Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai judicial Review terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 yang diajukan oleh seorang notaris. Pengajuan hak uji materil ini dimohonkan atas dasar ketidakpastian hukum yang ditimbulkan di antara kedua peraturan pelaksana tersebut yang mana menjadi dilema bagi para notaris untuk mengikuti format mana yang akan diterapkan ketika membuat akta yang berkaitan dengan PPPSRS. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implikasi hukum atas penerbitan kedua peraturan tersebut terhadap notaris, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan MA Nomor 18/P/HUM/2019 dan terakhir adalah bagaimana kepastian hukum antara kedua peraturan tersebut untuk penerapannya kedalam akta Berita Acara RUA PPPSRS yang dibuat oleh notaris. Urgensi hukum dari penelitian ini adalah untuk meluruskan persepsi penegak hukum lain yang tidak memahami benar hakikat dan tugas notaris sesungguhnya, bahwa notaris bukan sekedar pekerja pencatat layaknya notulen, setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mana dalam setiap pembuatannya diperlukan kepastian hukum dan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian maka dari itu penting untuk melihat pertentangan dalam objek penelitian ini agar dapat diketahui terdapat dampak-dampak terhadap kinerja notaris untuk menghasilkan sebuah akta yang baik sebagai produk kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach). Dari rumusan tersebut didapatkan jawaban bahwa Notaris mendapatkan dampak atas ketidakpastian hukum yang diatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018, hal ini berkaitan dengan kewajibannya untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menuangkan sesuatu kedalam akta, memilih pilihan hukum mana yang akan digunakan. Pertimbangan hakim dalam putusan 18/PHUM/2019 tidak dapat disetujui dalam penelitian ini dikarenakan notaris tidak dapat diartikan hanya sebagai pencatat dan pembuat akta, tidak dapat diartikan semudah menuangkan tulisan kesepakatan ke dalam sebuah akta, karena setiap kata dan kalimat yang tertuang di dalamnya tidak dapat sembarang tulis atau hanya karena berdasarkan kesepakatan dapat langsung dituangkan. Perlu adanya sinkronisasi atas ketidakpastian hukum terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018.

---

This research discusses the judicial review on the regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018 which was submitted by a notary public. This filing for a judicial review is requested on the basis of legal uncertainty that arises between the two implementing regulations which becomes a dilemma for notaries to follow which format will be applied when making a deed relating to PPPSRS. The problems raised in this research are the legal implications of the issuance of the two regulations to notaries, how the legal considerations by the judges in decision number 18 /P/HUM/2019 and how is the legal certainty between the two regulations for their application to the deed of RUA Minutes PPPSRS made by a notary. The legal urgency of this research is to straighten out the perception of other law enforcers who do not understand the true nature and duties of a notary, that a notary is not just a record keeping worker like a note taker, every deed made by a notary has a legal responsibility which requires legal certainty and must always apply the precautionary principle. Therefore it is important to look at the contradictions in the object of this research so that it can be seen that is there an impact on the performance of a notary to produce a good deed as a product of legal certainty. To answer this problem, a normative legal research method with an analytical approach is used. From this formulation, the answer is that the Notary has an impact on legal uncertainty regulated by Regulation of the Minister of PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018, this is related to his obligation to always apply the principle of prudence in pouring things into deeds, choose which legal option to use. The judge's consideration in the decision 18/PHUM/2019 cannot be approved in this study because a notary cannot be interpreted only as a registrar and deed maker, it cannot be interpreted as easily as writing an agreement into a deed, because every word and sentence contained in it cannot just written or just because based on the agreement can be directly poured out. There is a need for synchronization of legal uncertainty with the Minister of PUPR Regulation Number 23 / PRT / M / 2018 and Governor Regulation Number 132 of 2018."

"Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby terdapat kreditor yang mengajukan PKPU kepada debitor yang telah terikat dengan homologasi. Permohonan PKPU tersebut dikarenakan kreditur merasa tidak diikutsertakan pada homologasi sebelumnya yaitu perjanjian perdamaian nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini, penulis telah mengkaji mengenai penerapan hukum Putusan homologasi dengan mengacu pada Undang- undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa hakim keliru dalam menerapkan hukum pada putusan nomor 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU dan mengesahkan Perjanjian Perdamaian pada Perkara no. 72/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan beberapa ketentuan seperti pasal 286 UU 37 Tahun 2004, asas naturalia dalam hukum perjanjian, asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta asas Pacta Sunt Servanda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kreditur yang telah terikat dengan homologasi seharusnya tidak mengajukan PKPU kembali melainkan dapat melakukan upaya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu dengan mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Oleh karena itu seharusnya terdapat aturan dengan batasan yang lebih jelas dalam hal keberlakuan hukum Perjanjian Perdamaian bagi kreditur demi menghindari kekeliruan dan ketidakpastian hukum.

---

In the Surabaya Commercail Court decision Number 72/Pdf.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, there are creditor who file a PKPU application to debtor who have been bounded by homologation. The PKPU application was because creditor felt they were not included in the previous homologation, which is the peace agreement number 13/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. In this research that uses the juridical-normative method, the author has examined the legal implementations of the homologation decision with reference to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Based on the research that has been done, it is proven that the judge was wrong in applying the law to decision number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. This is due to the judge's considerations in granting the PKPU and homologated the Peace Agreement in Case number 72/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby is contradicts to several provisions such as article 286 of Law No. 37 of 2004, the principle of naturalia in contract law, the principle of fast, simple and low-cost justice, and the principle of Pacta Sunt Servanda which causing legal uncertainty. Creditors who have been bound by homologation should not apply for a PKPU again but can do a legal efforts that are in accordance with the provisions of the law, which is by submitting an annulment of the peace to the court. Therefore, there should be rules with clearer boundaries in terms of the legal applicability of the Peace Agreement for creditors in order to avoid mistakes and legal uncertainty."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbedaan pendapat di lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan. Secara khusus, tesis ini membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan menurut UU PT, dan analisis terkait penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan RUPS dari pemegang saham 6,02 dengan meniadakan kehadiran pemegang saham lainnya. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap penetapan pengadilan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji suatu penetapan pengadilan yang memuat perkara antara PT. Sheriutama Raya selaku pemegang 6,02 saham pada PT. Davomas Abadi, Tbk. melawan PT. Davomas Abadi, Tbk. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permohonan penetapan RUPS hanya dapat dilakukan dengan 2 dua mekanisme, yaitu i pemegang saham minimal 10 mengajukan permohonan penetapan RUPS ke pengadilan negeri karena Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU PT; dan ii PT mengajukan permohonan penetapan RUPS ketiga ke pengadilan negeri karena kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 UU PT. Dalam hal ini, pemegang saham sebesar 6,02 tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan RUPS tersebut karena tidak memenuhi kriteria menurut UU PT. Selain itu, upaya hukum kasasi yang dilakukan terhadap penetapan pengadilan tidak sesuai dengan UU PT karena penetapan pengadilan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menerbitkan pedoman agar terdapat pemahaman yang sama di lingkungan peradilan terkait penyelenggaraan RUPS melalui penetapan pengadilan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses on the dissenting opinion within the court system with regards to the establishment of a General Meeting of Shareholders GMS based on a court decree. In particular, this thesis shall discuss on the mechanism on how to establish GMS based on a court decree in accordance to Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, and shall provide an analysis on a court decree that grants the request for the establishment of GMS from 6.02 of Shareholders whilst disregarding the presence of other Shareholders. In addition, this thesis discusses the petition of cassation towards the aforementioned decree. This research is juridical normative analysing a Central Jakarta Court Decree between PT. Sheriutama Raya as shareholder of 6.02 in PT. Davomas Abadi Tbk. against PT. Davomas Abadi Tbk. The result of this research shows that the request for the establishment of GMS shall only be permissible under two mechanisms, i shareholders at least 10 submit a request for GMS to the district court because the Board of Director and Board of Commissioners did not undertake the invitation for GMS as reffered to in Article 80 of Law on Limited Liability Company and ii the company submit a request for GMS to the district court because the quorum of the GMS does not meet requirement as stipulated in Article 86, Article 88, and Article 89 of Law on Limited Liability Company. In this case, the shareholder of 6.02 shares does not have any legal basis in requesting for RUPS because he is not meet the criteria according to the Law on Limited Liability Company. Furthermore, the petition of cassation towards the aforementioned decree is not in conformity with the Law on Limited Liability Company because a court decree cannot be filed by any legal action, including an appeal, cassation, or reconsideration. In this case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia should establish guidelines so that there is a common understanding within the court system with regards to the provisions on establishing RUPS based on court decrees."