Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerokok dan mengonsumsi minuman beralkohol adalah salah dua kebiasaan yang digemari masyarakat di dunia. Di Prancis rokok dinikmati tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak muda.. Angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi ditambah dengan pengungkapan dampak negatif rokok dan konsumsi minuman beralkohol mendorong Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat. Loi Evin merupakan undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah dalam rangka melawan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih. Sementara itu idelogi politik di Prancis pada umumnya dipegang dengan teguh sehingga berpotensi menimbulkan benturan pada masa perumusan undang-undang yang dapat memanjangkan durasi perumusan undang-undang. Namun, proses penyusunan undang-undang tersebut yang relatif singkat dan mulus menunjukkan bahwa anggota Parlemen, penyusun undang-undang di Prancis, siap menanggalkan ideologi politik yang berbeda dan berkerja sama menyusun undang-undang yang sebaik mungkin demi kemaslahatan masyarakat.Kata Kunci : minuman beralkohol; proses legislasi; rokok; undang-undang.

---

ABSTRACTSmoking and alcoholic baverages consumption are two habits enjoyed by people around the world. Cigarettes are favored not only by adults but also by young people in France. High mortality and morbidity rate as well as disclosure of side effects caused by smoking and alcoholic baverages consumption encourage the Government to formulate law in order to protect people. Evin Law is a law designed by the Government to combat smoking habits and excessive consumption of alcoholic baverages. Meanwhile, in France political ideology is fimly held thus it could potentially lead to a rise of a conflict in the process of drafting the law. However the legislation process of Evin Law went on smoothly in a relatively short time and this shows that the members of Parliament, the two legistive institution in France, were willing to let go of the different political ideologies and worked together to draft the perfect law for the benefit of the society.Keyword alcoholic beverage cigarette cigarette legislation process."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab terhentinya proses legislasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU KKG di DPR-RI. Urgensi penyusunan RUU KKG pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal KPPPA pada tahun 2009, namun, ditetapkan sebagai RUU Inisatif DPR-RI pada tahun 2010, dan terhenti pada tahun 2014. Selama proses penyusunannya, RUU KKG menuai perdebatan dari kalangan masyarakat sipil dan fraksi di DPR-RI. Argumen penelitian ini adalah tidak adanya komitmen politik dari anggota DPR-RI untuk menghasilkan Undang Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender secara formal. Tidak adanya komitmen tersebut terlihat dalam perdebatan yang terjadi selama proses penyusunan RUU KKG sebagai akibat dari penolakan dua fraksi yang menolak penggunaan konsep gender pada RUU KKG. Untuk menganalisis kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan ldquo;What rsquo;s Problem Represented to Be? rdquo; oleh Carol Lee Bacchi. Melalui pendekatan ini ditemukan bahwa proses legislasi RUU KKG memang sudah bemasalah karena diawali sebagai inisiatif eksekutif KPPPA dan diberikan kepada badan legislatif yang hampir keseluruhan anggotannya tidak memiliki komitmen politik untuk menyelesaikan RUU KKG.

---

This study discusses the cessation of the legislation process of the Gender Equality and Equity Bill (RUU KKG) in House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ DPR-RI). The urgency of the drafting RUU KKG was first undertaken by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in 2009, however, was stipulated as a Bill initiated by the DPR-RI in 2010, and later was suspended in 2014. During the drafting process, RUU KKG reaps debates from civil society and fractions (fraksi) within the DPR-RI. The argument of this study focuses on the absence political commitment amongst members of DPR-RI to produce a legislation that formally promote gender equality and equity. The lack of such commitment manifested in the debate that took place during the drafting of RUU KKG where only two party fractions objected the bill and insisted on misunderstanding the concept of 'gender'. In the analysis, this research uses "What's Problem Represented to Be?" approach by Carol Lee Bacchi. Through the approach, this study conveys that the RUU KKG's legislation process in the DPR-RI had been problematic since the beginning because it started as a hand-over "initiatives" from the executive (KPPPA) and given to the legislative body whose members in general had not possessed political commitment to producing a national policy for promoting gender equality."

"The scheme of checks and balances in the process of legislation in various countries, experienced a shift after judical review accommodated. Legislation does not only involve exeecutive institutions and the parliament bbut also the judiciary. Judicial review is a channel for the expression of public dissent against the decision taken by the legislators. Through the authority of judical review, the Constitutional Court may overturn legislation. This is not because the Constutional Court is in a superior position but becausae judical review is an instrument of the checks and balances mechanism among institutions in the legislative process. Therefore, the presence of the Constitutional Court with powers of judical review should be understood in order to contribute to the democratization in the legislation process."