Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yangmengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkandari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan jugapelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturanperundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan olehBank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melaluipelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip GoodCorporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah denganmelalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu LembagaPenjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturanperlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindunganhukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan olehorgan perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian initermasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primerdan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studikepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperolehkesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LembagaPenjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memilikiaturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapahal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungannasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaanmasyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.

---

ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as wellas explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,monitoring and coaching, as well as implementation of good bank managementprinciples. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regardingAmendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 ofYear 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers bymonitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial ServiceAuthorities. Legal Protection by implementation of good bank management is byimplementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection isby institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit InsuranceCorporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legalprotection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and theimplementation of legal protection on Local Enterprises customers of BankPerkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. Thetype of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is aprescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Datacollection techniques were literature study and interview which were thenanalyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, theconclusion is customer protection can be performed based on Law on LocalEnterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit InsuranceCorporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations andinstitutions above basically have good rules for customer protection. However,there are things which should be improved and evaluated so that the issueprotection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat inIndonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."

"Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

AbstractWithholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks."