digital seperti e-commerce. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai dibutuhkannya sistem keamanan yang layak dan mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam penggunaannya. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital mengatur bahwasannya bank wajib menerapkan paling sedikit two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan pada layanan transaksional. Kode OTP adalah metode yang umum digunakan sebagai bentuk lapisan keamanan dengan kode unik yang dikirimkan kepada nomor telepon terdaftar milik nasabah dan hanya berlaku dalam waktu yang singkat, digunakan dalam rangka memverifikasi bahwa transaksi yang hendak dilakukan memang benar dilakukan oleh nasabah pemilik kartu. Tidak jarang ditemukan bahwa pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan kode OTP. Cara-cara yang ditempuh mulai dari meminta sendiri kode OTP kepada nasabah yang bersangkutan sampai berusaha menguasai identitas dari nasabah secara utuh. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa masih diperlukan sistem keamanan yang mumpuni diiringi dengan edukasi dan literasi secara berkelanjutan kepada nasabah terkait kerahasiaan kode OTP yang harus dijaga serta potensi risiko terhadap produk dan/atau layanan perbankan digital.

---

The development of the digital era encourages banking sector to participate in expanding the scope of its services. In this case, there are not only positive impacts, but also negative impacts for the operating bank and customers as a result of increasingly widespread digital banking services. In fact, nowadays deviant behavior that misuses digital banking services often occurs and is easy to find, especially when transacting using credit cards on digital platforms such as e-commerce. Therefore, this thesis will discuss a proper security system that is needed and have to be able to provide protection for the parties involved. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. OJK Regulations on the Implementation of Digital Banking Services stipulates that the operating bank is required to implement at least two factor authentication for verification of financial transactions in transactional services. OTP Code is a method that commonly used as a form of security layer with unique code that is sent to the customer's registered phone number and is valid for a short time period, used to verify that the transaction is done by the customer who owns the card. It is easy to find that there are people who intentionally misuse the OTP code. Usually, it starts from asking the customer for the OTP code themselves to trying to master the identity of the customer. In the end, it could be concluded that a capable security system is still needed accompanied by education and literacy to customers regarding the confidentiality of the OTP code that must be maintained as well as the potential risks to digital banking products and/or services."